Mendesak Dibangun Model Banjir Evaluasi Mitigasi Bencana/Penataan Ruang

0
96 views
Bantaran Lintasan DAS Cimanuk Garut Masih Sarat Pemukiman Penduduk.

Esay/Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Rabu, 27/09 – 2017 ).

Bantaran Lintasan DAS Cimanuk Garut Masih Sarat Pemukiman Penduduk.

Agar senantiasa bisa mengevaluasi mitigasi bencana dan penataan ruang, maka harus dibangun model banjir, serta sekaligus mulai memikirkan membangun system monitoring dan early warning banjir.

Demikian Dr Heri Andreas dari Geodesi ITB menyerukan kepada Pemerintah melalui Kementerian ATR, BNPB, Pemerintah Daerah serta lembaga/instansi terkait lainnya, belum lama ini di Garut, Jawa Barat.

Lantaran menurut dia,  sepertinya belum ada program komprehensif dari pemerintah tentang penyusunan tata ruang yang memerhatikan model banjir.

Perangkat Ukur Permukaan Sungai Cimanuk Garut.

Juga sepertinya belum ada program komprehensif dari pemerintah tentang monitoring, serta early warning system banjir.

“Padahal kita dapat lihat bersama potensi bencananya ada dimana-mana,” imbuhnya

Dia mengemukakan pula, hingga kini masih belum ada model program menyeluruh dalam upaya mitigasi bencana banjir di Indonesia.

Kecuali di Jakarta, Bandung, dan Semarang, itu pun masih belum sempurna. Karena hingga hari ini pun masih terjadi banjir, ungkapnya.

Bahkan belum ada pula program menyeluruh dari pemerintah tentang penyediaan model akurat “Digital Elevation Model” (DEM), serta geometri sungai-sungai yang peranannya sangat krusial dalam permodelan banjir yang baik, tandasnya mengingatkan.

Dikatakan, prelinimary model banjir Garut, menunjukan model banjir dapat memberikan informasi yang berguna untuk evaluasi mitigasi bencana, untuk evaluasi penataan ruang, perhitungan kerugian, serta kepentingan lainnya.

Pos Duga Air Otomatik Leuwidaun Garut.

Catatan penting yang harus kita perhatikan, juga imbuh Heri Andreas, kita membutuhkan data-data penting bagi pembuatan model seperti DEM, Geometri sungai, data curah hujan yang akurat, serta data-data penting lainnya.

Menyusul meski disimulasikan land use di hulu Sungai Cimanuk masih bagus (hijau-hutan), namun banjir tetap terjadi, kendati juga magnitude-nya lebih kecil.

Disini bisa dilihat peran curah hujan, dan peran “wadah” sangat signifikan faktor-faktor ini menjadi faktor kunci yang dominan.

Dengan fakta ini perlu untuk dilakukan penelaahan banjir secara menyeluruh, dan akurat untuk bahan evaluasi penataan ruang, tegasnya.

Antara lain juga dipaparkan, beberapa skenario model banjir harus dibuat dalam memutuskan bentuk tata ruang yang akan dibuat, di bantaran Sungai Cimanuk.

Skenario ini, ungkapnya, bakal erat hubungannya dengan mitigasi bencana di sekitar bantaran Sungai Cimanuk. Worse Scenario akan menjadi best mitigation, kata Heri Andreas.

“Kian Sangat Kritis”

Dalam pada itu, penduduk tersebar pada sedikitnya 62 desa di enam wilayah kecamatan Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mereka kini semakin waswas menghadapi kondisi kawasan hulu “Daerah Aliran Sungai” (DAS) Cikaengan pada wilayah Kecamatan Banjarwangi, dan Kecamatan Cikajang lantaran terbilang kian sangat kritis.

Mereka semakin dihantui kekhawatiran kondisi kawasan hulu DAS Cikaengan merupakan daerah konservasi tersebut, bisa menimbulkan bencana. Tak hanya di musim kering, melainkan juga di musim hujan, seperti peristiwa banjir bandang, dan longsor pernah melanda enam kecamatan di selatan Garut menewaskan sedikitnya 13 korban jiwa pada 2011 silam.

Apalagi bencana lebih dahsyat seperti banjir bandang puncak amuk Sungai Cimanuk menewaskan sedikitnya 36 korban, dan 17 korban hilang pada 2016 lalu.

Ketua Bidang Kewilayahan Forum Jabar Selatan Suryaman Anang Suatma katakan, kondisi kawasan sekitar hulu DAS Cikaengan merupakan kawasan konservasi lahan Perum Perhutani, dan lahan cadangan PTPN VIII pada hutan lindung Gunung Cikurai, kini sangat kritis akibat diserobot sekelompok orang, dan dialihfungsikan dari tanaman keras berbasis konservasi menjadi tanaman sayuran.

Padahal lahan berlokasi di Afdeling Jayasena Blok Cikurai 3, Cikurai 5, dan Cikurai 8 berbatasan dengan zona lindung Perhutani di wilayah Desa Mekarjaya Kecamatan Cikajang ini, merupakan klaster/zona konservasi hulu DAS, dan Sub Das Cikaengan. Lokasi tersebut berbatasan Kecamatan Banjarwangi, dan Kecamatan Cigedug.

Sedangkan lintasan aliran airnya terbentang melalui sedikitnya 62 desa pada enam kecamatan di Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya. Meliputi Kecamatan Bojong Gambir, dan Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, serta Kecamatan Banjarwangi, Singajaya, Peundeuy, dan Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut.

“Selain banyak korban jiwa, kejadian banjir dan longsor di selatan pada 2011 tersebut, menimbulkan banyak kerusakan rumah maupun sarana prasarana. Termasuk jembatan jalur lintas selatan Jabar, juga mengalami pergeseran pondasi ketika itu saking hebatnya terjangan banjir. Maka, kami berharap kawasan hulu DAS Cikaengan itu tak dimasukkan dalam lahan yang hendak diredistribusikan,” imbuh Suryaman, Selasa (26/09-2017).

Dikemukakan, kawasan hulu DAS Cikaengan termasuk Afdeling Jayasena seluas sekitar 107,8 hektare itu, bukan lahan terlantar melainkan sengaja tak digarap, dan dibiarkan dihutankan sebagai daerah resapan, dan cadangan air.

Mantan anggota DPRD Garut juga Dewan Penasihat Presidium Garut Selatan ini pun menambahkan, daerah Cikajang berada pada ketinggian 1.000-1.500 mdpl tersebut, tak hanya merupakan hulu DAS Cikaengan, melainkan juga DAS Cikandang, DAS Cilaki, DAS Cisanggiri, dan DAS Cimanuk. Sehingga menjaga kelestarian alam lingkungan ini menjadi keharusan.

Pentingnya penyelamatan hutan Gunung Cikurai pada hulu DAS Cikaengan itu, bahkan sempat disuarakan masyarakat berada di sepanjang DAS dan Sub DAS Cikaengan meliputi enam kecamatan, dan dua kabupaten tersebut sejak Mei 2011 silam.

Belum lama ini, Komunitas Masyarakat Pesisir Pantai Jabar Selatan (Kompas-Jabsel) pun melayangkan surat kepada Presiden RI, Gubernur Jabar, sejumlah kementerian, serta pihak lain terkait mengenai hal tersebut.

“Dengan alasan apapun, kami menolak lahan Tanah Negara (TN) bebas, Perhutani/kawasan lindung, dan lahan dikelola PTPN VIII terutama di zona hulu DAS, dan Sub DAS Cikaengan direkomendasikan untuk diredistribusikan atau dilepaskan! Justru harus segera lakukan langkah konkrit penertiban secara fisik di lapangan atas lahan ini, dan dikembalikan kepada fungsinya. Mereka pelaku penguasaan lahan secara tak sah juga semestinya ditindak,” tandas Ketua Kompas-Jabsel Subarnas Saputra, dan Sekretarsi Muhamad Ikbal.

Diingatkan pula, pembiaran atas kondisi di kawasan hulu DAS Cikaengan itu sama saja dengan membiarkan bencana menjadi sebuah bom waktu yang senantiasa mengancam keselamatan masyarakat berada pada 63 desa di enam kecamatan di dua kabupaten, tandasnya.

*********

(Jdh, NZ).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here