Menanti Gebrakan Jonan

0
29 views

Garut News ( Rabu, 07/01 – 2015 ).

Ilustrasi. (Foto : John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. (Foto : John Doddy Hidayat).

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tak perlu ragu memerangi permainan izin rute penerbangan. Praktek itu sudah lama terjadi, melibatkan banyak pihak, dan tak ada yang berani bertindak.

Borok itu terkuak setelah pesawat AirAsia QZ8501 mengalami kecelakaan pada 28 Desember tahun lalu. Terungkap, izin rute Surabaya-Singapura yang dijalankan maskapai penerbangan itu ternyata tak sesuai dengan Surat Dirjen Perhubungan Udara yang diteken pada 24 Oktober 2014.

Surat Dirjen tersebut menyebut slot AirAsia QZ8501 pada Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Realisasinya, ternyata, pada Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu.

Perbedaan hari itu bukan urusan sepele lantaran menyangkut pengaturan lalu lintas penerbangan. Pelanggaran rute ini bisa saja membuat ada hari terlalu padat di suatu jalur, sehingga bisa membahayakan penerbangan.

Anehnya, para petugas di lapangan mengaku tak mendapatkan tembusan surat Dirjen. Rute AirAsia tak beres itu bahkan dijalankan selama dua bulan dan baru tercium setelah pesawat QZ8501 jatuh di perairan Selat Karimata.

Padahal, urusan operasional sehari-hari penerbangan juga melibatkan pejabat dari Kementerian Perhubungan yang memimpin kantor otoritas bandar udara.

Kepala Otoritas Bandar Udara Juanda, Surabaya, diduga mengabaikan surat Dirjen, atasannya sendiri. Belakangan, ia pun terungkap menerima tembusan izin rute baru dari Dirjen.

Di bandara Surabaya juga ada institusi lain terlibat dalam urusan pelayanan penerbangan, yakni pejabat Angkasa Pura I dan AirNav Indonesia.

Kedua BUMN ini terkesan membiarkan penggunaan izin rute liar tersebut.

Tiga institusi itu? Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura I, dan AirNav?berkoordinasi di level bawah lewat Unit Pelaksana Koordinator Slot.

Tugas unit memantau pelaksanaan slot penerbangan selalu direvisi secara periodik menyesuaikan dengan arus penumpang.

Mengherankan apabila kejanggalan itu tak segera terdeteksi. Pimpinan Angkasa Pura I dan AirNav juga tak bisa lepas tangan lantaran dua institusi ini mendapat tembusan surat izin rute dikeluarkan Dirjen.

Lembaga lain juga perlu disorot Indonesia Slot Coordinator (IDSC), dibentuk Kementerian Perhubungan. IDSC semestinya mengetahui pula pelanggaran tersebut.

Lembaga ini bertugas menerima permohonan perubahan slot terbang, lalu memberikan rekomendasi pada Dirjen Perhubungan Udara.

IDSC juga mendapat tembusan izin rute disahkan Dirjen. Yang terjadi dalam kasus AirAsia, yang dilaksanakan tampaknya rekomendasi dari IDSC, dan bukan izin resmi Dirjen.

Menteri Jonan memberikan sanksi kepada petugas Kementerian Perhubungan diduga memermainkan izin itu.

Hanya, masalah ini kudu ditelusuri hingga pejabat lebih tinggi. Jonan juga kudu bekerja sama dengan Menteri BUMN Rini Soemarno lantaran AirNav dan Angkasa Pura berada di luar wilayah kekuasaannya.

*********

Opini Tempo.co.