Menakar Kebijakan Luar Negeri Indonesia

– Teuku Faizasyah, Juru Bicara Presiden Bidang Hubungan Internasional

Jakarta, Garut News ( Sabtu, 19/04 – 2014 ).

Ilustrasi. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. (Foto: John Doddy Hidayat).

Laporan Lowy Institute (Februari 2014) mengenai politik luar negeri berjudul More Talk than Walk: Indonesia as a Foreign Policy Actor menarik dicermati pada tahun politik ini.

Laporan tersebut berpendapat bahwa politik luar negeri Indonesia masih belum cukup berpengaruh-tidak hanya di masa kini, namun juga untuk lima tahun mendatang.

Tulisan ini menyoal laporan tersebut dari dua perspektif.

Pertama, dengan melihat sepuluh tahun politik luar negeri Indonesia di era Presiden Yudhoyono (SBY).

Kedua, dengan menerawang harapan atas wajah politik luar negeri Indonesia pada era setelah pemerintah Presiden SBY.

Sejatinya, dalam sepuluh tahun terakhir, politik luar negeri Indonesia dan tampilan diplomasinya masih merupakan satu kelanjutan kontinum politik luar negeri.

Indonesia terbukti memiliki kapasitas untuk mempengaruhi dinamika diplomasi, baik di tataran kawasan maupun global.

Pada 2009, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dengan lugas menyatakan bahwa politik luar negeri yang akan dijalankan merupakan continuity and change.

Dalam perjalanannya, wajah diplomasi Indonesia juga diwarnai oleh minat tinggi Presiden SBY atas politik luar negeri dan diplomasi.

Bali Democracy Forum (BDF) yang diluncurkan pada 2008 juga merupakan suatu inovasi diplomasi.

BDF merupakan satu-satunya forum antar-pemerintah di Asia yang memungkinkan terjadinya saling tukar pengalaman terbaik mengenai penerapan nilai-nilai demokrasi-home-grown democracy.

Inovasi diplomasi juga dimajukan melalui instrumen soft diplomacy.

Program Presidential Friends of Indonesia yang digelar sejak 2008 adalah contoh soft diplomacy yang berhasil melahirkan banyak sahabat-sahabat baru Indonesia.

Sementara itu, dalam penanganan isu-isu global, adalah satu keniscayaan bahwa Indonesia memang memiliki keterbatasan untuk dapat mempengaruhi penanganan isu-isu global tertentu.

Konflik Arab-Israel adalah contoh konflik regional dengan ramifikasi global yang sulit diatasi.

Presiden SBY berpendapat bahwa geo-politik di Timur Tengah menyebabkan Indonesia bersikap realistis dalam melihat apa yang dapat dilakukannya melalui diplomasi.

Ihwal konflik Suriah, misalnya, dan dalam konteks upaya global memelihara perdamaian dan keamanan internasional, Indonesia aktif mendorong komunitas internasional untuk memperkuat mekanisme Chapter VI and half dari piagam PBB.

Pendekatan ini memungkinkan PBB untuk “memaksakan perdamaian” (enforcing peace).

Rasanya tidak adil apabila kondisi obyektif dalam konteks global ini tidak cukup diperhitungkan Lowy Institute dalam menilai kapasitas Indonesia.

Sama halnya, tidak adil rasanya apabila upaya Indonesia mengarus-utamakan secara global agenda pembangunan berkelanjutan (sustainable growth with equity) juga dinihilkan.

Presiden SBY-dalam kapasitasnya sebagai ketua bersama panel internasional tingkat tinggi untuk merumuskan agenda pembangunan global pasca-MDGs 2015-berhasil mendorong penerimaan panel atas agenda ini.

All politics is local yang menjadi mantra dalam dunia perpolitikan di AS rupanya juga menjadi keniscayaan dalam perpolitikan di Indonesia.

Setidaknya, politik luar negeri Indonesia bukanlah topik yang mendapat perhatian tinggi dalam wacana politik lintas partai menjelang pemilihan legislatif dan mungkin juga menjelang pemilihan presiden nanti.

Namun, terlepas dari kenyataan ini, bukanlah suatu kesia-siaan apabila berbagai komponen masyarakat di Indonesia dan negara-negara sahabat Indonesia mulai diakrabkan dengan platform politik luar negeri masing-masing partai.

Apabila tidak atas isu-isu khusus, setidaknya besaran politik luar negeri yang akan dijalankan nantinya tepat waktu untuk dikomunikasikan.

Sejatinya, banyak pihak berharap politik luar negeri Indonesia selepas pemerintah Presiden SBY masih merupakan suatu keberlanjutan kebijakan (continuity).

Perubahan (change) bukanlah ditabukan, karena berkaitan dengan platform partai pemenang pemilu serta sejauh mana presiden terpilih menaruh minat pada politik luar negeri.

Sebagai salah satu negara anggota G-20, mau-tidak mau Presiden RI nantinya layak menaruh minat pada politik luar negeri.

Wujud minat Presiden SBY atas politik luar negeri tampak nyata saat KTT Climate Change di Kopenhagen (Desember 2009).

Dalam KTT ini, Presiden SBY dan Presiden Obama merupakan dua dari 26 kepala negara/pemerintah yang secara langsung menegosiasikan (drafting) dokumen akhir konferensi-Copenhagen Accord.

Hingga tengah malam, mereka tekun memperdebatkan paragraf demi paragraf dari Accord tersebut.

Menutup tulisan ini, kiranya patut untuk direnungkan satu kisah keberhasilan Presiden SBY membangun kenyamanan dalam hubungan antarnegara di kawasan.

Dalam satu pertemuan tertutup pada Maret 2013, seorang presiden negara tetangga dengan berkaca-kaca menyampaikan apresiasinya atas peran Presiden SBY dalam membangun persahabatan di antara kedua negara, bangsa, dan di antara kedua pemimpin.

Presiden tersebut mempertanyakan masa depan hubungan bilateral negaranya dengan Indonesia selepas masa pemerintahan Presiden SBY.

Saat itu, Presiden SBY tidaklah bisa memberi jawaban yang pasti, karena jawabannya berpulang pada Presiden RI mendatang.

*******

Artikel/ Kolom : Tempo.co

Related posts