Memilah Media Partisan

by

Garut News ( Rabu, 23/07 – 2014 ).

Ilustrasi. (Foto : John).
Ilustrasi. (Foto : John).

Imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin lalu, agar media menjaga independensi, akurasi, keadilan, dan keberimbangan, meliput pemilihan presiden patut disambut.

Namun dibutuhkan pemahaman lebih mendalam agar publik tak menyamaratakan kebijakan editorial sejumlah media memilih partisan.

Keberpihakan media tak selalu sama dengan pelanggaran kode etik jurnalistik.

Mengapa?

Pertama-tama tentu kudu disadari, aturan untuk media penyiaran beda dengan untuk media cetak, dan online.

Media penyiaran menggunakan frekuensi publik, dipinjam dari negara.

Itu sebabnya, berdasar Undang-Undang Nomor 32/2002 tentang Penyiaran, pengelola televisi dan radio di Indonesia kudu tunduk kepada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, dibuat Komisi Penyiaran Indonesia.

Pada Pasal 11 pedoman itu jelas disebutkan, semua program media penyiaran wajib menjaga independensi, dan netralitas isi siarannya.

Prinsip itu dipertegas kembali pada Pasal 22 ayat (5) menyebutkan, proses produksi program siaran jurnalistik di media penyiaran tak boleh dipengaruhi pihak internal maupun eksternal, “termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran”.

Dalam peliputan proses pemilihan umum, menurut aturan itu, media penyiaran wajib bersikap adil dan proporsional.

Aturan beda berlaku untuk media cetak dan online.

Kedua media tersebut diproduksi perusahaan swasta tak menggunakan kekayaan alam dikuasai negara.

Maka, Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik tak sekali pun menyebutkan kewajiban media cetak/online bersikap netral.

Pasal 6 Undang-Undang Pers hanya menegaskan, pers nasional berperan mengembangkan pendapat umum berdasar informasi yang tepat, akurat, dan benar.

Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik dirilis Aliansi Jurnalis Independen juga menegaskan, jurnalis harus berimbang dalam peliputan.

Kedua aturan itu menekankan pentingnya verifikasi, dan konfirmasi dalam setiap pemberitaan media, bukan netralitas.

Dengan pemahaman itu, pilihan sebuah media cetak/online mendukung atawa tak mendukung salah satu kandidat dalam Pemilihan Presiden 2014 ini tak bisa serta-merta dituding sebagai pelanggaran kode etik.

Kebijakan editorial semacam itu baru bisa disebut menyimpang jika diintervensi kepentingan internal (misalnya tekanan pemilik media) atawa eksternal (godaan iklan atau suap dari salah satu kandidat presiden).

Kata kuncinya independensi.

Sepanjang sikap partisan itu merupakan keputusan mandiri dari ruang redaksi, sikap itu sah adanya.

Kini proses pemilihan presiden berakhir.

Saatnya Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh atas pemberitaan semua media dalam kontes demokrasi ini.

Media penyiaran tak netral tentu kudu dijatuhi sanksi sesuai aturan berlaku.

Sanksi serupa juga layak dijatuhkan pada media cetak/online terindikasi partisan akibat adanya intervensi dari luar ruang redaksi.

 *******

Opini/Tempo.co