Membenahi Asuransi Kesehatan

Garut News ( Kamis, 13/03  – 2014 ).

Ilustrasi. Halaman RSU dr Slamet Garut. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. Halaman RSU dr Slamet Garut. (Foto: John Doddy Hidayat).

Sudah dua berlangsung, program “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial” (BPJS) Kesehatan Nasional belum berjalan mulus.

Gagasan besar melayani kesehatan publik ini masih terantuk beragam persoalan.

Masalah muncul bukan cuma soal teknis penerapan di lapangan, melainkan lebih serius daripada itu.

Misalnya, lemahnya koordinasi antarinstansi akibat regulasi pendukung belum terbit.

Dari soal itu saja, kekacauan bermunculan.

Salah satu dampak terjadi lambatnya pembayaran klaim rumah sakit oleh pemerintah.

Padahal rumah sakit mengeluarkan biaya perawatan, dan pengobatan tak kecil untuk pasiennya.

Di sisi pasien pun, ketidakjelasan regulasi menyebabkan banyak peserta Jamsostek–jaminan sosial yang sudah lama ada–dirugikan.

Meski menurut program ini peserta Jamsostek otomatis menjadi peserta BPJS, prakteknya mereka bisa ditolak berobat.

Ada pula persoalan lain akibat regulasi tak tersosialisasi baik.

Dari pelbagai daerah, keluhan bermunculan lantaran sistem rujukan berjenjang menyulitkan pasien.

Rujukan penting memastikan pasien mendapatkan perawatan tepat.

Rujukan berlapis juga berguna proses validasi.

Namun sistem ini juga berakibat penanganan pasien menjadi lambat.

Bahkan, dengan proses validasi ketat itu pun, program BPJS mudah dimanipulasi.

Di beberapa daerah dilaporkan, pasien kelompok jalur mandiri, tak tergolong kelompok miskin, mengakali agar bisa mendapat perawatan rumah sakit di kelas lebih tinggi.

Caranya, hanya beberapa hari menjelang masuk rumah sakit, mereka mendaftar sebagai peserta BPJS di kelas lebih tinggi.

Akibatnya, mereka dilayani berstandar sebetulnya bukan haknya.

Semua masalah itu kudu segera ditangani agar kekacauan tak berlanjut.

Memang kekisruhan ini sebagian terjadi lantaran proses pelaksanaan BPJS minim persiapan.

Lahir dari amanat Undang-Undang Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, program ini tergolong terlambat dijalankan.

Ini terjadi sebab aturan pelaksanaan baru terbit tahun lalu.

Akibatnya, penerapan BPJS pun terburu-buru.

Setelah dua bulan berjalan, minimnya persiapan tak bisa lagi dijadikan alasan.

Program ini tak boleh gagal hanya lantaran kurangnya koordinasi dan kesulitan di lapangan.

Melalui program ini, kelompok rakyat miskin mendapat subsidi pembayaran premi.

Maka, tak boleh lagi ada kisah orang miskin ditolak berobat di rumah sakit.

Pegawai negeri dan karyawan swasta pun mendapat fasilitas sama.

Bedanya, mereka kudu membayar premi.

Tetapi, ini pun tak mahal, dimulai dari Rp25 ribu hingga Rp60 ribu per bulan.

Sangat murah, sebab praktis seluruh risiko kesehatan, dari sekadar sakit perut hingga operasi jantung bisa memakan biaya ratusan juta rupiah, ditanggung.

Maka, sayang sekali jika program sangat penting ini–konon bahkan lebih bagus daripada program Obamacare di AS–gagal.

*****

Opini/Tempo.co

Related posts

Leave a Comment