Masyarakat Masih Awam dengan Isu Perubahan Iklim

Jakarta, Garut News ( Ahad, 28/09 – 2014 ).

Ilustrasi. Diranggas Kemarau Kondisi Tanah di Garut, Jabar, menjadi Gersang dan Tandus.
Ilustrasi. Diranggas Kemarau Kondisi Tanah di Garut, Jabar, Banyak Menjadi Gersang dan Tandus. (Foto : John Doddy Hidayat).

Deforestasi atau perusakan hutan menjadi salah satu penyebab utama pemanasan global yang memicu perubahan iklim.

Deforestasi diperkirakan menyumbang sekitar 20 persen emisi gas rumah kaca dunia. Pelibatan pihak swasta dan masyarakat bisa membantu kerja pemerintah dalam mengelola hutan dan mereduksi emisi karbon.

Rizal Algamar, Country Director The Nature Conservancy (TNC) Program Indonesia–lembaga nirlaba yang bergerak di bidang lingkungan, mengatakan isu perubahan iklim di Indonesia baru mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, akademikus, dan beberapa lembaga nirlaba yang mengurusi lingkungan.

Masyarakat, menurut Rizal, masih awam dengan isu perubahan iklim.

“Jika pihak swasta dan masyarakat luas turut berpartisipasi dalam memitigasi perubahan iklim, dampak negatifnya dapat ditekan,” ujar Rizal dalam keterangan pers TNC, Kamis, 25 September 2014.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan peringatan dampak pemanasan global yang akan semakin parah dan permanen.

Perubahan iklim ekstrem akibat pemanasan global memicu masalah kenaikan muka air laut, banjir, dan kerawanan pangan.

Menghadapi isu perubahan iklim, PBB menggelar Climate Summit pada Selasa, 23 September lalu, yang dihadiri sekitar 120 kepala negara.

Melalui pertemuan itu, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon memiliki agenda membujuk negara-negara anggota untuk menandatangani kesepakatan baru tentang iklim dalam pertemuan di Paris tahun depan.

“Sebelumnya, tak pernah ada begitu banyak pemimpin negara berkumpul dan berkomitmen melakukan sesuatu menghadapi perubahan iklim,” ujarnya saat menutup pertemuan yang berlangsung di New York itu, seperti ditulis BBC, 24 September 2014.

Menghadapi isu perubahan iklim tersebut, Indonesia sudah membentuk “Badan Pengelola Reduksi Emisi Gas Rumah dari Deforestasi, Degradasi Hutan, dan Lahan Gambut” (BP REDD+).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menargetkan penurunan emisi karbon di Indonesia sebesar 26 persen pada 2020.

Salah satu inisiatif pemerintah untuk mereduksi karbon ada dalam “Program Karbon Hutan Berau” (PKHB) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Program itu ikut melibatkan masyarakat dalam memerangi perubahan iklim. “Di beberapa desa yang telah menjadi mitra, program community based natural resources management (CBNRM) kami mendapatkan sambutan positif dan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan,” tutur Herlina Hartanto, Direktur Program Terestrial TNC Program Indonesia.

TNC bakal mengeluarkan buku SIGAP REDD+, yang merupakan panduan penerapan REDD+ di desa secara sederhana dan sistematis.

“Dengan dukungan masyarakat, swasta, dan pemerintah, metode ini dapat direplikasi di desa lain di seluruh Indonesia,” kata Herlina.

GABRIEL WAHYU TITIYOGA/Tempo.co

Related posts

Leave a Comment