Massa Desak DPRD Agar Bupati Patuhi Hukum

0
63 views

“Meski Tanpa IMB Pembangunan Jalan Terus”

Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Selasa, 19/01 – 2016 ).

Sejumlah Pengunjukrasa Sempatkan Gelar Hiburan Saat Jeda.
Sejumlah Pengunjukrasa Sempatkan Gelar Hiburan Saat Jeda.

Sedikitnya 200 warga pasar tergabung “Paguyuban Pedagang Pasar Limbangan” (P3L) kembali merebak-marak datangi Gedung DPRD Kabupaten Garut, Selasa (19/1/16).

Mereka mendesak DPRD agar Bupati setempat segera menaati putusan hukum terkait kekisruhan Pasar Limbangan, sekaligus menghentikan total aktivitas pembangunan pasar hingga kini masih gencar dilakukan PT Elva Primandiri selaku pengembang.

Termasuk menghentikan transaksi jual beli kios, dan los terhadap pedagang, serta pengeboran air tanah menjadikan konflik pekerja dengan penduduk atawa antarwarga yang bisa berpotensi semakin meluas.

Meski Tanpa IMB Pembangunan jalan Terus.
Meski Tanpa IMB Pembangunan jalan Terus.

Penyelenggaraan aksi unjuk rasa kali ini, juga tak hanya dilakukan P3L melainkan pula diikuti penduduk sekitar pasar tersebut. Mereka mengaku tak merasa dilibatkan sama sekali pada urusan pembuatan izin “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan” (Amdal).

Ketua P3L Basar lantang menyatakan paling disesalkan, tak adanya tindakan tegas Bupati terhadap aktivitas pengembang sebenarnya dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum, seperti dinyatakan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat melalui surat bernomor 0/59/SRT/0182.2013/bd-04/XI/2015.

Pemkab Garut dalam hal ini Bupati dinilai melakukan pengabaian kewajiban hukum berupa melakukan pembiaran terhadap PT Elva tetap melanjutkan aktivitas revitalisasi pasar kendati IMB-nya dicabut.

Bupati Garut dinilai lalai menjalankan fungsi pengawasan, pengendalian, dan penegakkan hukum terhadap PT Elva sehingga menimbulkan pelanggaran beragam ketentuan secara “masif” maupun terus menerus.

Desak DPRD Agar Bupati Patuhi Hukum.
Desak DPRD Agar Bupati Segera Patuhi Hukum.

“Padahal Bupati selaku Kepala Daerah bisa dikenai sanksi apabila terjadi pengabaian terhadap saran Ombudsman, yakni dilakukan pembinaan ulang terhadap kepala daerah oleh Pemerintah Pusat, lantaran tak bisa melaksanakan kewajibannya. Sedangkan tugasnya diserahkan kepada wakil kepala daerah. Hal itu sesuai Undang Undang RI Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah,” tandas Basar.

“Kita menyesal punya Bupati tak berani bertindak tegas. Selama dua tahun lebih, persoalan Pasar Limbangan ini masih tak juga tuntas. Bupati gagal menyelesaikan masalah Pasar Limbangan ini,” ungkap Basar.

Menanggapi aspirasi warga, Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nia Gania Karyana menegaskan, pihaknya tak akan mengeluarkan perizinan terhadap PT Elva Primandiri sepanjang perusahaan itu tak bisa menunjukkan dokumen-dokumen disyaratkan seperti AMDAL.

Massa sempat berunjuk rasa seputar Bundaran Simpang Lima Tarogong Kidul tersebut, menyatakan pula kekecewaannya terhadap sikap DPRD. Dewan dinilai tak mempunyai perhatian serius terhadap nasib para pedagang dengan berlarut-larutnya kasus Pasar Limbangan.

DPRD Garut terkesan berpangku tangan atas sejumlah perbuatan melawan hukum dilakukan pengembang maupun terhadap kesan pembiaran dilakukan Bupati Garut atas tindakan pengembang itu.

Massa Mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Setempat.
Massa Mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Setempat.

Massa pun sempat mengancam menduduki gedung DPRD hingga Bupati Garut Rudy Gunawan datang menemui mereka. Bupati tak bisa datang dengan alasan sedang berada di luar Garut.

Pendudukan urung dilakukan ketika Ketua Komisi B DPRD Garut Deden Sopian meyakinkan perwakilan massa, bahwa Bupati berjanji bertemu dengan mereka pada Selasa (26/01/2016) mendatang.

Dalam pada itu, “Pengadilan Tata Usaha Negara” (PTUN) Bandung menyatakan “izin mendirikan bangunan” (IMB) revitalisasi Pasar Limbangan dimiliki PT Elva Primandiri batal melalui putusan Nomor 50/G/2014/PTUN.BDG tertanggal 21 Oktober 2014, dikuatkan putusan “Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara” (PT TUN) Jakarta pada 20 Mei 2015.

Sehingga PT Elva tak memiliki izin meneruskan pembangunan pasar tradisional di Kecamatan Balubur Limbangan ini.

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat juga menemukan adanya tindakan maladministrasi terkait revitalisasi Pasar Limbangan dikerjakan PT Elva mendirikan bangunan di wilayah Garut tanpa IMB.

*********

(nz, jdh).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here