Masih Banyak Penduduk Terjerat Kemiskinan Tak Melanjutkan Pendidikan

0
13 views

“Ironisnya, bupati tak menyebutkan janji politik sekolah gratis, kapan bisa direalisasikan”

Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Kamis, 28/01 – 2016 ).

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Hingga kini ternyata masih banyak Penduduk Garut tak bisa melanjutkan sekolah lantaran kondisi keluarga mereka terjerat belenggu kemiskinan, tak punya uang menyekolahkan anak.

Sehingga anak terpaksa membantu keluarga mencari penghasilan berbasiskan pendidikan sangat pas-pasan.
Sedangkan Bupati Rudy Gunawan mengklaim perhatian Pemkab setempat terhadap penyelenggaraan pendidikan di kabupatennya cukup baik. Katanya, terlihat dari alokasi dana pendidikan pada APBD Tahun Anggaran 2016 mencapai 46%.

Menantang Bahaya.
Menantang Bahaya.

Penjelasan itu dikemukakannya pada audensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Garut difasilitasi Pimpinan DPRD di ruang rapat paripurna, Rabu (27/01-2016).

“Menurut konstitusi, kuota dana pendidikan itu 20%. Tetapi di Garut, kita malah sudah 46%. Kebanyakan untuk gaji guru dan sertifikasi. Jadi dari nilai APBD Rp3,7 triliun, sekitar Rp1,6 triliun itu untuk guru dan sertifikasi,” kata Rudy Gunawan.

Namun juga diakuinya, meski alokasi dana pendidikan Garut cukup besar, termasuk bantuan dari APBN maupun APBD Provinsi Jabar, jumlah penduduk Garut tak bisa melanjutkan sekolah masih banyak.

Saat ini diperkirakan sekitar 70.000 penduduk Garut lulusan SD dan SMP tak bisa melanjutkan sekolah. Tepatnya, ada sekitar 30.000 tamatan SD yang tak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP.

Kemudian lulusan SMP tak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA lebih banyak lagi, mencapai sekitar 40.000. Begitu pula lulusan SMA yang tak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tak kalah banyak, mencapai sekitar 8.000.

“Kata siapa pendidikan itu murah? Di SMA, masih ada pungutan. Padahal bangunannya dari DAK dan bantuan gubernur. Alasannya itu kesepakatan pihak sekolah dengan komite sekolah. Undang-undang memang membolehkan masyarakat memberikan bantuan. Dan jawaban Komite Sekolah ketika ditanya, kita memerlukan dana peningkatan kualitas pendidikan di sekolah,” kilah Rudy menanggapi kritik mahasiswa mengenai banyaknya pungutan di sekolah.

Menurut Rudy, banyaknya penduduk Garut tak bisa melanjutkan sekolah karena faktor kemiskinan. Persoalan tersebut merupakan beban bagi Pemkab Garut, terutama bagaimana mengakomodasi lulusan SMP yang tak bisa melanjutkan sekolah ke SMA agar mendapatkan pekerjaan.

Mahasiswa pun sempat memertanyakan nasib para guru honorer terkesan tak mendapatkan perhatian Pemkab, baik kesejahteraan maupun peningkatan statusnya. Padahal kerja mereka cukup berat, dan seringkali dibebani tugas sebenarnya kewajiban para guru PNS.

Terkait hal itu, dikatakan pihaknya berupaya mengajukan para tenaga kerja guru non-PNS ke kementerian untuk dinaikkan statusnya menjadi PNS. Dengan catatan, mereka ditempatkan di daerah terpencil untuk pemerataan penempatan guru.

“Kita lagi menunggu Peraturan Pemerintah terkait ASN (UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara) terkait kemungkinan mereka diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K),” katanya.

Jumlah guru non-PNS di Garut disebut-sebut mencapai sekitar 7.000. Sedangkan guru PNS mencapai sekitar 11.000.

“Ironisnya, bupati tak menyebutkan janji politi sekolah gratis kapan bisa direalisasikan”

*******

( nz, jdh ).