Masih Adakah Bupati Bisa Tertibkan PKL Garut….?

Garut News ( Senin, 17/02 – 2014 ).

Pengkolan. (Foto: John Doddy Hidayat).
Pengkolan. (Foto: John Doddy Hidayat).
Para “pedagang kaki lima” (PKL) biasa mangkal pada titik lokasi keramaian pusat kota Garut, dan sekitarnya berharap mendapat penataan Pemkab setempat.

Agar tak berkesan kumuh, dan dituding menjadi biang keladi kesemrawutan pada pusat kota atawa Pengkolan.

Meski demikian mereka juga bersikeras menolak jika kudu direlokasi.

Apabila Pemkab Garut dengan kepemimpinan Bupati Rudy Gunawan dan Wakilnya Helmi Budiman melakukan langkah penataan Pengkolan dengan Gerakan Bersih-nya merealisasikan ambisi mengembalikan ikon Kota Intan.

Para PKL bertekad bertahan berjualan pada tempat biasa mangkal di kawasan Pengkolan, dan sekitarnya.

“Memang belum terdapat pemberitahuan resmi Pemkab. Saya tahu dari media PKL akan direlokasi Bupati. Tetapi kami tetap menolak direlokasi. Lagi pula, di Garut ini tak ada lokasi bisa menampung sekitar 1.700 PKL. Jadi, sebaiknya tak usah ada relokasi, mendingan ditata saja,” kata Ketua “Lembaga Pedagang Kaki Lima Garut” (LPKLG) Tatang, Senin (17/02-2014).

Dia berkilah, penolakan direlokasi bukan berarti menentang program Pemkab.

lantaran dia bersama para PKL lain memiliki keinginan sama agar kondisi di kawasan Pengkolan tertata, bersih, aman, nyaman, dan tertib, katanya.

“Namun kami ingin tahu dulu, memangnya direlokasi ke mana PKL sekarang jumlahnya sekitar 1.700-an ini ? Apapun istilahnya, mau direlokasi, dipindahkan, atawa disingkirkan, yang penting bagi kami tak saling merugikan, baik PKL atawa pemerintah,” katanya pula.

Ungkapan senada dikemukakan PKL lain, Ny. Neneng.

“Bisa saja PKL direlokasi, namun kudu ke tempat strategis atawa berbentuk kios-kios. Kalau hanya dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain menjadi PKL lagi, mendingan ditata saja yang ada,” kata pedagang kerudung biasa mangkal pada ruas Jalan Ahmad Yani tersebut.

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Garut periode 2004-2009, Dedi Suryadi, mengingatkan Bupati Rudy Gunawan supaya tak keliru memersepsikan masalah penataan kota identik dengan penertiban PKL-nya.

Menurut dia, kunci penataan kota, termasuk di dalamnya penertiban PKL dan kebersihan kota, adanya regulasi atawa aturan jelas disertai penegakan tegas, konsisten, dan berkelanjutan.

Bukan sekadar lips service atawa pencitraan.

Sehingga kesemrawutan kota, menjamurnya PKL, dan bertumpuknya sampah seperti sekarang bukan masalah, melainkan lebih sebagai akibat tak tegaknya peraturan, dan kebijakan tak jelas.

“Regulasi itu kudu jelas dilaksanakan, continue, dan tak setengah hati. Jaman Agus (Bupati Agus Supriadi) hampir berhasil. Hanya, begitu beliau tak ada, yang melanjutkannya justru dipakai bargaining lestarikan kekuasaan. Silahkan PKL masuk lagi, dan aturan-aturan pun longgar. Nah, Rudy dan Helmi, berani enggak menegakkan aturan konsisten ? Saya kira itu kuncinya !”
tandas Suryadi.

Dikemukakan, akar masalah Pengkolan merebak maraknya PKL, kurangnya lapangan kerja, kurang lapangan usaha, dan lemahnya disiplin pada urusan penanganan sampah.

“Kalau lapangan kerja dan usaha dibenahi, orang takkan lagi tertarik menjadi PKL. PKL kan pekerjaan paling mudah. Tinggal ada kemauan, kerja keras dan mau berpanas-panasan, bisa jadi PKL. Maka, kalau ingin penertiban PKL serta penataan kebersihan kota, kudu terdapat fasilitas dan sarana prasarana memadai disertai penegakkan aturan. Jangka pendek persoalan utama menyangkut PKL bagaimana mereka ditempatkan,” kata dia.

*****
Zainul, Jdh.

Related posts