Mahasiswa Desak Pemkab Cegah Konflik Kehadiran Investor

0
23 views

Fotografer : John Doddy Hidayat.

Garut News ( Selasa, 13/10 – 2015 ).

Sempat Berorasi Seputar Bundaran Simpang Lima Garut.
Sempat Berorasi Seputar Bundaran Simpang Lima Garut.

Kalangan mahasiswa tergabung Aliansi Solidaritas Mahasiswa Peduli Sosial Kerakyatan mendesak tuntutannya agar Pemkab Garut segera tegas mengambil kebijakan pencegahan atau preventif atas potensi konflik terkait kehadiran BUMN, Perhutani maupun investor asing dalam penguasaan dan pemanfaatan kekayaan alam di daerah.

Mereka juga mendesak Pemkab setempat, khususnya Tim Sebelas (Penanganan Sengketa Tanah) secepatnya menuntaskan beragam persoalan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Terutama konflik lahan berbatasan dengan wilayah hutan dan perkebunan.

Mereka tak ingin pula, penduduk Garut hanya menjadi penonton sekaligus korban atas pelbagai kegiatan pengerukan kekayaan alam terjadi selama ini. Seperti kasus menimpa aktivis lingkungan Salim Kancil di Lumajang terjadi pula di Garut.

“Memang kami ingin Garut lepas dari ketertinggalan dan maju. Tetapi bagaimana upaya preventif dilakukan pemerintah daerah agar laju investasi yang ada tak malah menimbulkan konflik, sengketa agraria maupun sengketa pendapatan?” kata Koordinator Forum Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Kerakyatan Muhlis Munawar saat beraudensi di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (12/10-2015).

Ungkapan senada dikemukakan mahasiswa lain, Hendra. Dia meminta Pemkab memerketat seleksi masuknya investor asing ke Garut. Dia juga mendesak DPRD memertegas dan memperketat regulasi terkait masuknya investor asing ke Garut.

“Buat apa investor asing masuk kalau ternyata perputaran uangnya justru di luar Garut? Tentu kan berlawanan dengan semangat investasi untuk bisa mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran,” imbuhnya.

Menanggapi tuntutan mahasiswa tersebut, Sekda Iman Alirahman menyatakan, pihaknya selama ini selalu mengedepankan upaya penyelesaian persoalan dengan pendekatan mediasi antara pihak berkonflik sesuai kewenangan, serta peraturan perundang-undangan.

Kata dia, Garut potensial terjadi konflik tanah karena hampir semua lahan produktif di desa berbatasan langsung dengan kawasan hutan dan perkebunan.

Menurutnya, konflik lahan biasanya dipicu keinginan masyarakat menggarap lahan berstatus hak milik dengan dasar riwayat pemanfaatan lahan. Sedangkan pihak perkebunan selalu berpegang pada aspek legal SK Hak Guna Usaha (HGU) menjadi dasar penguasaan dan pemanfaatan lahan.

Konflik tanah sendiri terjadi antara lain di Blok Sagara Cibalong sejak 1980, Blok Ranca Eceng dan Leuwi Jurig Bunisari Lendra, Blok Leuwi Pari Miramareu Desa Sagara Cibalong, Blok Jayasena Cikajang, dan Dayeuhmanggung Cilawu. Dua kasus di antaranya terbilang sudah diselesaikan, yakni Blok Sagara Cibalong, dan Dayeuhmanggung Cilawu.

Terdapat pula konflik tanah dengan tuntutan ganti rugi terkait penggunaan lahan didirikan bangunan sekolah. Seperti lahan SD Haruman Leles dan SD Talagasari Banjarwangi.

Sedangkan investasi, Iman menyebutkan itu sangat diperlukan Garut untuk kemajuan pembangunan sekaligus penyerapan tenaga kerja. Dia berkilah, penyerapan tenaga kerja sektor pertanian selama ini mendominasi terbilang lamban pertumbuhannya.

“Kita sudah memberlakukan Standard Operational Procedure (SOP) terkait pelayanan perizinan. Termasuk soal Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), baik fisik maupun nonfisik,” katanya.

*********

Inul, Jdh.