“Apabila Hukum Dilaksanakan Tidak Adil, Menyebabkan Kehancuran Bangsa”
Esay/Fotografer : John Doddy Hidayat
Garut News ( Senin, 10/07 – 2017 ).
‘Terindikasi kuat’ kian merebak-marak bergentayangannya ragam aktivitas terselubung berupa ‘mafia’ persekongkolan transaksi pada nyaris seluruh sektor ekonomi termasuk perdagangan, yang bisa semakin membelenggu kemiskinan penduduk Kabupaten Garut.
Kondisi mengenaskan atau sangat miris tersebut, juga diperparah Rata-rata kemampuan pengeluaran maupun daya beli penduduk Kabupaten Garut, Jawa Barat, hanya Rp19 ribu/hari/per kapita.
Sehingga banyak di antara warga kabupaten itu, terpaksa mengais sisa puing kayu guna dijadikan bahan bakar memasak nasi serta mendidihkan air minum.
Selebihnya dijual untuk menambah desakan kebutuhan pokok mereka.
Lantaran komoditi bersubsidi, gas elfiji berkemasan tabung tiga kilogram selain kerap sulit diperoleh terutama sejak menjelang Lebaran Idul Fitri 1438 H/2017.
Harganya pun jika barangnya bisa ditemukan rata-rata mencapai di atas Rp25 ribu per tabung.
“Bahkan dapat menembus harga berkisar Rp28 ribu hingga Rp30 ribu per tabung”
Penyebabnya selain disinyalir terdapat mafia juga ironis, hingga kini mata dagangan bersubsidi ini justru dibiarkan dijual bebas.
Maka meski diselenggarakan penambahan alokasi kuotanya hingga mencapai 250 ribu tabung dari kuota normal hari biasa sekalipun, dipastikan tak membuahkan hasil maksimal bisa memenuhi kebutuhan masyarakat miskin sebagai penerima manfaat subsidi pemerintah berharga Rp16 ribu per tabung.
Apabila pengusaha peternakan ayam termasuk masyarakat bermobil, yang berdandan berhiaskan emas permata masih “menenggak” maupun mengonsumsi gas elfiji tiga kilogram.
Padahal, berdasar sumber BPS RI menunjukan, kondisi daya beli penduduk Garut tersebut, bertengger pada urutan kedua terparah dari 27 kabupatenb/kota di Provinsi Jabar setelah kabupaten Cianjur.
Lantaran pengeluaran maupun daya beli penduduk Garut 2016 itu Rp7.079.000 per kapita per tahun, dengan rata-rata lama sekolahnya bertengger pada posisi keenam terbawah dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
Maka rata-rata kemampuan pengeluaran maupun daya beli penduduk Kabupaten Garut, Jawa Barat, hanya Rp19 ribu/hari/per kapita.
Apabila daya beli tersebut, hanya dimanfaatkan memenuhi kebutuhan makan dan minum.
Dipastikan alokasi biayanya Rp6 ribu rupiah setiap makan. Agar setiap individu warga Garut bisa menikmati tiga kali makan dalam sehari-semalam.
Maka bisa dipastikan pula sangat rendahnya kualitas menu makanan bernilai Rp6 ribu itu, kondisi sangat memprihatinkan ini, juga kian diperparah rata-rata lama sekolah penduduk kabupaten setempat hanya 6,88 tahun, sedangkan harapan lama sekolahnya 11,69 tahun.
Sedangkan kondisi “Indeks Pembangunan Manusia” (IPM) Garut, 63,64 atau pada urutan ketiga dari bawah pada 27 kabupaten/kota di Jabar, setelah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Tasikmalaya.
Sehingga diperlukan survey kepuasan konsumen oleh konsultan publik, sebab status “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dari BPK merupakan penilaian pada lingkungan intern pemerintahan.
Sejauh ini pun Kabupaten Garut, tak memiliki target capaian angka kelulusan sekolah pada setiap jenjang pendidikan, khususnya lulusan SD dan SMP maupun sederajat.
Dalam pada itu, rendahnya IPM Garut, sangat didominasi rendahnya kontribusi komponen indeks kesehatan, menyusul angka kematian ibu dan anak baru melahirkan di Kabupaten Garut paling tinggi di Provinsi Jawa Barat.
Terkait dimensi umur panjang dan hidup sehat, sangatlah dipengaruhi angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian kasar.
Pada 2016 di Kabupaten Garut terjadi 74 kasus kematian ibu, serta 333 kasus kematian bayi.
Yang menyebabkan posisi kabupaten tersebut, berkasus kematian ibu dan bayi tertinggi di Provinsi Jawa Barat, dan jabar tertinggi di Indonesia.
Diperoleh informasi, sejak Januari hingga 23 Mei 2017, terdapat sekitar 8.500 an pencari kerja atau penganggur yang mendaftarkan diri ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.
Dalam pada itu, kerap terdapatnya kemacetan sebab transportasi publik yang nyaman dan aman terlambat disediakan pemerintah. Demikian pula kepadatan penduduk juga lantaran pemerintah tidak mampu menangkal arus urbanisasi dengan menyediakan lapangan kerja di daerah.
Rasulullah SAW pun, pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, bahwa apabila hukum dilaksanakan dengan tidak adil, maka akan menyebabkan kehancuran bangsa (hadits shahih).
*******
