Red: Agus Yulianto
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Baraas, Wartawan Republika
MACHIAVELIS atau Makiavelis adalah sebutan untuk orang yang melakukan hal buruk dengan menghalalkan segala cara dalam mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Hal itu bisa terjadi di mana-mana, termasuk di Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang akan berlangsung 19 April mendatang.
Dalam bukunya Il Principe atau Sang Penguasa, Mchiavelli menguraikan tindakan yang bisa atau perlu dilakukan seseorang untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaannya. Dalam bukunya, Machiavelli membenarkan kekuasaan lewat kekerasan dan bukan lewat hukum. Sang Penguasa membenarkan sejumlah tindakan (kecurangan) yang dilakukan semata-mata untuk melestarikan kekuasaan dan “pengikutnya” disebut dengan Machiavelis.
Dalam pemilu, kecurangan dilakukan dengan berbagai cara dan sudah dimulai dengan melakukan rekayasa kependudukan, penerbitan daftar pemilih sementara atau daftar pemilih tetap. Biasanya yang berpotensi melakukan kecurangan di tingkat ini adalah mereka yang punya akses untuk mengatur siapa saja yang akan diberikan hak pilihnya.
Kecurangan berikutnya adalah mengatur agar surat undangan memilih atau kartu C6 hanya sampai kepada para pendukungnya saja. Walau ada ketentuan KPU yang membolehkan warga yang belum mendapat surat undangan untuk memilih, hanya dengan menunjukkan KTP, biasanya panitia pemungutan suara (PPS) akan mempersulit calon pemilih yang terindikasi mendukung calon lain. Sebaliknya mempermudah pemilih yang se aspirasi, termasuk yang tidak terdaftar di DPT.
Kecurangan dapat juga dilakukan dengan mengotori surat suara, seperti memberinya lubang. Saat dihitung, lubang baru akan ditunjukkan, kalau gambar yang dicoblos adalah jagoan lainnya. Hal itu biasa dilakukan oleh PPS yang tidak netral. Yang juga harus diwaspadai adalah meja tempat memeriksa kertas suara, harus diperiksa, jangan sampai ada paku atau tonjolan benda tajam yang dapat digunakan merusak kertas suara, yang tidak disadari oleh para saksi.
Saksi yang kuat, adalah saksi yang mengikuti proses pemungutan suara, penghitungan dan mencatat hasil pemungutan suara dengan baik. Sangat penting mencermati, agar tidak terjadi penguapan atau pun penggelembungan hasil penghitungan suara. Pergeseran suara dari PPS ke tingkat desa, kecamatan sampai ke KPU Kabupaten dan provinsi, paling adalah saat paling retan terjadinya perubahan angka perolehan suara.
Untuk mempertahankan kekuasaan atau merebut kekuasaan, seseorang bisa melakukan apa saja. Bahkan bila kecurangan-kecurangan terstruktur yang sudah dilakukan dengan cara sistematis belum membuahkan hasil maksimal, seseorang dapat melakukan kejahatan yang lebih besar. Misalnya menskenariokan kerusuhan, hingga ada putusan yang menganulir, menunda atau membatalkan hasil pilkada. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kekuasaaan yang sudah ada.
Aroma kecurigaan terhadap terjadinya kecurangan di Pilkada DKI sudah ada sejak pemilihan putaran pertama dan aromanya sudah merebak kemana-mana, terutama di media sosial. Politik uang, rekayasa pemilih, pembunuhan karakter dengan berita hoax adalah celah-celah kecurangan yang paling banyak disoroti.
Walau berjarak 500 tahun sejak “Sang Penguasa” ditulis Niccolò Machiavelli, tulisan diplomat dan politisi asal Florence, Italia itu, seakan menjadi petuah yang paling ditaati kini. Machiaveli seakan sudah hadir di kancah pemilihan Gubernur Jakarta, setidaknya pengikut dan murid-muridnya sudah bersiap siaga memenangkan jagonya di ibukota.
*********
Republika.co.id
