“LGBT” Rawan Penyalahgunaan Narkoba Juga Seks Bebas

0
161 views

Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Selasa, 16/02 – 2016 ).

Asep Sahrudin, SE
Asep Sahrudin, SE

Para pelaku “LGBT” atawa lesbian, gay, bisexual, dan transgender dinilai sangat rawan pada penyalahgunaan narkoba, juga seks bebas.

Sehingga, mereka pun sangat rentan terhadap terjangkitnya penyakit HIV/AIDS, serta jenis penyakit menular seksual lainnya.

“Kendati disebut-sebut bukan penyakit menular, tetapi jika ditelisik, LGBT ini ternyata bisa menular secara mental. Penyalahgunaan narkoba pun tak jauh beda. Ada tadinya terpaksa situasi kondisi, sekadar coba-coba, atau lantaran ingin tahu. Kemudian lama-lama terbiasa, bahkan ketergantungan,” ungkap Kepala Tata Usaha BNN Kabupaten Garut, Asep Sahrudin, SE.

Sedangkan pencegahan, serta penanganan LGBT tak bisa dilepaskan dari faktor internal keluarga, maupun faktor eksternal lingkungan pergaulan.

Dikemukakan, jumlah pasien penyalahgunaan narkoba direhabilitasi BNN kabupaten setempat ada 443. Terdapat 80% di antaranya dari kalangan pria.

Meski LGBT rawan penyalahgunaan narkoba, namun masih belum diketahui apakah di antara 443 pasien penduduk Garut direhabilitasi itu terdeteksi LGBT. Sebab, keberadaan komunitas LGBT di Garut cenderung tertutup, katanya.

“Kita belum sampai ke sana. Mesti memang ada kerjasama dengan pihak lain agar terdeteksi, apakah dideritanya itu hanya ketergantungan narkoba, atau ada penyakit mental lain. Agar pengobatan atau penanganannya bisa dilakukan menyeluruh,” katanya pula, Selasa (16/02-2016).

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut KH Sirojul Munir menyatakan prihatin indikasi merebak-maraknya perilaku LGBT di kabupatennya dikenal daerah berpenduduk agamis.

Kata dia, penanganan LGBT khususnya di Garut bukan hanya kewajiban MUI atau alim ulama, melainkan tugas dan kewajiban semua pihak dengan pemerintah daerah sebagai komandan penggeraknya.

“Di Garut kan ada Perda tentang Anti Perbuatan Maksiat. Walaupun masih banyak kekurangan, tetapi setidaknya Perda ini bisa menjadi pegangan pencegahan dan penanganan terhadap maraknya perbuatan maksiat, termasuk LGBT. Sejauh mana Perda ini dilaksanakan? Bagaimana eksekutif dan yudikatif melakukan razia terhadap lokasi-lokasi diduga jadi tempat nongkrong LGBT?,” imbuh Munir.

Diingatkan, jika Perda Anti Perbuatan Maksiat tak dilaksanakan maka pihak bertanggung jawab atas penyusunan Perda tersebut bukan hanya melakukan pelanggaran, melainkan juga dipastikan menanggung dosa besar.

Apalagi anggaran daerah notabene milik rakyat dialokasikan penyusunan Perda itu tak sedikit, dengan proses penyusunan menelan waktu cukup lama

Pengelola Program Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Guntur Yana Hidayat menyebutkan, berdasar estimasi Kemenkes RI pada 2012, jumlah komunitas gay di Garut mencapai sekitar 12.000, dan waria sekitar 135.

Sedangkan hasil pemetaan KPA pada 2015 diketahui di kabupaten tersebut, terdapat hotspot atau tempat nongkrong komunitas gay mencapai 109, dengan jumlah gay terdata sekitar 3.200.

“Dari sekian banyak komunitas gay, dan waria itu, tercatat ada 25 gay, dan 11 waria positif tertular HIV,” tandasnya.

********

(nz, jdh).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here