You are here
Lelang Bos Penjara OPINI 

Lelang Bos Penjara

Garut News, ( Sabtu, 21/09 ).

Ilustrasi Pemberian Remisi di Lapas Garut. (Foto : John ).
Ilustrasi Pemberian Remisi di Lapas Garut. (Foto : John ).

Melelang jabatan dirjen pemasyarakatan merupakan langkah maju, tetapi belum cukup.

Kudu terdapat terobosan lain, membenahi karut-marut penjara.

Sang dirjen mesti diberi keleluasaan mengangkat, dan mengawasi kepala penjara.

Jika perlu, posisi ini juga dilelang demi mendapatkan kepala penjara berintegritas.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kudu memastikan pula dirjen dipilih sanggup menjalankan tugas besar itu.

Hingga kini, sistem lelang meniru cara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam memilih lurah meloloskan 10 calon sebagian besar berasal dari lingkup internal Kementerian Hukum.

Hanya tiga berasal dari luar kementerian ini, yakni Handayono Sudradjat (pejabat KPK), Mohammad Ghazalie (staf ahli Dewan Ketahanan Nasional), dan Adrianus E. Meliala (pengajar Universitas Indonesia).

Calon internal Kementerian umumnya kalangan kepala kantor wilayah di tingkat provinsi.

Mereka tentu menguasai seluk-beluk urusan narapidana.

Namun kelemahannya, para kepala kanwil ini tentu di antara mereka mungkin ada yang bagus-sebetulnya juga ikut bertanggung jawab atas kebobrokan terjadi di penjara.

Adapun kelemahan calon dari luar Kementerian, mereka perlu waktu untuk memahami persoalan.

Itu sebabnya, panitia seleksi dipimpin Wakil Menteri Hukum Denny Indrayana mesti berhati-hati memilih dirjen pemasyarakatan.

Penting sekali mencari calon mumpuni, dan berintegritas tanpa kudu melihat apakah ia berasal dari luar atawa lingkup internal kementerian.

Kriteria lain, sang calon tentu kudu memiliki terobosan menata penjara, dan sanggup melaksanakannya.

Kondisi lembaga pemasyarakatan kini amburadul jelas menanti pembenahan.

Sederet kasus menunjukkan hal itu: banyaknya narapidana kabur, munculnya pabrik narkoba, penyelundupan narkotik, dan penyuapan terhadap sipir.

Bukan rahasia lagi para narapidana bisa “membeli” segala fasilitas atawa kelonggaran di penjara.

Minimnya gaji petugas penjara, salah satu penyebab.

Dengan gaji Rp1,3 juta hingga Rp5 juta per bulan, mereka memang rawan disuap.

Menaikkan gaji mereka hingga ke taraf layak tentu kudu dilakukan.

Tetapi, pada banyak kasus, kenaikan gaji bukan jawaban tunggal.

Perbandingan jumlah sipir dengan narapidana jomplang, 1 : 55, juga kudu dicarikan solusi.

Para sipir pun perlu diawasi ketat, mencegah penyelewengan.

Kelemahan lain, dirjen pemasyarakatan selama ini tak memiliki garis komando langsung ke penjara.

Setiap lembaga pemasyarakatan menginduk ke kantor wilayah.

Kantor wilayah bertanggung jawab terhadap menteri.

Organisasi berbelit-belit ini, justru menyebabkan lemahnya pengawasan penjara-masalah pernah dikeluhkan Patrialis Akbar saat menjadi Menteri Hukum.

Tanpa mengubah mekanisme di Kementerian, sebagus apa pun dirjen pemasyarakatan terpilih, ia sulit memerbaiki keadaan penjara.

***** Opini/ Tempo.co

Related posts

Leave a Comment