You are here
Legislatif Ancam Mogok Lantaran Pemerintah Tolak Bahas DOB POLKAM 

Legislatif Ancam Mogok Lantaran Pemerintah Tolak Bahas DOB

Garut News, ( Senin, 16/09 ).

Pantai Garut Selatan. (Foto: John).
Pantai Garut Selatan. (Foto: John).

Para anggota DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengancam mogok kerja.

Mereka protes keras terhadap penolakan pemerintah pusat membahas 65 calon “daerah otonomi baru” (DOB) termasuk Kabupaten Garut Selatan, diajukan komisi pemerintahan DPR.

“Mogok kerja ini bentuk tanggung jawab, kami serius memerjuangkan aspirasi masyarakat Garut Selatan,” ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD Garut, Suyatna, Senin (16/09).

Dikemukakan, pemekaran daerah ini sejak lama dinantikan masyarakat.

Bahkan, masyarakat Garut selatan beranggapan, pembentukan DOB ini diresmikan akhir tahun.

Karena itu, apabila pemekaran tersebut dibatalkan, bisa terjadi gejolak sosial, dan politik masyarakat.

“Kami terkena imbasnya, sehingga kami tak main-main dengan aspirasi ini,” katanya.

Ungkapan senada juga disampaikan Ketua Fraksi PAN, Asep Suryana.

Dikatakan, akan meminta pimpinan dewan membuat nota atawa surat mosi tak percaya terhadap pemerintah pusat, dan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat 11, jika pemekaran Garut Selatan ditolak.

“Kami juga siap menggelar tenda di Senayan, dan kantor Kemendagri,” tandasnya.

Dia juga mengaku, pemekaran ini bukan dilandaskan kepentingan politik, melainkan keinginan masyarakat sejak 2008.

Alasan pemekaran wilayah ini, lantaran luas wilayah dan jumlah penduduk Garut tak sebanding.

Akibatnya pelayanan publik tak bisa dirasakan masyarakat.

Bahkan pembangunan juga tak bisa menyentuh masyarakat berada di wilayah selatan.

“Ini (Pemekaran) terkait kebutuhan, bukan ditunggangi kepentingan elite,” ungkapnya.

Ketua Dewan Kehormatan DPRD setempat, Yayat Hidayat, mengemukakan belum menentukan sanksi apabila para anggota DPRD mogok kerja.

Dia mengingatkan, selama sikap dilakukan wakil rakyat sesuai aturan, tak ada masalah.

“Jika memerjuangkan nasib rakyat, saya kira tak ada masalah,” tegasnya.

Ketua Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Garut Selatan (KP2-KGS), Dedi Kurniawan, mengaku akan mendatangi Gubernur Jawa Barat bersama dua calon daerah otonomi baru, Bogor Barat dan Sukabumi Utara.

Agendanya meminta Pemprov menolak moratorium pemekaran ke pemerintah pusat.

“Malam ini kita mengadakan rapat dengan daerah di Cianjur,” katanya.

Menurut dia, sikap pemerintah ini dinilai tak konsisten.

Alasannya, sebab beberapa bulan lalu pemerintah baru mensyahkan Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, sebagai daerah otonomi baru atawa pemecahan dari Kabupaten Ciamis.

“Pemerintah jangan sampai menunggu manuver politik dari kami seperti daerah lain untuk memerdekakan diri. Karena isu itu sangat mungkin, apalagi Garut merupakan basis DI/TII,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Dirjen Otda Kemendagri, Djohermansyah Djohan, menyatakan penolakan pembahasan daerah baru itu, lantaran pemerintah masih terikat moratorium atawa penundaan pembentukan daerah baru.

Alasan lainnya sebab pemerintah masih mengatur pemetaan, penggabungan, dan penghapusan daerah, katanya.

***** SZ, JDH.

Related posts

Leave a Comment