Lawan ‘Fitnah’ dengan Kerja Nyata

by

Garut News ( Selasa, 31/12 ).

Ilustrasi, Jakarta (Ibukota). (Foto: John).
Ilustrasi, Jakarta (Ibukota). (Foto: John).

Keputusan Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyerang balik orang-orang yang ia tuduh memfitnah dirinya sebetulnya bagus-bagus saja.

Tiap warga negara punya hak untuk membela diri, termasuk dari serangan lawan politik.

Pilihan Presiden menunjuk pengacara pribadi yang tak dibiayai negara juga patut diapresiasi.

Sejauh ini baru dua kasus yang dipersoalkan Palmer Situmorang, pengacara Susilo.

Pertama, tulisan Sri Mulyono, bekas pengurus Partai Demokrat yang belakangan merapat ke kubu Anas Urbaningrum-Ketua Umum Demokrat yang lengser karena tersangkut kasus Hambalang.

Dalam artikel berjudul “Anas: Kejarlah Daku Kau Terungkap” di situs Kompasiana, Sri menulis penetapan Anas sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena tekanan Presiden.

Kedua, pernyataan mantan Menteri Koordinator Ekonomi Rizal Ramli.

Kepada wartawan, Rizal mengatakan pilihan SBY kepada Boediono sebagai wakil presiden pada 2009 adalah gratifikasi politik karena, sebagai Gubernur Bank Indonesia, Boediono menyetujui bailout Bank Century.

Tekanan Presiden dalam kasus Anas sudah berkali-kali dibantah KPK.

Untuk membela diri, Sri Mulyono harus menyajikan bukti keras yang memastikan intervensi itu.

Dalam proses klarifikasi, pimpinan KPK dan Presiden harus dihadirkan di pengadilan.

Dalam kasus Century, tudingan Rizal juga harus dibuktikan dengan memeriksa Presiden dan membuka ulang kasus Century serta aktor-aktor di balik bailout Rp 6,7 triliun itu.

Semua proses itu akan memakan waktu lama.

Karena itu, wajar muncul pertanyaan publik soal motif gugatan Yudhoyono: betulkah ia ingin kasus-kasus itu diungkap tuntas atau ini hanya gertak sambal agar orang tak gampang melempar tudingan?

Palmer sendiri telah mengatakan bahwa salah satu alasan SBY menunjuk pengacara keluarga adalah untuk menghindari penggulingan kekuasaan.

Ia ingin mengakhiri jabatan dengan soft landing.

Kata Palmer, SBY khawatir, kalau tudingan ini tak ditangani, orang ramai akan menganggapnya benar.

Dengan kata lain, ada soal citra dan nama yang tercoreng.

Di sinilah langkah hukum Yudhoyono jadi kehilangan fokus.

Mencemaskan coup d’etat lewat fitnah di media massa adalah tindakan yang berlebihan.

Dua periode menjadi presiden, Yudhoyono semestinya menyadari bahwa ia secara otomatis akan “terguling” karena tak bisa lagi mencalonkan diri.

Dengan sisa waktu 10 bulan, cemas akan kudeta tak ubahnya melihat hantu di siang bolong.

Tak pula banyak faedahnya menyerang lawan politik untuk meraih simpati publik.

Playing victim saat ini bukanlah strategi yang jitu-jika tak ingin dikatakan kasep.

Mengulang strategi lama-yang dulu efektif meraih suara dalam pemilu-hanya menunjukkan ia miskin ide.

Satu-satunya cara meredam “fitnah” adalah dengan kerja nyata.

Tudingan korupsi hanya bisa disangkal dengan menunjukkan bahwa Yudhoyono antikorupsi.

Jangan ragu, misalnya, melaporkan menteri atau kader Demokrat yang terindikasi korupsi.

Melalui cara ini, cita-cita Yudhoyono untuk soft landing rasanya tak sulit tercapai.

***** Opini/Tempo.co