Garut News ( Senin, 25/05 – 2015 ).
Sudah sekitar tiga pekan masyarakat khawatir dan bingung atas isu beras plastik, tetapi belum ada klarifikasi meyakinkan dari pemerintah. Badan Pengawas Obat dan Makanan semula hendak mengumumkan hasil analisisnya akhir pekan lalu, namun ditunda dan belum ada kabar lagi.
Sedangkan polisi jauh-jauh hari menyatakan menunggu hasil uji Badan POM. Mengapa begitu lama?
Seharusnya pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan POM, dan Kepolisian, menyelesaikan kasus ini secepat mungkin. Ini beras, bahan makanan pokok dikonsumsi masyarakat kita setidaknya tiga kali sehari.
Masyarakat perlu penegasan segera: betulkah ada beras plastik yang beredar? Kalau betul, seluas apa penyebarannya dan bagaimana masyarakat harus bersikap? Lalu apa langkah pemerintah?
Keberadaan beras plastik mula-mula dicurigai seorang pedagang nasi uduk di Perumahan Mutiara Gading Timur, Bekasi.
Beras dia tanak berbentuk aneh dan rasanya seperti plastik. Menelusuri laporan tersebut, pemerintah Bekasi menyatakan pihaknya menemukan bukti beras plastik dijual pedagang di Pasar Mutiara Gading Timur.
PT Superintending Company of Indonesia (Persero) atau Sucofindo kemudian mengonfirmasi beras tersebut benar mengandung plastik. Ada tiga unsur plastik mereka temukan: benzyl butyl phthalate (BBT), bis 2-ethylherxyl phthalate (DEHP), dan diisononyl phthalate (DNIP). Ketiganya berbahaya jika masuk ke sistem pencernaan dan diserap tubuh.
Plastik berbahaya lantaran sistem pencernaan manusia tak bisa mengurainya sempurna. Lambung terganggu. Dan, jika diserap lambung, zat aktif plastik bisa menyebabkan gangguan kesehatan lebih serius.
Misalnya phthalate yang, jika masuk ke dalam tubuh, dapat mengakibatkan kanker. Maka kita heran, mengapa pemerintah seolah menyepelekan kasus ini.
Isu besar plastik pun mulai mendatangkan efek buruk bagi pasar tradisional. Banyak konsumen, terutama kelas menengah ke atas, mulai menghindari pasar tradisional dan membeli beras di pasar-pasar modern kini bertebaran.
Ini fenomena berulang, sama seperti kasus beras berpemutih, daging celeng, dan ikan asin berformalin. Tak mengherankan jika muncul dugaan bahwa isu semacam ini disengaja menjauhkan konsumen dari pasar tradisional.
Membiarkan kasus ini berlarut-larut semakin menguatkan pandangan bahwa pemerintah memang tak peduli terhadap kualitas dan keamanan bahan makanan. Contoh lain, banyak penelitian secara gamblang telah mengungkapkan banyak jajanan sekolah mengandung zat berbahaya.
Tetapi sampai sekarang belum ada langkah sistematis mengatasinya.
Kita apa yang kita makan. Bahan makanan buruk, apalagi beracun, hanya menghasilkan masyarakat sakit, sekarat, kurang gizi, dan kurang cerdas. Karena itu, pemerintah jangan anggap enteng isu kualitas dan keamanan bahan makanan.
Selesaikan kasus ini segera. Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Badan POM juga perlu secepatnya membuat sistem pengawasan bahan pangan yang ketat, efisien, dan berkala agar masalah semacam ini tak terjadi lagi.
*********
Opini Tempo.co
