Kritik NU Dan Soal Minoritas-Oligarkis VS Ekonomi Rakyat

0
19 views
Ketimpangan sosial (Ilustrasi).

Selasa 14 Jan 2020 10:22 WIB
Red: Muhammad Subarkah

Ilustrasi. Penduduk Miskin Garut. (Foto: John Doddy Hidayat).

“Baik NU dan Muhammadiyah harus bersatu mengikis kesenjangan sosial”

Oleh Dipo Alam, Deputi Menko Perekonomian (2000-2006); Alumni George Washington University

Meski dihantui curah hujan sangat tinggi, pergantian tahun 2019 kemarin berlangsung “hangat”. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang selama masa kampanye Pilpres 2019 tak bisa menyembunyikan dukungannya pada Presiden Joko Widodo, tiba-tiba melontarkan kritik tajam pada pemerintah.

Kritik yang disampaikan oleh PBNU sangat menarik, setidaknya karena dua hal. Pertama, isu yang diangkat. NU, yang biasanya identik dengan isu-isu “konvensional”, seperti toleransi, pluralisme, atau radikalisme, kemarin tiba-tiba melontarkan kritik ekonomi-politik. Mereka mengingatkan bahaya oligarki, konglomerasi, dan ketimpangan ekonomi.

Bahkan, dalam ceramah di Cirebon, 22 Desember 2019 kemarin, K.H. Said Aqil Siroj menegaskan jika ketimpangan yang terjadi saat ini bukanlah semata karena takdir, melainkan karena kekuasaan di negeri ini dipegang oleh para oligark. Sungguh kritik yang tajam dan sangat terus terang.

Kedua, kritik itu disampaikan hanya berselang dua bulan sesudah pemerintahan baru dilantik. Artinya, NU seharusnya masih dalam periode bulan madu (honeymoon period) dengan pemerintahan yang mereka dukung. Namun, menyimak kritik keras yang disampaikan, bulan madu tadi sepertinya tak pernah terjadi.

Pemerintah tentu saja tidak bisa mengabaikan kritik yang disampaikan PBNU. Bukan hanya karena kritik itu disampaikan oleh organisasi massa besar dan berpengaruh, namun karena apa yang disampaikan oleh PBNU kemarin merupakan persoalan yang juga menggelisahkan banyak orang. Para intelektual dan aktivis sosial di negeri kita bahkan telah melontarkannya sejak lama.

Minoritas-Oligarkis

NU selama ini memang kurang dikenal dekat dengan isu-isu yang bersifat struktural, seperti ketimpangan, kemiskinan, penguasaan sumber daya ekonomi, atau sejenisnya. Sehingga, masuknya organisasi besar seperti NU ke isu-isu ekonomi-politik perlu diberi sambutan hangat. NU pantas diharapkan bisa menjadi ‘endorser’ penting bagi isu-isu keadilan ekonomi di masa yang akan datang.

Pendekatan ekonomi-politik sendiri sangat bisa digunakan untuk melengkapi dan memperkuat sejumlah isu “tradisional” yang selama ini telah mereka geluti. Terkait isu toleransi, misalnya, keadilan sosial adalah kata kunci yang tak bisa diabaikan.

Sebab, meminjam sebuah riset SMERU (2017), ada hubungan positif antara kemiskinan dan ketimpangan dengan konflik. Sebagaimana telah dikaji oleh sejumlah sarjana, mulai dari Russett (1964), Huntington (1968), Gurr (1970), Muller (1997), hingga Cramer (2005) dan Kanbur (2007), menyebut jika distribusi sumber daya dan kekayaan ekonomi yang tidak adil akan memancing kekerasan, selain pemberontakan dan tindakan separatis. Rasa ketidakadilan merupakan inti dari kemarahan di balik setiap jenis konflik dengan kekerasan.

Hasil kajian SMERU sama dengan hasil survei yang dilakukan oleh Wahid Foundation (2017), yang mencatat bahwa salah satu faktor utama penyebab intoleransi adalah perasaan terpinggirkan dan terampas dari kehidupan sosial, politik atau ekonomi. Makanya, tepat sekali saat K.H. Said Aqil Siroj menyebut jika penguasaan segelintir orang atas proyek-proyek pembangunan pemerintah disebutnya sebagai bentuk “intoleransi ekonomi”.

Istilah “intoleransi ekonomi” sendiri adalah neologisme yang sangat berharga. Terminologi ini bisa memberi sudut pandang baru atas sejumlah isu tradisional, terutama yang berhubungan dengan soal “mayoritas” dan “minoritas”. Jika selama ini isu “toleransi” per se identik sebagai perangkat advokasi bagi kelompok minoritas, misalnya, sehingga belakangan memunculkan kesan jika seluruh kelompok yang secara statistik minoritas pastilah butuh untuk dibela, belakangan termasuk kelompok LGBT; maka terminologi “intoleransi ekonomi” bisa mengubah kesan tadi. Dalam konteks ekonomi, justru minoritas-oligarkislah yang harus digugat, dan bukannya dibela.

Berangkat dari sudut pandang tadi, mayoritas dan minoritas secara konseptual sebenarnya memang tak otomatis mewakili hubungan biner antara “pendominasi” dan “terdominasi”. Mayoritas dan minoritas adalah satu hal, sementara pola relasi kuasa di antara keduanya adalah hal lain.

Artinya, posisi sebagai mayoritas tak selalu menggambarkan kekuasaan sebagai pendominasi. Bisa jadi, untuk konteks tertentu, mayoritas justru menjadi pihak yang terdominasi. Kritik NU terhadap oligarki yang menguasai pemerintahan, misalnya, adalah kritik terhadap kelompok minoritas. Dalam hal ini minoritas-oligarkis.

Kritik terhadap minoritas oligarkis tersebut sepenuhnya valid. Meski pemerintah berulang kali menyatakan keberpihakannya pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), misalnya, serta mendorong agar terjadi peningkatan kredit UMKM dari perbankan, namun fakta di lapangannya memang jauh dari klaim tersebut. Merujuk pada data Bank Indonesia, jumlah kredit UMKM memang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, lajunya sangat lambat jika dibandingkan dengan kredit bagi non-UMKM. Bahkan, porsi kredit bagi UMKM selama periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak pernah berhasil melampaui angka tahun 2014.

Di akhir periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2014), porsi kredit bagi UMKM masih mencapai angka 19,74 persen dari total kredit perbankan. Tapi, dalam periode 2015 hingga 2018, angkanya selalu di bawah itu, yaitu masing-masing 19,32% (2015), 19,42% (2016), 19,71% (2017), dan 19,27% (2018). Jadi, porsinya cenderung konstan, bahkan turun. Padahal, sebagai pembanding, pada kurun tahun 2011-2013, laju kredit UMKM kita sebenarnya lebih cepat dari yang non-UMKM.

Dengan porsi kredit di bawah 20 persen, bisa dikatakan jika pemerintah sebenarnya belum berhasil mendorong perbankan nasional untuk melayani UMKM. Padahal, sumbangannya bagi PDB (Produksi Domestik Bruto) sekitar 60 persen.

Tak berlebihan jika ada yang menyebut UMKM sebagai urat nadi ekonomi rakyat. Meminjam data Kementerian Koperasi dan UKM (2018), secara jumlah unit, pada 2017 UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62,9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Sementara, total pelaku usaha besar hanya sebanyak 0,01%, atau sekitar 5.400 unit. Dari sisi serapan tenaga kerja, Usaha Mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2%), Usaha Kecil menyerap 5,7 juta (4,74%), dan Usaha Menengah merekrut 3,73 juta (3,11%). Di sisi lain, pelaku Usaha Besar “hanya” bisa menyerap sekitar 3,58 juta jiwa saja. Artinya, secara gabungan UMKM menyerap 97% tenaga kerja kita.

Ini tentu saja ironis. Sektor yang menjadi urat nadi mayoritas rakyat ternyata hanya menempati posisi minoritas dalam kredit perbankan.

Membela Mayoritas Mustadh’afin

Sesudah mengkritik minoritas oligarkis, kita berharap jika NU ikut memberikan pembelaan terhadap para pelaku ekonomi rakyat yang jumlahnya mayoritas tadi. Apalagi, menghadapi ancaman resesi global, peran UMKM memang seharusnya kian diprioritaskan oleh pemerintah. Sebagaimana sudah terbukti pada krisis 1997/1998, UMKM adalah sektor liat (resilience) yang tahan banting dan sanggup menghadapi krisis.

Setidaknya ada tiga keunggulan UMKM jika dibandingkan dengan pelaku ekonomi besar. Pertama, UMKM umumnya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan dasar rakyat. Sehingga, sektor ini tak akan pernah kehabisan permintaan. Kedua, UMKM memproduksi barang dan jasa dengan mengandalkan bahan baku lokal, sehingga derajat ketergantungannya terhadap ekonomi global kecil.

Dan ketiga, UMKM pada umumnya menggunakan modal sendiri, tidak terikat pada permodalan perbankan. Meski di satu sisi hal ini membuat mereka jadi sulit tumbuh besar, namun di sisi lain ini membuat mereka jadi tidak mudah terimbas krisis. Pola interaksi yang berbeda dengan perekonomian global ini pula yang menjelaskan kenapa krisis biasanya memukul lebih keras para pelaku usaha besar dibandingkan UMKM.

Mengingat posisinya yang mayoritas, namun minor dalam hal fasilitas, kita bisa menyebut para pelaku ekonomi rakyat ini sebagai golongan “mayoritas mustadh’afin”. Dulu, sewaktu Prof. Dr. Mubyarto menjadi Asisten Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan saya menjabat sebagai Kepala Biro Industri dan Perdagangan Bappenas, istilah “ekonomi rakyat” ini di Bappenas pernah juga disebut sebagai “Ekonomi Marhaen”.

Sebab, para pelaku ekonomi rakyat sebenarnya memiliki alat produksi, tidak sangat proletar. Namun, alat produksi mereka terbatas, sehingga sangat butuh dibantu oleh pemerintah agar bisa tumbuh dan berkembang.

Kita tahu, Al Quran juga menggunakan terma mustadh’afin untuk menjelaskan kaum yang lemah atau terpinggirkan (marginal society) yang butuh dibela. Dalam diskusi ekonomi politik, konsep mustadh’afin ini bisa digunakan sebagai seruan moral untuk membela kaum yang lemah secara struktural. Dan kaum yang lemah itu tak lain adalah para pelaku ekonomi rakyat yang jumlahnya mayoritas di negeri ini.

Bagi kalangan Islam, konsep mustadh’afin sebenarnya bisa mengingatkan bahwa di luar wacana Marxisme, agama sebenarnya juga menyediakan perangkat analisis untuk mengatasi problem-problem struktural yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk soal ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi. Apalagi, sejarah para Nabi dan Rasul hampir semuanya berisi perjuangan untuk membela kaum tertindas dan terpinggirkan.

Jika ormas-ormas keagamaan mau masuk ke wilayah kritik ekonomi-politik, ini akan jadi dorongan bagus agar bisa lahir kebijakan afirmatif (affirmative action) yang lebih serius dan matang bagi para pelaku ekonomi rakyat. Sudah saatnya memang para pemimpin keagamaan membela golongan “mayoritas mustadh’afin”. Dan pembelaan itu bisa dimulai dengan membongkar minoritas-oligarkis yang saat ini direpresentasikan oleh kongsi para elite partai dengan para taipan.

Jakarta, 13 Januari 2020

*******

Republika.co.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here