Krisis 1998 dan Kenangan Klaim Fundamental Ekonomi Kuat

0
69 views
Presiden menandatangi perjanjian dengan IMF sebelum dia jatuh pada Mei 1998.

Jum’at 07 September 2018 05:01 WIB
Red: Muhammad Subarkah

“Semoga hal yang sama tak lagi terulang di masa depan”

Oleh: Muhammad Subarkah, Jurnalis Republika.

Presiden menandatangi perjanjian dengan IMF sebelum dia jatuh pada Mei 1998.

Di tengah terpuruknya nilai Rupiah terhadap dolar, kini menyeruak kembali kenangan akan suasana ekonomi dua dasa warsa silam, atau saat krisis ekonomi 1998. Kala itu terdengar keras pernyataan dari pejabat negara bahwa ekonomi Indonesia mampu bertahan dari badai krisis moneter.

Nah, kalau saat itu tudingan bila asal muasal krisis dari Thailand, kini tudingannya pun beral dari krisis di Argentina, Turki, hingga adanya perang dagang Cina versus Amerika Serikat. Mari pelan-pelan kita kenang kembali situasi krisis ekonomi 1998 itu.

“Fundamental ekonomi Indonesia kuat!” Pernyataan Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan ke VI Mari’e Muhammad pada pertengahan Juli 1997 sampai kini masih terngiang di telinga.

Bagi orang yang sempat menikmati masa itu, pernyataan Mari’e ini mendinginkan suhu perpolitikan Indonesia yang memanas. Krisis ekonomi yang saat itu merajam Thailand membayang di depan mata. Semua orang dag-did-dug sambil terus menerka-nerka apakah imbas krisis itu akan sampai ke Indonesia atau tidak.

Pernyataan Mari’e yang berasal dari hasil rapat ‘Dewan Moneter Indonesia’ itu kontan menjadi bahan pembicaraan. Salah satunya adalah ketika Mar’ie mengulangi lagi pernyataan ini dalam rapat dengar pendapat dengan DPR.

Para wakil rakyat saat itu pun merasa lega atas peryataan Mar’ie. Politisi PPP di parlemen yang saat itu mengurusi soal APBN, Hamzah Haz, menyatakan hatinya menjadi ‘plong’. ”Pokoknya semua yakin ‘Indonesia akan baik-baik’ saja,” ujar Hamzah saat itu.

Sampai Juni 1997 itu, perekonomian Indonesia memang terlihat jauh dari krisis. Meski mulai ada demonstrasi, tapi eskalasinya masih kecil. Suasana politik dan keamanan stabil. Posisi Presiden Soeharto berada di atas angin dan menguasai keadaan.

Apalagi dalam Pemilu 1997, Golongan Karya selaku partai penguasa menang mutlak. Alhasil, Soeharto meski sudah mengaku ‘TOP’ (tua, ompong, dan peot) secara aklamasi melalui sidang MPR yang dipimpin Harmoko didukung untuk menduduki kursi kepresidenan kembali.

Cerminan kuatnya kondisi ekonomi Indnesia pada saat itu tampak pada rendahnya tingkat inflasi. Nilai perdagangan juga surplus hingga mencapai lebih 900 juta dolar. Persediaan mata uang asing pun memadai, bahkan mencapai dari lebih 20 miliar dolar AS. Pendek kata, semua dalam keadaan ‘aman terkendali’.

******

Tapi, kondisinya ini tak berlangsung lama. Secara diam-diam, tak sekitar sebulan kemudian situasi krisis ekonomi mulai menular ke Indoneisa. Entah mengapa dolar naik begitu ngebut. Terdengar ada seorang pedagang valas dunia Goerge Soros memborong rupiah. Kurs rupiah terhadap dolar mulai saat itu jatuh secara gila-gilaan.

Situasi ini jelas mendapat perhatisan serius dari sang pemimpin Orde Baru, Soeharto. Dia mulai gelisah dan mempertanyakan mengenai munculnya kenyataan yang berbalikan. Soeharto tampak tak suka dan mulai geram terhadap suasana dan ketidakvalidan laporan pembantunya.

Untuk memecah kebuntuan, sejalan dengan mulai terasa dampak krisis ekonomi, pada saat itu Soeharto mulai mengajak diskusi beberapa ahli ekonomi yang selama ini menjadi kepercayaannya.

Namun, kini ada sedikit perbedaan. Soeharto tak hanya memanggil ‘dedengkot’ tim ekonomi Orde Baru Widjojo Nitisastro yang selama 30 tahun menemaninya. Saat itu, dia berusaha mencari second opinion di luar ekonom lulusan Universitas Indonesia atau yang selama ini dikenal dengan mazhab ‘Barkley’-nya itu.

Soeharto pun kemudian mencari ekonom lain. Pilihannya jatuh kepada ekonom lulusan Universitas Gadjah Mada, yang saat itu sukses memimpin Direktorat Jenderal Pajak, yakni Fuad Bawazier.

Maka dalam beberapa bulan ke depan, dua orang ini seolah ‘diadu jangkrik’ untuk berdebat mengenai penanganan krisis ekonomi di depannya. Tak cukup dengan keduanya, belakangan dia juga mencoba mencari saran dari ekonom Amerika Serikat dari ‘Johns Hopkin University Balltimore, Steve Hanke.

Fuad menceritakan secara rutin dia memang melakukan diskusi empat mata dengan Soeharto di masa berlangsungnya krisis ekonomi hingga sang penguasai ini turun pada Mei 1998. Sepanjang masa itu, Sorharto tampak kecewa berat ketika krisis ekonomi menghantam Indonesia.

Bukan hanya itu, dia pun sempat bertanya kepadanya: ‘‘Fuad mengapa ini terjadi?”

”Ketika ditanya itu, saya pun jawab, ‘Pak sebenarnya Indonesia seharusnya terlebih dahulu terimbas krisis daripada Thailand. Ekonomi kita rapuh, Pak. Jadi, Bapak selama ini ‘dibohongi’!” kata Fuad.

Mendengar pernyataan itu, Fuad mengatakan, Soeharto sempat sedikit terkejut. Namun, itu hanya sesaat, setelah itu dia menyimak pernyataannya dengan sangat tenang, saksama, dan tentu saja sembari mengangguk-anggukan kepala.

Fuad mengatakan, hampir-hampir tak ada perubahan roman muka dari wajah Pak Harto ketika dirnya ngomong begitu.

”Beliau cool saja. Kalaupun bertanya hanya berkata pendek: Oh begitu! Padahal, saya tahu persis pada saat itu juga lobi IMF kepada Pak Harto sangat luar biasa keras. Bukan melalui Pak Widjojo saja, petinggi lembaga IMF, bahkan beberapa kepala negara besar ikut-ikutan mendesak Pak Harto agar terima bantuan IMF,” katanya.

Menurut Fuad, Presiden Bill Clinton dan Kanselir Jerman Barat Helmut Kohl sempat meneleponnya secara langsung. Bahkan, Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew saat itu juga ikut-ikutan mendesaknya.

”Clinton menelepon sampai dua kali. Suasana seperti ini berlangung selama sekitar empat-sampai lima bulan, atau sampai ditandatangani perjanjian dengan IMF pada 15 Januari 1998,” kata Fuad Bawazier.

Di tengah suasana perdebatan panas antara mahzab antibantuan IMF dan mendukung bantuan IMF, di luar kondisi negara makin mengkhawatirkan. Demonstrasi makin mengeras. Dan, kondisi sosial kian genting ketika pada awal November 1997 ada 16 bank ditutup. Indonesa genting.

Kondisi ini tentu bertentangan dengan pernyataan pejabat ekonomi saat itu yang sebelumnya menyatakan bahwa fundamental ekonomi negara kuat.

Tapi, satu hari sebelum keputusan penutupan bank diambil, tiba-tia di berbagai kota penting terjadi rush dari beberapa bank yang diisukan akan dilikuidasi. Para nasabah bank ramai-ramai menyerbu bank yang selama ini menjadi tempat menyimpan uangnya.

Di berbagai pemberitaan saat itu, dikabarkan di Bandung, misalnya, para nasabah menyerbu kantor Bank Pacific dan Bank Industri di Jalan Juanda, serta Bank Harapan Sentosa di Jalan Sudirman.

Di Palembang, sekitar 50 nasabah juga menyerbu Bank Pacific yang telah tutup. Di Padang, karyawan Bank Anrico yang telah mengetahui akan dilikuidasi mengemasi barang-barang mereka dengan wajah lesu. Mereka menyatakan tak tahu lagi akan masa depannya.

Di Medan dilaporkan, Bank Pacific cabang Medan malah langsung memberhentikan beberapa karyawan beberapa hari setelah ada keputusan likuidasi tersebut. “Saya mendapat pesangon 10 juta,” kata Kinong, mantan karyawan Bank Pacific seperti yang dikutip dari pemberitaan sebah media massa saat itu.

Di Jalan Panglima Sudirman, Surabaya, pada Senin pagi pekan ini macet. Di situlah kantor Bank Pinaesean berada, dan pagi ini sejumlah nasabah berdatangan. Tentu saja sia-sia, pintu bank ditutup, polisi berjaga-jaga, meski karyawan bank tetap masuk.

Seorang wanita tampak histeris duduk bersimpuh di depan pintu masuk. Di beberapa bank yang lain, Bank Industri, Bank Harapan Sentosa, pun sama: kebanjiran nasabah. Karyawan bank-bank itu juga tetap masuk.

“Hari ini kami diminta tetap masuk untuk mendapat penjelasan nasib kami,” kata seorang karyawan BHS cabang Pasar Besar Wetan, Surabaya, kepada D&R.

Yang aneh, BHS cabang Surabaya pada Ahad, 2 November 1997, kantor bank ini sempat buka beberapa saat. Beberapa nasabahnya tampak menarik uangnya.

Padahal, menurut keputusan Menteri Keuangan, terhitung sejak pukul 1 siang, pada Sabtu 1 November, 16 bank diharuskan menutup transaksi dalam bentuk apa pun.

 Di Jakarta, juga banyak nasabah yang mendatangi bank-bank yang ditutup itu.

Polda Metro saat itu pun dibuat sibuk menambah personelnya untuk ditempatkan di bank-bank yang dicabut izinnya untuk menjaga keamanan.

“Pemerintah meminta (masyarakat) tidak panik karena pemerintah telah mengatur pengembalian uang dari bank yang dicabut izinnya kepada nasabah,” ujar Kadispen Polda Metro Jaya yang kala itu dijabat oleh Letkol (Pol) Edward Aritonang.

Tentu saja, Soeharto melihat kenyataan itu. Pada saat yang sama, dia terus menimbang-nimbang untuk menerima atau tidak menerima bantuan IMF di dalam mengatasi krisis. Diskusi dengan dua pakar ekonomi, yakni Fuad Bawazier dan Widjojo, pun semakin intens dilakukan.

Fuad tetap berkeras dalam posisi agar tak lagi menerima bantuan IMF dengan melihat apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia. Sedangkan, Widjojo tetap pada pendapatnya untuk tetap mendesak agar Soeharto menerima saja bantuan IMF itu.

”Bahkan, saya dan Pak Widjojo sempat dikonrontasi langsung untuk berdebat bersama Pak Harto. Saya tetap pada pendiriannya bahwa tawa IMF tak usah dilayani karena ‘resepnya’ salah sehingga tak akan berhasil. Sedangkan, Pak Widjojo tetap menyatakan terima dengan mengatakan hanya itulah jalan untuk menyelamatkan negara dari krisis. Kami ingat waktunya sore hari di Cendana sekitar akhir Desember ’97 atau awal Januari 98,’‘ kata Fuad lagi.

******

Namun setelah itu, lanjut Fuad, meski berkali-kali diminta agar tak usah diteken dan ‘bapak’ dibohongi IMF, akhirnya Presiden Soeharto ternyata memutuskan memilih menerima uluran tangan lembaga donor (IMF) itu. Tampaknya, Soeharto mengambil jalan kompromi.

”Sikap Pak Harto itu berbalik seusai Bill Clinton menelepon beliau sekitar 10 Januari 1998. Bila telepon Helmut Kohl dan Lee Kuan Yew tak dihiraukan, telepon kedua Clinton itu melunakkan pendiriannya. Rupanya beliau mengambil jalan kompromi meski dengan menyiapkan skenario yang lain, yakni diam-diam akan membatalkan perjanjian itu pada waktu enam bulan ke depan,” kata Fuad.

Celakanya, meski perjanjian dengan IMF telah diteken, krisis ekonomi tetap menggila. ”Krisis terus berlangsung. Aksi kekerasan, penjarahan, dan kerusuhan merebak di berbagai kota. Gedung MPR diduduki para demonstran mahasiswa. Pak Harto tak bisa menahan kejatuhannya. Saya yang saat itu menjabat sebagai menteri keuangan mencatatnya sebagai kenangan pahit. Kita ternyata dibohongi IMF,” kata Fuad Bawazier mengenangkan.

Selang beberapa bulan kemudian, di Bulan Mei 1998, Soeharto pun lengser keprabon atau turun tahta. Fundamental ekonomi berantakan. Kurs dolar melambung dari kisaran Rp 2.500 per dolar hingga mencapai sekitar Rp 17 ribu per dolar.

Sayangnya situasi ekonomi yang sempat membaik di era BJ Habibie di mana kurs dolar turun hingga di kisaran Rp 6000 per dolar, kemudian berbalik naik kembali. Hingga sekarang kurs dolar masih bertengger tinggi dengan kurs mencapai kisaran Rp 13.300 per dolar AS.

Ke depan, semoga apa yang terjadi di masa lalu tak terulang!

*******

Republika.co.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here