KPU Kudu Berbenah

Garut News ( Selasa, 13/04 – 2014 ).

Ilustrasi. Rapat Pleno KPU Garut, Penetapan Kursi dan Calon Pemilih, Dijaga Ketat Aparat, Berkesan Sangat Berlebihan, Selasa (13/05-2014). (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. Rapat Pleno KPU Garut, Penetapan Kursi dan Calon Pemilih, Dijaga Ketat Aparat, Berkesan Sangat Berlebihan, Selasa (13/05-2014). (Foto: John Doddy Hidayat).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menetapkan perolehan suara partai-partai tepat waktu pada 9 Mei lalu.

Ini melegakan lantaran proses menuju pemilihan presiden-wakil presiden tak jadi tertunda.

Meski demikian, masalah rekapitulasi perolehan suara nasional masih jauh dari selesai.

Nyaris seluruh partai menduga terdapat kecurangan pada pemilihan ini.

Ilustrasi. Sehari Sebelumnya, Senin (12/05-2014) Menjelang Pukul 17.00 WIB Aparat Kepolisian Garut,Berpawai Tunjukkan Kekuatan Pengamanan. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. Sehari Sebelumnya, Senin (12/05-2014) Menjelang Pukul 17.00 WIB Aparat Kepolisian Garut,Berpawai Tunjukkan Kekuatan Pengamanan. (Foto: John Doddy Hidayat).

Kecurangan itu dilakukan di pelbagai tingkatan, dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hingga Panitia Pemilihan Kecamatan.

Di daerah, manipulasi terjadi sejak penyusunan data pemilih hingga penghitungan, dan pencatatan hasil pemilu.

Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat menuding Komisi Pemilihan di daerah sengaja memanipulasi rekapitulasi suara, memenangkan partai atawa calon tertentu.

Itu menjadi kian parah manakala Badan Pengawas Pemilihan Umum di daerah ternyata tak memiliki data pembanding.

Setidaknya tujuh provinsi kudu mengulang penghitungan suara selama proses rekapitulasi lantaran dugaan manipulasi, termasuk DKI Jakarta.

Di beberapa daerah, proses pemilihan malahan kudu diulang.

Jika menoleh ke belakang, sesungguhnya pemilu kali ini memang sarat masalah.

Mula-mula proses politik untuk memilih wakil rakyat ini dinodai kekekacauan verifikasi dan penetapan partai peserta, seolah mereka tak pernah belajar dari kekeliruan di masa lalu.

Undang-Undang Nomor 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menetapkan, untuk menjadi peserta pemilu, partai politik kudu memiliki pengurus di semua provinsi, 75 persen kabupaten/kota, dan 50 persen kecamatan di Indonesia.

Memastikan ini, selain seleksi administrasi, KPU melakukan verifikasi faktual.

Proses ini kudu selesai 1,5 tahun sebelum pemilu.

Kenyataannya, verifikasi faktual kacau, dan tenggat terlampaui.

Komisi dituding mencurangi partai baru dan partai kecil.

Dugaan adanya kecurangan ini dikuatkan kemenangan gugatan Partai Bulan Bintang serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Komisi akhirnya memasukkan kedua partai ini pada daftar peserta pemilu.

Penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap juga tak luput dari masalah.

Dalam daftar itu masih saja ditemukan nama ganda atawa nama orang meninggal.

Hingga dua pekan sebelum pemilu legislatif digelar pada 9 April lalu, masih terdapat 165 ribu pemilih tak memiliki Nomor Induk Kependudukan.

Tentu kita tak mau pelbagai kekacauan serupa terulang pada pemilihan presiden.

Karena itu, Komisi perlu segera membenahi semua sumber masalah.

Belajar dari pemilihan legislatif, sistem pengawasan penghitungan suara kudu diperbaiki, meminimalkan kecurangan.

Mahkamah Konstitusi juga kudu mengakomodasi semua permohonan perkara perselisihan hasil pemilu valid dan menyelesaikannya adil dan cepat.

Kepolisian pun mesti bergegas menyelesaikan pelbagai kasus pelanggaran pemilihan umum, dan membawa pelakunya ke pengadilan seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

******

Opini/Tempo.co

Related posts

Leave a Comment