KPU Garut Menolak Seluruh Gugatan Agus – Imas

0
197 views
Persidangan Musyawarah

Garut News ( Ahad, 18/02 – 2018 ).

Persidangan Kedua Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati garut Tahun 2018.

‘Komisi Pemilihan Umum’ (KPU) Kabupaten Garut sebagai pihak termohon (tergugat) menolak seluruh gugatan maupun permohonan dari pemohon pasangan H. Agus Supriadi, SH dan Hj. Imas Aan Ubudiah sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Garut.

Demikian dikemukakan Kuasa Hukum KPU kabupaten setempat, Dr Absar Kartabrata, SH., M.Hum dan Gilang Kautsar Kartabrata, SH pada persidangan lanjutan atau sidang kedua Musyawarah Penyelesaian Sengketa, digelar Panwaslu Kabupaten Garut, Ahad (18/02-2018).

Kedua advokat pada Kantor Hukum Absar Kartabrata & Rekan pada persidangan dipimpin Ketua Panwaslu Heri Hasan Bahtiar beranggotakan Asep Burhan dan Ayi tersebut, menyatakan PIHAK TERMOHON mohon dengan hormat kiranya Panwaslu Kabupaten Garut berkenan memutuskan ;

Kuasa Hukum KPU Garut, Absar Kartabrata Menyampaikan Jawaban Termohon.

Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ; atau Apabila Panwaslu Kabupaten Garut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Diharapkan pula Panwaslu kabupaten setempat dapat segera memeriksa, dan memutuskan permohonan ini secara adil.

Sebelumnya Kuasa Hukum berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung itu, menyampaikan Jawaban TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON;

  1. TERMOHON pada prinsipnya hanya akan menjawab/menanggapi dalil-dalil PEMOHON yang ditujukan kepada TERMOHON dan/atau yang ada kaitannya dengan kewenangan dan tanggung jawab serta kepentingan TERMOHON
  2. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON;
  3. Bahwa perlu ditegaskan TERMOHON hanya akan menjawab dalil-dalil PEMOHON yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan TERMOHON;
  4. Bahwa adalah tidak berlebihan, bilamana TERMOHON mengemukakan berkenaan dengan dalil PEMOHON dalam bagian Pettitum yang menuntuit antara lain:
Suasana Persidangan.

. Membatalkan Penetapan Iman Alirahman sebagai calon Bupati Garut pada Pilkada Serentak Tahun 2018

. Membatalkan Penetapan Suryana dan Wiwin Suwindaryati sebvagai calon Bupati Garut pada Pilkada Serentak Tahun 2018;

. …dst….

Bahwa sesuai dengan azas yang memberikan kedudukan sama kepada para pihak di muka hakim dengan beban pembuktian yang seimbang dengan perkataan lain, Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukannya (et audi et alteram partem) sehingga karenanya memenuhi rasa keadilan, bilamana terhadap pasangan calon sebagaimana dimintakan oleh PEMOHON diberikan kesempatan untuk mempertahankan hak serta kepentingannya masing-masing dalam forum ini;

5. Bahwa dalil PEMOHON pada bagian Alasan-Alasan Permohonan dalam Permohonan aquo yang menyatakan:

“Bahwa Surat Keputusan…….kami nilai cacat hukum karena didasarkan kepada hasil verifikasi syarat pencalonan sebagaimana lampiran pada point 7 huruf (d) yang menyatakan surat keterangan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut dinyatak Tidak Ada, padahal calon Bupati H. Agus Supriadi, SH telah menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada point 7 huruf (d) kepada Komisi pemilihan Umum sebagaimana bukti tanda terima surat tertanggal 7 Februari 2018”

Pihak Termohon.

Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti PEMOHON (H. Agus Supriadi, SH) masih dalam status pembebasan bersyarat, sehingga karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f1 PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan:

Pihak Pemohon.

“Warga negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakiul bupati dan/atau walikota dan wakil walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: f1. Bagi Narapidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara meliputi:

  1. Terpidana karena kealfaan ringan (culpa levis)
  2. Terpidana karena alasan politik; atau
  3. Terpidana lain yang tidak menjalani pidana dalam penjara.

Wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak dalam penjara”

Pasal 42 ayat (1) huruf f angka 3, angka 4 dan angka 5 PKPU No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan:

“(1) dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas: f. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) hujruf g wajib menyerahkan :

3. wajib menyerahkan surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan

4. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, atau cuti menjelang bebas dan Kepala Badan Pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan 

5. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

6. Bahwa mohon perhatian TERHADAP DAFTAR LAMPIRAN SALINAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : HH/19.PK.01.05.06 TAHUN 2014 TANGGAL 8 JULI 2014 DALAM ANGKA 8 SECARA TEGAS MENCATAT MASA PERCOBAAN BERAKHIR PADA TANGGAL 31 – 07 – 2020 ;

Bahwa dengan demikian dalil PEMOHON seolah-olah obyek sengketa aquo cacat hukum adalah tidak berdasar, karena secara substansial PEMOHON khususnya atas nama H. AGUS SUPRIADI, SH tidak memenuhi persyaratan calon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa mohon perhatian terhadap Surat edaran KPU RI Nomor 148/ PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 yang intinya menyatakan Calon yang menyerahkan tanda terima LHKPN kepada TERMOHON menggunakan LHKPN yang dikeluarkan KPK sebelum tanggal 8 November 2017 dinyatakan memenuhi syarat, merupakan fakta hukum Sdr. Iman Alirahman menyerahkan LHKPN tahun 2015.

Dengan demikian, dalil PEMOHON seolah-olah Sdr. Iman Alirahman Tidak Memenuhi Syarat karena melampaui batas akhir penyerahan dokumen adalah tidak berdasar.

8. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON selain dan selebihnya, andaipun benar -quad non seyogianya dalil PEMOHON berkaitan dengan fakta yang diperolehnya.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana terurau di atas kiranya memadai untuk menunjukan bahwa TERMOHON dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PILKADA Kabupaten Garut Tahun 2018 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten garut Nomor: 86/PL.03.3-Kpt/3205/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Termohon melalui Kuasa Hukum nya, juga sebelumnya detail menyampaikan Kronologis berupa fakta hukum pada saat tahapan pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018.

Persidangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati garut Tahun 2018 ini, dilanjutkan kembali pada, Selasa (20/02-2018), dengan agenda pencocokan barang bukti, serta keterangan saksi – saksi, ungkap Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Panwaslu setempat, Asep Burhan.

*******

Esay/Fotografer : John Doddy Hidayat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here