You are here
Koruptor Kepala Daerah ARTIKEL 

Koruptor Kepala Daerah

Emerson Yuntho, Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch

Garut News, ( Sabtu, 12/11 ).

Ilustrasi. (Ist).
Ilustrasi. (Ist).

Sungguh berat memberantas korupsi di negeri ini.

Para pemimpin di negeri Ini–khususnya kepala daerah–yang diharapkan dapat menjadi pelopor pemberantasan korupsi, malah faktanya justru banyak yang melakukan korupsi.

Jumlah kepala daerah yang tersangkut korupsi setiap tahun meningkat dan menyebar hingga 33 provinsi di Indonesia.

Pada 2012, data Kementerian Dalam Negeri mencatat sedikitnya 173 kepala daerah menjalani pemeriksaan dengan status sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa dalam berbagai kasus korupsi.

Terakhir, per 8 Oktober 2013, kementerian ini mencatat sebanyak 309 kepala daerah di Tanah Air terjerat kasus korupsi.

Jumlah tersebut termasuk kasus dugaan suap yang dilakukan oleh Bupati Gunung Mas, HB, terhadap AM, Ketua Mahkamah Konstitusi yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sepekan lalu.

Data yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri tidak jauh berbeda dengan data KPK.

Sejak 2004 hingga 2012, lebih dari 175 kepala daerah yang terdiri atas 17 gubernur dan 158 bupati dan wali kota menjalani pemeriksaan di lembaga antikorupsi ini.

Sebanyak 40 di antaranya sudah diproses penegak hukum dan bahkan sudah mendekam di penjara sebagai koruptor.

Banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi menimbulkan keprihatinan semua pihak dan persoalan serius upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selain karena persoalan integritas, setidaknya terdapat empat faktor pendorong korupsi bagi kepala daerah selama dia menjabat.

Pertama, kepentingan ongkos politik.

Hal ini terjadi sebagai imbas dari besarnya biaya politik yang sudah mereka keluarkan selama pemilihan kepala daerah dan bahkan perebutan jabatan penting di lingkup internal partai politik.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa, untuk menjadi kepala daerah, seorang kandidat bisa mengeluarkan dana hingga puluhan miliar rupiah.

Dana itu dipakai untuk mendapatkan dukungan partai politik, kepentingan kampanye, biaya tim sukses honor saksi di tempat pemungutan suara, serta biaya tak terduga lainnya.

Besaran dana politik yang harus dikeluarkan calon itu faktanya tidak sebanding dengan pendapatan resmi yang diterima ketika menjadi kepala daerah.

Dengan gaji minimal untuk gubernur sebesar Rp8,6 juta per bulan, ditambah pendapatan upah pungut yang resmi maksimal sekitar Rp90 juta sebulan, uang yang diterima selama lima tahun menjabat maksimal hanya Rp6 miliar.

Jumlah tersebut tetap masih belum cukup untuk mengganti ongkos politik yang sudah dikeluarkan selama pilkada.

Kajian tentang fenomena korupsi di daerah yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2010 menyimpulkan bahwa tindakan korupsi para kepala daerah memiliki benang merah dengan pelaksanaan pilkada.

Tindakan para bupati dan wali kota, bahkan gubernur, menyalahgunakan anggaran daerah dipakai untuk mengembalikan ongkos politik dalam proses pilkada.

Kedua, terbukanya peluang korupsi di daerah.

Banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, salah satunya akibat banyaknya celah dalam regulasi yang bisa dipakai untuk menyimpangkan anggaran.

KPK pada 2010 mengumumkan temuan 18 modus korupsi di daerah.

Dua di antaranya paling sering dilakukan kepala daerah, yaitu penggelembungan biaya (mark-up) dalam proyek pengadaan barang dan jasa.

Modus lainnya, penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan pribadi.

Modus berbeda yang juga sering digunakan kepala daerah adalah menggunakan dana bantuan sosial ataupun dana hibah yang pertanggungjawabannya sangat fleksibel.

Kepala daerah yang mencalonkan kembali (incumbent) paling sering memanfaatkan peluang ini, karena memiliki berbagai akses anggaran resmi daerah dan birokrasi sehingga bisa mudah menang.

Modus ini sering kali ditemukan di daerah yang bersiap menghadapi proses pilkada.

Keuangan daerah memang menjadi sektor paling rawan korupsi dengan APBD sebagai obyek korupsinya.

Laporan ICW menyebutkan, sejak 2010 hingga 2012, rata-rata kasus yang muncul di sektor keuangan daerah berjumlah 50-an kasus per tahun.

Ketiga, lemahnya pengawasan di tingkat daerah.

Bukan rahasia umum, jabatan-jabatan penting, baik di kedinasan maupun di bidang pengawasan di daerah, dikuasai oleh pihak yang pro-kepala daerah.

Jika pun ditemukan terjadi penyimpangan, biasanya diselesaikan secara kekeluargaan atau hanya diberikan sanksi berupa teguran atau sanksi administratif lainnya yang tidak menjerakan.

Keberadaan Badan Pengawas Daerah atau inspektorat wilayah tidak berjalan secara optimal, karena sifat kerjanya yang pasif.

Hal ini diperparah oleh tidak berjalannya pengawasan dari parlemen daerah maupun kalangan internal partai sendiri serta belum tuntasnya pendidikan politik di tingkat masyarakat.

Keempat, buruknya rekrutmen kandidat kepala daerah di partai politik.

Tradisi politik uang masih dijadikan pedoman bagi parpol untuk menerima calon yang mengajukan diri menjadi kepala daerah.

Kriteria integritas, kualitas, kredibilitas, maupun jiwa kepemimpinan sering kali tidak diperhitungkan.

Pada akhirnya, orang yang dipromosikan parpol menduduki jabatan kepala daerah, sebagian memiliki masalah dengan penegak hukum.

Selain itu, perlu dipertanyakan partai politik yang memberikan dukungan atau rekomendasi kepada kepala daerah bermasalah untuk mencalonkan diri lagi dengan alasan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sikap partai politik yang demikian itu secara tidak langsung juga ikut melindungi perbuatan pidana yang dilakukan seorang kepala daerah.

Ada sejumlah solusi untuk menghindari munculnya kembali korupsi oleh kepala daerah, antara lain efisiensi biaya politik dengan menyelenggarakan pilkada secara serentak, melarang pembiayaan bantuan sosial selama pilkada berlangsung, dan yang paling utama adalah reformasi di partai politiknya sendiri.

Penguatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang keras setidaknya dapat meminimalkan munculnya korupsi oleh kepala daerah.

Banyaknya kepala daerah yang terlibat korupsi juga mencerminkan kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi pemimpin lokal yang punya integritas tinggi.

Untuk itu, partai-partai politik seharusnya serius menyiapkan calon pemimpin daerah yang punya kemampuan, bersih, dan bervisi pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

Alternatif lain adalah merevisi peraturan perundangan yang mengatur persyaratan menjadi kepala daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai dasar hukum penyelenggaraan kepala daerah, masih memberi kesempatan kepada tersangka atau terdakwa kasus hukum untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah.

Dalam regulasi yang baru, syarat integritas harus menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar untuk menjadi calon pemimpin daerah.

Hal ini penting untuk mencegah calon koruptor atau bahkan koruptor menduduki jabatan kepala daerah dan merampok kesejahteraan rakyat di daerah. *

**** Tempo.co

Related posts

Leave a Comment