Korupsi Dinasti Banten Dirancang Sistematis

Jakarta, Garut News ( Sabtu, 12/10 ).

Ilustrasi. (Ist).
Ilustrasi. (Ist).

Juru bicara Masyarakat Transparansi (Mata) Banten, Oman Abdurrahman, katakan korupsi dilakukan keluarga Gubernur Ratu Atut Chosiyah dirancang sistematis.

Perencanaan itu, katanya, bisa dilihat banyaknya orang Atut, di tingkat legislatif atawa eksekutif.

Jaringan ini terbentuk, baik dari hubungan keluarga maupun bisnis.

Pada tingkat legislatif, ungkap Oman, keluarga Atut menguasai saat penentuan anggaran.

Mereka memanfaatkan hubungan tingkat gubernur, eksekutif, hingga satuan kerja perangkat daerah.

“Bahkan hingga pelaksana kegiatan, dan perusahaan juga orang mereka,” tuturnya, Jumat (11/10), saat konferensi pers di kantor Indonesian Corruption Watch.

Menurut dia, jaringan Atut pada pelbagai instansi juga tak lepas peran adiknya, Tubagus Chaeri Wardhana atawa Wawan.

Wawan berperan membina hubungan, memanfaatkan profesinya sebagai pengusaha.

“Relasi bisnisnya terdapat di mana-mana, selain memang juga lantaran jaringan keluarga,” katanya pula.

Selain memanfaatkan relasi bisnis dan keluarga, menutupi kasus korupsinya, Oman mengemukakan, keluarga Atut juga kerap membungkam media menggunakan kekuatan finansial.

Dahnil Anzar Simanjuntak, pengamat ekonomi asal Universitas Tirtayasa Banten, mengatakan hal sama banyaknya anggota keluarga Atut menduduki posisi strategis.

Menurutnya, jaringan Atut tersebar nyaris pada seluruh pemerintahan Provinsi Banten atawa tingkat kabupaten maupun kota.

Dari delapan kota atau kabupaten, empat dikuasai keluarga Atut, sedangkan sisanya dikuasai dinasti keluarga lain.

“Kota Cilegon oleh keluarga Aat Syafaat, Lebak keluarga Jayabaya, Kabupaten Tangerang Ismet Iskandar, sedangkan Kota Tangerang terbilang netral,” katanya.

Kendati memiliki jaringan pada pelbagai instansi pemerintahan, praktek korupsi dilakukan Atut, menurut Dahnil, masih tergolong metode korupsi konvensional.

“Belum canggih, masih sebatas memotong APBD, belum seperti Fathanah,” kata dia.

Menurutnya pula, sebenarnya kejahatan Atut terendus melalui laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa.

Setiap tahun, LHP BPK menyebutkan terdapat kejanggalan penggunaan dana APBD sekitar Rp100 miliar.

Tetapi laporan BPK tersebut, tak pernah diteruskan aparat hukum pada tingkat provinsi sebab diduga banyak orang Atut di sana.

Keluarga Ratu Atut Chosiyah menguasai sebagian kursi kepala daerah di Provinsi Banten.

Beberapa kemenangan klan Atut sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah selalu mengukuhkan kemenangan mereka.

Dengan menguasai nyaris seluruh pemerintahan di Banten, keluarga Atut diduga memanfaatkannya melakukan praktek korupsi.

FAIZ NASHRILLAH/ Tempo.co

 

Related posts