Korban Pergerakan Tanah Sindangsari Segera Direlokasi

0
16 views
Warga Desa Sindangsari Terpaksa Masih Menempati Rumah Berkondisi Nyaris Rubuh Lantaran Pergerakan Tanah.

Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Kamis, 24/11 – 2016 ).

Warga Desa Sindangsari Terpaksa Masih Menempati Rumah Berkondisi Nyaris Rubuh Lantaran Pergerakan Tanah.
Warga Desa Sindangsari Terpaksa Masih Menempati Rumah Berkondisi Nyaris Rubuh Lantaran Pergerakan Tanah.

– Pemkab Garut menyiapkan pembebasan lahan tanah yang diperuntukan relokasi penduduk pengungsi korban pergeseran tanah Sindangsari. Bersumber anggaran siap digelontorkan Bantuan Tidak Terduga APBD setempat 2016 Perubahan sekitar Rp500 juta.

Terdapat 161 kepala keluarga (kk) atau 554 warga Desa Sindangsari kini mengungsi lantaran pergeseran tanah. Mereka kian mendesak direlokasi.

Meski rumah hunian sementara di pengungsian ditata kembali dengan penambahan terpal-terpal baru namun kondisi tanahnya mulai mengalami retak-retak. Mereka tak mungkin balik lagi ke lokasi asal sebab berkondisi rusak, dan rawan terjadi bencana pergeseran tanah lebih besar.

Di tempat pengungsian juga terdapat empat bangunan hunian sementara, satu bangunan mushola, satu bangunan dapur umum, dan dua fasilitas mandi cuci kakus (MCK) masing-masing terdiri atas tiga kamar. Disediakan pula fasilitas air bersih penampung air (torn) berikut pipa penyalurannya.

“Untuk pengungsi pergeseran tanah di Sindangsari, saat ini mengupayakan pembebasan lahan relokasi. Urusan ini ada di bagian Pemerintahan Setda,” kata Kepala Pelaksana BPBD Dadi Djakaria, Kamis (24/11-2016).

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Nurdin Yana katakan, relokasi para korban pergeseran tanah tersedia masih Desa Sindangsari, tepatnya di Kampung Bojong Tenjo RT 03/10 seluas 1,1 hektare. Tanah itu milik dua warga setempat dan bersertifikat. Terletak dekat Jalan Raya Cisompet, berjarak sekitar dua kilometer dari lokasi pengungsian.

“Alhamdulillah! Rekomendasi PVMBG turun, tanah dinyatakan aman. Site plan, lay out perumahannya juga dibuatkan dinas teknis. Termasuk drainase, dan teras siringnya,” katanya.

Karena kemampuan anggaran dikeluarkan Pemkab sebatas pembebasan lahan relokasi, pihaknya berupaya mengajukan bantuan pembangunan perumahannya kepada Pemerintah Pusat/Kementerian Sosial kini masih dalam proses. Namun rencananya, bantuan diberikan bukan berupa bahan bangunan rumah (BBR) melainkan uang stimulan dengan nilai sekitar Rp15 juta-Rp25 juta per-KK.

“Ini sebagai bentuk dreakdown layanan psikososial yang dilakukan dinas teknis berkaitan kondisi keterpurukan para pengungsi selama ini. Pelaksanaan pembangunan rumahnya diserahkan kepada Ketua Kelompok Masyarakat di bawah pengawasan dinas teknis. Targetnya, begitu anggaran turun, kita langsung bergerak,” ungkap Nurdin.

Dikemukakan, meski kini terdapat sepuluh kk masih mencoba bertahan di rumah tinggalnya, nantinya mereka didorong pindah ke hunian tetap di tempat relokasi diproyeksikan mampu menampung 161 kk itu. Sebab lokasi mereka tempati tak laik ditempati, sangat rawan bencana pergeseran tanah, imbuhnya.

*********

(nz, jdh).