You are here
Konvensi Antiklimaks ARTIKEL 

Konvensi Antiklimaks

Jeffrie Geovanie, Pendiri The Indonesian Institute

Garut News, ( Senin, 23/09 ).

Ilustrasi. (Ist).
Ilustrasi. (Ist).

Konvensi calon presiden Partai Demokrat belum mencapai puncak, tapi sudah antiklimaks.

Yang dikira macan, ternyata hanya kucing.

Meskipun dari awal banyak orang ragu akan kredibilitas konvensi, saya sempat bergeming, meyakini konvensi akan mampu memenuhi harapan publik, setidaknya untuk melahirkan calon presiden alternatif dari generasi baru yang bisa mengimbangi calon-calon presiden yang sudah banyak muncul di permukaan.

Harapan tersebut sejatinya masuk akal karena, jika konvensi dijalankan secara asal-asalan, kredibilitas Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono-lah yang akan menjadi taruhan.

Dan kita paham betul, bagi SBY, citra merupakan segalanya.

Artinya, ada pertaruhan besar di balik penyelenggaraan konvensi.

Tapi harapan itu kini berujung kehampaan.

Konvensi yang kita bayangkan mendapat liputan media yang jauh lebih meriah dibanding liputan kegiatan-kegiatan partai yang lain ternyata tidak terjadi.

Media-media televisi lebih tertarik memberitakan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan putra musikus Ahmad Dhani ketimbang meliput rangkaian kegiatan konvensi.

Bahkan deklarasi Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), yang digagas Anas Urbaningrum, dan para pendukungnya yang notabene dipersepsikan sebagai kegiatan tandingan penyelenggaraan konvensi, di mata media dianggap jauh lebih menarik.

Apalagi respons negatif dari para pemimpin Partai Demokrat terhadap para deklarator PPI memicu hiruk-pikuk yang berdampak konvensi semakin dilupakan publik.

Faktor biaya?

Sebelum deklarasi penyelenggaraan konvensi dilakukan, seyogianya sudah ada parade iklan di televisi, di koran-koran Ibu Kota-minimal sepuluh kali tayang-dengan memperkenalkan visi-misi para peserta.

Jika hal itu terjadi, saya yakin, selain ada kemeriahan, publik akan bergairah mengamatinya.

Para akademisi akan ramai membahasnya dari hari ke hari.

Tapi deklarasi justru menjadi antiklimaks.

Bukan sekadar tanpa liputan memadai dari media, alih-alih memeriahkan suasana, tayangan tunda TVRI malah membawa masalah terkait dengan etika penayangan berita.

Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dianggap telah menyalahi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penyiaran.

Dalam Pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32/2002 tentang Penyiaran ditegaskan bahwa isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu saja.

Sebagai lembaga penyiaran yang dioperasikan dengan uang negara (yang diambil dari APBN), TVRI dianggap melakukan pelanggaran serius karena telah menayangkan kepentingan partai politik.

Mungkin akan lain ceritanya jika yang menayangkan adalah lembaga penyiaran (televisi) swasta.

Sebab, sudah banyak partai politik melakukan hal yang sama: menyelenggarakan kegiatan dengan disiarkan-baik langsung maupun tunda-oleh stasiun televisi swasta.

Inilah yang membuat kita bertanya-tanya, mengapa Komite Konvensi tak bisa mendekati stasiun televisi swasta?

Ada kemungkinan jawabannya ada dua: karena tidak profesional sehingga tak mampu melakukannya atau lantaran tidak punya biaya yang cukup untuk membayar slot acara/iklan yang disediakan stasiun televisi swasta.

Jika melihat kompetensi para anggota Komite Konvensi, kemungkinan besar disebabkan oleh faktor kedua.

Momentum sia-sia

Apa pun alasannya, tanpa liputan yang memadai, bagaimana mungkin konvensi akan menarik perhatian publik.

Bagaimana mungkin para pesertanya bisa menjadi idola jika segenap rakyat tak mengenal dengan baik siapa mereka.

Bukankah ada pepatah yang mengatakan, siapa tak kenal maka tak sayang, siapa tak sayang maka tak cinta?

Semestinya deklarasi diselenggarakan-minimal-di Istora Senayan, dengan dihadiri tim sukses, relawan, dan para pendukung dari masing-masing peserta.

Jika tiap peserta membawa seribu orang, akan hadir 11 ribu orang.

Jumlah itu cukup untuk memeriahkan Istora.

Apalagi jika sebagian dari mereka membawa berbagai atribut, seperti bendera, spanduk, dan pamflet, yang berisi gambaran visi-misi masing-masing peserta, tentu akan menambah kemeriahan suasana.

Kemeriahan itu tidak terjadi karena deklarasi hanya diselenggarakan secara sederhana tanpa liputan memadai dari berbagai media.

Momentum untuk memunculkan calon-calon presiden yang mampu bersaing dengan calon-calon yang sudah diusung partai-partai lain itu akan hilang begitu saja, begitu pun upaya meningkatkan kembali popularitas dan elektabilitas Partai Demokrat, akan menjadi upaya yang sia-sia.

Pertanyaannya, bisakah konvensi diselamatkan dari kesia-siaan?

Mungkin bisa, dengan syarat minimal ada komitmen kuat dari pimpinan Partai Demokrat, pertama, dengan penyediaan biaya yang cukup untuk mengiklankan berbagai keunggulan penyelenggaraan konvensi.

Biaya seperti ini tak bisa dibebankan kepada para peserta karena umumnya para peserta sudah terbebani oleh ongkos sosialisasi dirinya sendiri.

Kedua, fokus pada upaya menyukseskan konvensi, tidak disibukkan dengan tindakan-tindakan yang tidak perlu, seperti pemecatan anggota partai yang terlibat dalam deklarasi PPI, atau tindakan-tindakan lain yang semakin memperburuk citra Partai Demokrat.

Yang mesti diingat, semakin buruk citra Partai Demokrat, kian buruk pula citra penyelenggaraan konvensi di mata rakyat. *

**** Tempo.co

Related posts

Leave a Comment