Kontrak Politik Calon Anggota DPR

Garut News ( Kamis, 20/02 – 2014 ).

Ilustrasi. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. (Foto: John Doddy Hidayat).
Tak usahlah banyak berharap kualitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 bakal menjadi lebih baik.

Bahkan publik patut khawatir kinerja mereka bisa lebih jeblok lantaran banyak anggota parlemen bermasalah mencalonkan diri kembali.

Upaya partai merekrut para mantan aktivis gerakan reformasi juga kurang ampuh untuk mengubah keadaan.

Data dihimpun Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menunjukkan 90,5 persen muka-muka lama Senayan kembali mencalonkan diri.

Inilah hal patut dicemaskan khalayak, meski tidak semua mendapat “nomor jadi”.

Jika mereka terpilih kembali, hal itu bisa menjadi bencana besar sebab terdapat kemungkinan kinerja mereka buruk selama ini terulang.

Dalam urusan mengesahkan undang-undang, contohnya, para politikus Senayan itu tergolong sangat malas.

Berdasar catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, pada 2010 DPR hanya melahirkan 16 undang-undang.

Setahun berikutnya, angka itu naik menjadi 24 undang-undang.

Dan pada 2012 sebanyak 30 undang-undang.

Jumlah itu melorot drastis pada 2013.

DPR hanya mampu menyelesaikan 16 undang-undang dari 75 undang-undang ditargetkan.

Apabila ditilik dari catatan KPK, kualitas wakil rakyat itu tampak lebih bobrok lagi.

Saat ini koruptor terbanyak ditangani lembaga antirasuah itu merupakan anggota Dewan.

Ada lebih dari 65 anggota Dewan dibui lantaran korupsi.

Masuknya para aktivis gerakan reformasi dulu beridealisme tinggi sempat digadang-gadang bisa mendongkrak kinerja DPR.

Namun mereka malahan larut.

Pelan-pelan idealisme mereka luntur.

Gaya hidup mereka juga berubah.

Banyak mantan aktivis di DPR hanya duduk, diam, dan terima duit.

Dulu rajin membela rakyat kecil, kini wira-wiri dengan mobil Bentley senilai Rp7 miliar dan tak peduli urusan rakyat.

Yang dulu lantang meneriakkan gerakan antikorupsi kini malahan sibuk menggembosi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) dilansir koran ini, Senin lalu, menunjukkan rendahnya kinerja anggota DPR juga mantan aktivis 1998.

Padahal, dulu, mereka punya rekam jejak dalam rangkaian aksi membela kaum terpinggirkan.

Sudah waktunya para calon anggota DPR itu tak dibiarkan mengobral janji seenak udelnya.

Publik kudu menuntut kontrak politik jelas.

Mereka kudu mendeklarasikan diri sebagai calon legislator anti-politik uang, misalnya, atawa membeberkan programnya secara jelas.

Partai-partai pun seharusnya lebih mengedepankan caleg otaknya “berisi” ketimbang cuma bermodal wajah rupawan atawa popularitas.

Kontrak politik seperti ini sebenarnya dirintis anggota DPR, Budiman Sudjatmiko, di daerah pemilihannya: Banyumas dan Cilacap, Jawa Tengah.

Ketika berkampanye pada Pemilu 2009, Budiman hanya berjanji memerjuangkan agar Rancangan Undang-Undang Desa disahkan.

Upaya itu pantas diapresiasi, meski sampai kini RUU itu belum juga gol.

Hanya dengan kontrak politik, rakyat bisa tahu pasti kesungguhan para caleg.

Opini/tempo.co

Related posts