Komunikasi

Budi Setyarso,
@BudiSetyarso

Garut News ( Kamis, 13/03 – 2014 ).

Ilustrasi. Perangkat Komunikasi. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. Perangkat Komunikasi. (Foto: John Doddy Hidayat).

Di ujung utara Sulawesi Selatan, saya menikmati hasil positif demokrasi.

Tepatnya di Masamba, sekitar delapan jam bermobil dari Makassar.

Ibu kota Kabupaten Luwu Utara itu juga bisa ditempuh satu jam menggunakan pesawat kecil-umumnya berpenumpang 8-12 orang-dari Bandar Udara Hassanudin, Makassar.

Pada malam hujan lebat, Kamis pekan lalu, Bupati Arifin Junaidi duduk di satu ruang studio stasiun radio swasta lokal yang ditata dengan kursi melingkar.

Ruang ini berupa lantai satu ruko, terbuka dan terhubung dengan teras, tempat kafe menyajikan aneka makanan.

Mungkin karena hujan, tak banyak pengunjung hadir.

Hanya belasan orang.

Itu pun sebagian anggota staf Bupati.

Aroma mi instan menguar di sekujur ruang.

Yang membuat saya kagum, Bupati malam itu bicara langsung melalui radio kepada masyarakatnya.

Ia bertanya-jawab dengan pembawa acara, tentang rekrutmen tenaga honorer kategori II menjadi calon pegawai negeri.

Program itu didemo sekelompok masyarakat beberapa hari sebelumnya, dengan tuduhan hanya menguntungkan segolongan orang.

Bupati memanggil pendengar radio dengan sebutan “anak-anakku”. 

Ia menjelaskan tentang proses rekrutmen yang merupakan program pemerintah pusat itu.

Pada akhir acara, ia memberi kesempatan kepada masyarakat yang datang dan pendengar radio untuk bertanya.

Tak ada pertanyaan, memang.

Yang ada malah dukungan dan segera saja dipotong oleh pembawa acara.

Bagi saya, berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat melalui radio memerlukan keberanian-dan sikap terbuka dari politikus.

Sebab, masyarakat bisa saja mengajukan pertanyaan yang di luar dugaan.

Dan ini menarik, karena program yang diberi nama “Warung Demokrasi” itu rutin digelar di Luwu Utara.

Yang duduk di depan mikrofon bisa bupati, wakil bupati, atau pejabat lainnya.

Bergantung pada topik yang dibicarakan.

Saya kira, kegiatan semacam ini juga dilakukan di banyak tempat.

Dulu, ketika menjadi Bupati Kebumen, Jawa Tengah, Rustriningsih setiap pagi berkomunikasi melalui radio dengan masyarakatnya.

Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto pada waktu menjabat juga menyapa masyarakatnya melalui siaran radio setiap Senin pagi.

Aneka problem rakyat disampaikan dalam komunikasi interaktif ini.

Pada zaman Orde Baru, hubungan kepala daerah dan masyarakat tak bisa “sedekat” itu.

Bupati atau wali kota terpisah tembok tinggi dengan rakyatnya.

Mereka tinggal di istana yang dijaga protokoler ketat.

Apalagi pada saat itu banyak kepala daerah yang masih berpangkat perwira aktif, yang menjaga hierarki dengan kuat.

Jika masih ada kepala daerah dengan “sifat” semacam itu pada era demokrasi ini, mereka adalah pemimpin yang ketinggalan zaman.

Pemimpin sekarang sepatutnya melibatkan sebanyak mungkin peran masyarakat.

Komunikasi yang cair merupakan elemen penting dalam kepemimpinan.

Apalagi kemajuan teknologi komunikasi termasuk media sosial mendukung usaha ke arah itu.

Saya menghargai kepala daerah-atau politikus-yang tetap terjangkau konstituennya dan rajin berkomunikasi menggunakan Twitter atau media sosial lainnya.

Terutama jika mereka memegang sendiri akunnya tanpa bantuan administrator.

Tak harus sepanjang hari.

Mereka perlu membagi waktu dengan cerdas.

Tentu saja, pemimpin daerah juga tidak perlu memerintahkan anak buahnya menggunakan media sosial.

Apalagi rajin “twit war” dengan kepala daerah lainnya. *

*****

Kolom/Artikel Tempo.co

Related posts

Leave a Comment