Komplek Perkantoran Setda Mencekam Dijaga Satuan Pengamanan

0
52 views

“Nyaris Menyerupai Instalasi Vital Milik Pentagon…… Aya-aya Wae”

Garut News ( Ahad, 03/01 – 2016 ).

Foto : nz
Foto : nz

Terdapatnya penempatan “Satuan Pengamanan” (Satpam) Swakarsa menggantikan posisi “Satuan Polisi Pamong Praja” (Satpol PP) seputar lingkungan perkantoran “Sekretariat Daerah” (Setda) Kabupaten Garut, sejak Kamis (24/12-2015). Ternyata hingga kini masih “memanen” pro juga kontra pada sejumlah kalangan.

Lantaran mereka umumnya antara lain memertanyakan alibi yang jelas, mengenai penarikan anggota Satpol PP sehingga posisinya digantikan Satpam.

Selain itu, juga terkait alokasi penganggaran dan proses pengadaan jasa keamanan dari pihak swasta tersebut. Sebab keberadaan tenaga Satpam tersebut, dinilai sangat mengesankan ada ketakutan Pemkab setempat terhadap munculnya gangguan keamanan dari pihak luar. Maka Pemda ini, sangat mengesankan pula tak lagi aman.

Ilustrasi. Apa Benar Julia Perez Kepincut Satpam? (Julia Perez dan Mumu. Instagram.com/@JuliaPerezz)
Ilustrasi. Apa Benar Julia Perez Kepincut Satpam?
(Julia Perez dan Mumu. Instagram.com/@JuliaPerezz)Peneliti pada Masyarakat Peduli Anggaran Garut (MAPAG) Haryono berpendapat, keberadaan Satpam itu, sebagai hal tak lazim. Sehingga wajar jika menimbulkan banyak tanda tanya beragam kalangan.

Meski keberadaan Satpam ini masuk pada sistem manajemen pengamanan di bawah koordinasi kepolisian sebagai pembantu kepolisian, karena jumlah tenaga kepolisian sangat kurang. Sebagaiman diatur Peraturan Kapolri Nomor 24/2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah.

“Selain tak lazim. Sangat terkesan pula mencerminkan rasa tiak aman di pemda begitu hebat. Sehingga sedemikan mendesak membutuhkan jasa pengamanan swakarsa. Apa masyarakat mulai merongrong keamanan Pemda ? Oknum masyarakat biasa, oknum LSM, atau oknum wartawan, misalnya ?” tandas Haryono, kembali memertanyakan, Senin (28/12-2015).

Jika beralasan demi keamanan lingkungan kantor, Haryono berharap kebijakan tersebut bisa meningkatkan rasa aman di kalangan pegawai, agar produktivitas kinerjanya meningkat. Bukan malahan menutup masyarakat menyampaikan aspirasi. Sedangkan kinerja Pemkab Garut selama ini pun ternyata tak beranjak lebih baik.

“Ini juga belum jelas, apakah merupakan skala prioritas setelah urusan wajib terpenuhi ? Misalnya upaya standar upah pegawai sementara ini honor TKK (tenaga kerja kontrak) masih di bawah UMK (Upah Minimum Kabupaten).

Lebih tegas juga dikemukakan Ketua DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut Dudi Supriadi. Dia menilai penggunaan tenaga Satpam berpotensi berimplikasi terhadap munculnya persoalan keselarasan formasi, anggaran, rasionalitas, dan kepatutan.

Terlebih mencermati ucapan Bupati Rudy Gunawan, keberadaan Satpam di lingkungan kantor Pemkab itu menjaga aset Pemkab Garut selama 24 jam. Dia juga menyebutkan pengadaan tenaga Satpam tersebut dilakukan dengan cara tender disediakan pihak ketiga, menggunakan sistem outsourching, katanya.

Tetapi ironis, kendati ditengarai perjanjian kerjasamanya belum jelas, namun tenaga Satpam itu mulai ditempatkan di lingkungan Setda sejak Kamis (24/12-2015) lalu.

“Kalau melihat Kepres 54/2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, ada celah pengadaan jasa keamanan. Bisa dengan penunjukan atau lelang. Tetapi apabila ditelaah lebih jauh, ini bertentangan dengan pengelolaan aset barang jasa pemerintah daerah, seperti diatur PP Nomor 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Permendagri 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,” tegas Dudi.

Dikemukakan, pengamanan aset itu bukan dalam arti aset pemerintah mulai gedung dan segala macam isinya kudu dijaga selama 24 jam sebab takut ada pengrusakan atawa pencurian.

Melainkan lebih pada bagaimana aset itu aman secara tertib administrasi, seperti hasil temuan BPK RI. Sehingga pengamanan aset tersebut lebih merupakan kewajiban melekat secara internal dalam diri Bupati Garut, Sekretaris Daerah (Sekda), dan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Termasuk di antaranya Satpol PP, salah satu fungsinya mengamankan aset.

“Jadi pengamanan aset itu kewajiban internal, bagaimana tertib pencatatan, inventarisasi, dan penyimpanan asetnya. Tak ada swastanisasi. Struktur Satpam amankan aset itu sebagai apa ? Mereka hapal atau tidak tentang cara pencatatan standar akuntasi pemerintah ? Kalau ada mobil dinas masih dipakai pensiunan, apa mesti ditarik oleh Satpam ? Maka, kalau dengan alasan mengamankan aset lantas digunakan Satpam, ini seolah pihak eksternal dituduh membahayakan keamanan aset pemerintah,” imbuh Dudi, mengingatkan.

Dia, juga kembali memertanyakan digunakannya tenaga Satpam terkait pengamanan aset. Sebab hal tersebut tak termasuk di antara 11 skala prioritas maupun tiga tambahan progam pemerintah sesuai Permendagri Nomor 52/2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016.

“Apabila penempatan Satpam di instansi lain semisal BNN (Badan Narkotika Nasional) itu wajar, karena rentan terhadap tekanan civil society, rawan terhadap tindak kejahatan,” tandasnya.

*******

(nz, jdh).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here