Kompetensi Guru Garut Rendah Akibat Gagap Teknologi

0
59 views
Ilustrasi.

Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Kamis, 26/10 – 2017 ).

Ilustrasi.

********* Meski nilai “uji kompetensi guru” (UKG) di Kabupaten Garut terbilang rendah dibandingkan rata-rata nilai UKG Jawa Barat, namun proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah-sekolah di kabupaten tersebut, tetap berjalan baik.

Demikian dikatakan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kabupaten setempat, Mahdar Suhendar yang bahkan dia juga meyakinkan kalangan guru bernilai UKG-nya rendah agar tak khawatir atau takut. Lantaran nilai UKG tak berpengaruh terhadap tunjangan sertifikasi.

“UKG rendah sebenarnya bukan hanya di Garut. Di beberapa daerah pun hampir seperti itu,” katanya pula, menyikapi rendahnya UKG di Garut, Rabu (25/10-2017).

Dikemukakan, banyak faktor penmyebab nilai UKG di daerahnya rendah. Antara lain kesiapan peserta UKG tak maksimal terkait banyaknya tugas saat ini.

Di antaranya harus ikut program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) moda daring dan daring kombinas, pendampingan Kurikulum 2013 (K13), dan seabreg pekerjaan administrasi harus diselesaikan.

Sedangkan pada lain pihak, di antara peserta UKG juga terdapat guru honorer yang hingga kini tak jelas statusnya. Malahan sekadar hanya untuk mendapatkan surat dari Bupati pun sulit.

Padahal Permendikbud Nomor 26/2017 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8/2016 tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menegaskan, pemerintah daerah wajib memberi surat tugas kepada guru honorer, dan juga ada kegiatan PKB Mandiri yang harus bayar.

“Sehingga (dengan kondisi seperti itu), tak mengherankan, hasil UKG tahun ini di Garut rendah,” kata Mahdar.

Dikatakan, pihak Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Kemendikbud menuntut nilai UKG mesti 8.0, dan PGRI menuntut nilai UKG itu 6.5.

“Tetapi itu tak jadi masalah. Sebab nilai UKG tak berpengaruh pada tunjangan profesi. Tak perlu takut. Kendati nilai UKG rendah, KBM tetap dilaksanakan dengan baik,” imbuhnya.

Berkaitan UKG, suara bernada keras disampaikan Ketua Serikat Guru Indonesia (SEGI) Kabupaten Garut Imam Tamamu Taufiq. Dia menegaskan pihaknya sejak awal menolak tegas kebijakan UKG.

UKG dinilainya tak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas guru. UKG hanya membuat kalangan guru menjadi repot dan sibuk dengan pelbagai tugas yang justru mengganggu fokus para guru berkhidmat terhadap murid-muridnya.

“Sejak awal, kita memboikot UKG. Saya sendiri tak pernah ikut UKG,” kata Imam.

Menjadikan prihatin, ungkapnya, UKG terkesan menjadi alat menakut-nakuti guru di Indonesia.

“Kalau tak ikut UKG, hak TPG (tunjangan profesi guru)-nya takkan diberikan. Tak heran kalaupun kemudian diberikan, tetapi sangat-sangat telat tak sesuai ketentuan,” kata Imam.

Pelaksana Teknis Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Dede Sutisna katakan, hasil UKG pada 2017 di Kabupaten Garut hanya mencapai 4,8. Angka tersebut masih jauh di bawah rata-rata nilai UKG Jawa Barat yang mencapai 5,6.

Dede juga Sekretatis Disdik ini menyebutkan, salah satu penyebab masih rendahnya kompetensi atau nilai UKG di Garut yakni banyak guru masih gagap teknologi, tak menguasai penggunaan komputer/laptop.

Dijelaskan, salah satu upaya bisa dilakukan untuk mendongkrak tingkat kompetensi guru di kabupatennya tersebut, yakni dengan dilaksanakannya pelatihan-pelatihan, katanya.

********

(NZ).