Komisi A Minta Pimpinan DPRD Interpelasi Bupati Garut

0
46 views
Bupati Garut.

Garut News ( Kamis, 06/09 – 2018 ).

Bupati Garut.

Pihak Komisi A DPRD berjanji bakal meminta Pimpinan DPRD setempat menggunakan hak interpelasi terhadap Bupati Garut terkait kasus SOTK, dalam pengangkatan tiga PJ Direksi PDAM Garut.

Lantaran perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) PDAM Tirta Intan Garut termasuk pengangkatan tiga pejabat sementara (PJ) direksinya dinilai melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Komisi A juga diminta meminta agar Pemkab Garut mencabutnya.

Hal itu dijanjikan Komisi A saat menerima audensi sejumlah aktivis di ruang rapat Komisi A, Kamis ( 06/09 -2018 ).

Menyusul perubahan SOTK berikut pengangkatan tiga PJ Direksi PDAM dilakukan Bupati Rudy pada 9 Februari 2018 dinilai cacat hukum,  tak pernah dikonsultasikan dengan DPRD.

Bahkan ditengarai tak sesuai Perda Nomor 6/2010 tentang PDAM Tirta Intan Garut, Permendagri Nomor 2/2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM, serta Permendagri Nomor 114/2017 tentang BUMD.

Sedangkan dasar acuan Bupati Rudy melakukan perubahan SOTK serta pengangkatan PJ Direksi PDAM yakni Perbup Garut Nomor 12 tentang Tugas Fungsi Tata Kerja PDAM, dan Perbup 13/2018 tentang Perubahan atas Perbup 43/2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi PDAM Tirta Intan Garut, yang dinilai pula bertentangan maupun “menabrak” ketentuan di atasnya.

Perubahan struktur PDAM, semula hanya memiliki satu direksi menjadi tiga direksi juga hanya dengan alasan jumlah pelanggannya mencapai 51.000 pelanggan. Tanpa memertimbangan hal lainnya, semisal kemampuan keuangan.

Satu di antaranya ditunjuk sebagai Pj Direksi itu dari unsur Dewan Pengawas PDAM, yakni Aja Rowikarim diangkat sebagai Pj Direktur Umum.

Hal tersebut, dinilai tak tepat karena bisa terjadi konflik kepentingan lantaran tugas Dewan Pengawas sendiri mengawasi kinerja PDAM.

Pada audensi dipimpin Ketua Komisi A Alit Suherman itu, Pemkab Garut juga didesak selain membatalkan penunjukan tiga PJ direksi, mengevaluasi Perbup Nomor 43/2016, juga agar melaksanakan Perda Nomor 6/2010.

“Sebenarnya, kita juga sebelumnya mengeluarkan Nota Komisi A soal PDAM ini,” tandas Alit.

Tampak turut hadir Sekretaris Komisi A Dadang Sudrajat, anggota Deden Sopian, Yayat Hidayat, Asep Mulyana, Kabid PKP Diskominfo Yusep Ruslan, dan perwakilan Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Iis.

********

NZ/Fotografer : John Doddy Hidayat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here