Garut news ( Sabtu, 19/04 – 2014 ).
Hari-hari ini partai politik rajin menjalin koalisi pencalonan presiden.
Manuver membosankan seusai pemilu legislatif seperti ini otomatis hilang 2019 lantaran pemilu bakal digelar serentak, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.
Hanya, perubahan itu tidak serta-merta menghasilkan koalisi yang kuat di kabinet.
PDIP dan NasDem pasti mencalonkan Joko Widodo alias Jokowi presiden.
Gerindra dan PPP sepakat mengusung Prabowo Subianto.
Namun baik Jokowi maupun Prabowo belum memastikan figur mereka gandeng calon wakil presiden.
Publik juga masih menunggu langkah partai lain, seperti Golkar, Demokrat, PKB, dan PAN.
Jika muncul lebih dari tiga pasangan, konstelasinya mirip pemilihan presiden 2004.
Saat itu terdapat lima pasangan calon presiden-wakil presiden, sehingga masing-masing hanya mendapat sokongan sedikit partai.
Tapi jumlah partai penyokong pada tahap ini tidaklah menggambarkan kekuatan politik seorang calon presiden.
Secara teoretis, koalisi penyokong SBY-Boediono pada 2009 lebih kuat dibanding SBY-Jusuf Kalla pada 2004.
Tapi prakteknya sama-sama rapuh.
Koalisi dijalin menjelang pemilihan presiden atawa sebelum pembentukan kabinet tak bisa menghasilkan pemerintah solid.
Problem seperti itu juga dihadapi siapa pun presiden terpilih Pemilu 2014.
Koalisi terasa hanya basa-basi dan lebih bertujuan mendapatkan jatah kursi menteri.
Lewat kekuasaannya di parlemen, partai penyokong koalisi tetap tak risi mengusik pemerintah.
Pemilu serentak 2019 pun diperkirakan tak menghilangkan kebiasaan buruk itu.
Padahal hakim konstitusi mengasumsikan putusan ini bisa memerkuat sistem presidensial atawa menghasilkan pemerintah lebih kukuh.
Kasak-kusuk seperti sekarang jelas hilang sebab pemilu legislatif dan pemilu presiden bersamaan.
Tetapi, setelah pemilu, presiden terpilih tetap berusaha membangun koalisi lagi.
Biasanya, partai kalah tak malu-malu pula masuk kabinet.
Keadaan itu sulit diubah lantaran publik pun tak menghukum partai plinplan atawa partai penyokong pemerintah berkinerja kurang bagus.
Lihat saja perolehan partai politik pendukung pemerintah pada pemilu kali ini.
Kecuali Demokrat dan PKS redup sebab didera sejumlah kasus korupsi, perolehan suara partai seperti Golkar, PKB, PPP, dan PAN justru naik.
Sesuai hasil hitung cepat lembaga Cyrus-CSIS, total suara partai pendukung pemerintah SBY bahkan masih mencapai 55 persen, mengalahkan total perolehan suara partai di luar pemerintah hanya 45 persen.
Fenomena itu menyulitkan pembentukan pemerintah disokong koalisi solid dan kuat.
Partai politik cenderung menghalalkan sikap tak konsisten, enggan menjadi oposisi, dan lebih suka menjalin koalisi sekadar mendapatkan jatah kursi di kabinet.
******
Opini/ Tempo.co
