Ketua BK DPRD Garut Siap Panggil Tujuh Legislator

0
46 views
Ilustrasi. Dampak Kebakaran Belasan Kios Pasar Ciawitali Guntur Garut.
Ilustrasi. Kasus Kebakaran Pasar Baru-Baru Ini.

“Tetap Lakukan Pemanggilan Tujuh Anggota Dewan”

Garut News ( Sabtu, 23/11 – 2019 ).

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Garut Dadang Sudrajat menyatakan, siap melakukan pemanggilan terhadap tujuh anggota DPRD dinilai tak konsisten, dan terkesan melecehkan aspirasi masyarakat terkait kesepakatan penggunaan hak interpelasi DPRD tentang revitalisasi pasar.

Ketujuh anggota dewan tersebut, Enan (Wakil Ketua DPRD), Deden Sopian (Ketua Fraksi Golkar), Lulu Gandhi Nan Rajati (Ketua Fraksi Gerindra), Aji Kurnia (Ketua Fraksi PKB), Ayi Suryana (Ketua Fraksi PPP), Jajang Supriyatna (Ketua Fraksi PKS), dan Taufik Hidayat (Ketua Fraksi PAN).

Mereka dilaporkan/diadukan Aliansi Garut Bermartabat (AGB) ke BK DPRD pada, Senin (18/11/2019) lalu, lantaran dinilai tak konsisten, dan terkesan melecehkan aspirasi masyarakat disampaikan ke DPRD berkaitan kesepakatan akan dilaksanakannya hak interpelasi terhadap Bupati mengenai revitalisasi pasar karut marut, dan meninggalkan banyak persoalan berlarut-larut.

“Kita menerima laporan/pengaduannya dari aliansi. Kita juga melaporkannya ke Ketua DPRD, dan masih menunggu rekomendasinya. Namun, sesuai ketentutan Tatib DPRD, kalaupun hingga tujuh hari ternyata rekomendasi Ketua DPRD tak turun, kita tetap berjalan sendiri, dan melakukan pemanggilan terhadap ketujuh anggota dewan itu,” imbuh Dadang, Jum’at (22/11-2019).

Ditegaskan, sesuai Peraturan DPRD Garut Nomor 1/2018 Tentang Tata Tertib DPRD, BK melaksanakan tugas fungsinya memanggil anggota dewan bermasalah atau diadukan ke BK dengan mengantongi rekomendasi Ketua DPRD. Namun jika hingga tujuh hari sejak pengaduan diterima ternyata Ketua DPRD tak juga menerbitkan rekomendasinya maka BK bisa langsung menjalankan tugas fungsinya tanpa harus menunggu rekomendasi Ketua.

“Nanti pelaksanaannya, tentu bukan hanya anggota dewan dipanggil, dan diperiksa, tetapi juga pihak terkait lain,” ungkap Sudrajat.

Sebelumnya, paska disepakati dilaksanakannya interpelasi tujuh legislator tersebut pada audensi dengan Aliansi Garut Bermartabat di Ruang Rapat Paripurna DPRD pada 1 Nopember 2019, hingga kini jadwal proses interpelasi maupun nota pimpinan DPRD tak juga terbit. Bahkan Berita Acara audensi pun hanya ditandatangani enam legislator. Sedangkan seorang lagi Lulu Gandhi dari Fraksi Gerindra tak juga menandatangani tanpa alasan jelas.

Padahal pihak Sekretariat DPRD sempat menyanggupi dan menjanjikan penyerahan Berita Acara pada 4 Nopember 2019 lengkap dengan tandatangan ketujuh legislator sebelumnya terkendala masalah teknis.

“Ini memerlihatkan ketidakkonsistenan anggota dewan terhadap janji, etika, dan moral, serta tak menjaga citra dirinya sebagai anggota dewan, sebab tak melaksanakan tugas fungsi melaksanakan, serta menindaklanjuti aduan aspirasi masyarakat,” tandas Sekretaris AGB Dudi Supriyadi..

Dia katakan, sesuai mekanisme, seharusnya mereka mengusulkan hak interpelasi ke Ketua DPRD Garut untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPRD. Hal itu bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat atas pernyataan kesepakatan menindaklanjuti hasil audensi terkait pelaksanaan hak interpelasi tentang Revitalisasi Pasar.

Interpelasi perlu dilaksanakan sebagai langkah mencari solusi, serta mengetahui biang kerok karut-marutnya persoalan revitalisasi pasar-pasar di Garut berdampak luas, dan sangat merugikan masyarakat juga keuangan negara/daerah.

*******

(Abiyamil, JDH/Fotografer : John Doddy Hidayat).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here