Keteladanan Aparat Penegak Hukum Bisa Diawali Dengan Empati

0
38 views
Dengan Mengawal Puluhan Sepeda Motor Menerabas Antrian Kemacetan Lalu Lintas di jalan Raya Samarang Garut, Ahad (10/12-2017).

Garut News ( Ahad, 10/12 – 2017 ).

Dengan Mengawal Puluhan Sepeda Motor Menerabas Antrian Kemacetan Lalu Lintas di jalan Raya Samarang Garut, Ahad (10/12-2017).

Keteladanan aparat penegak hukum, antara lain guna mewujudkan keinginan hidup yang baik, aman juga nyaman. Selain tak ‘menerabas’ keluar dari garis kebenaran dan keadilan. Juga bisa diawali dari ’empati’.

Empati, respons afektif dan kognitif yang kompleks pada distres emosional orang lain. Termasuk kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik serta mencoba menyelesaikan masalah, dan mengambil perspektif orang lain.

Juga Menerabas Antrian Kemacetan.

Karena itu, dengan empati pula, di antaranya tak memaksakan kehendak tanpa alasan yang jelas,  yang secara mendadak-sontak menerabas lintasan jalan sejauh ratusan meter.

Agar bisa melambung mendahului antrian kendaraan terjebak kemacetan lalu lintas, lantaran terganjal kepadatan di depan pasar Darurat Samarang Garut, Jawa Barat, pada Ahad (10/12-2017).

Semakin Memerparah Kemacetan.

Sehingga semakin menambah intensitas kemacetan lalu lintas, sebab dari arah berlawanan pun banyak ragam jenis kendaraan yang memiliki hak sama bisa memanfaatkan jasa jalan tersebut.

Menyusul terdapatnya puluhan sepeda motor dari arah Tarogong Garut tujuan wilayah Kecamatan Samarang, yang dikawal ‘voorijder’ motor dan mobil patwal polisi mendahului ratusan kendaraan terhenti akibat macet.

Itik pun Bisa Diajak Berempati.

Bahkan iring-iringan konvoi itu menjadikan kendaraan dari arah berlawanan terpaksa mengalah.

Padahal aturan pengawalan ini, ada pada UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), tercantum dalam Pasal 134 dan Pasal 135.

Itik pun Bisa Mudah Diatur.

Pasal 134

Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:
a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
b. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
f. Iring-iringan pengantar jenazah; dan
g. Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sarana Jalan Desa Paling banyak Memberi Manfaat Kepada Rakyat.

Tata Cara Pengaturan Kelancaran

Pasal 135

(1) Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.
(2) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas tidak berlaku bagi Kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134

Dalam Pasal 134, disebutnya pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia. Dalam UUD 1945, Lembaga Negara RI adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), MA, MK.

Sedangkan konvoi atau kendaraan kepentingan tertentu dalam Pasal 134 UU 22 Tahun 2009 huruf g, disebutkan “menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Apakah iring-iringan puluhan sepeda motor yang melintasi jalan raya Samarang tersebut, merupakan konvoy atau kendaraan kepentingan tertentu..?

Syaikh Al-Karmany dalam Gazhali (1996) ; “Orang perlu menanam benih yang baik pada tanah yang subur, dan kemudian menyiraminya”.

Walaualam Bi Sawab.

*******

Esay/Fotografer : John Doddy Hidayat.

Pelbagai Sumber.