Ketegasan atas Lapindo

Garut News ( Senin, 08/09 – 2014 ).

Ilustrasi. (Ist).
Ilustrasi. (Ist).

Sikap pemerintah yang tak tegas terhadap PT Minarak Lapindo Jaya menyebabkan urusan ganti rugi korban semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, bertele-tele.

Keadaan kritis pun muncul lantaran penduduk di sana mengusir petugas menangani semburan lumpur.

Tidak ada yang turun tangan ketika lumpur terus meninggi, seperti terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Petugas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tak berani bekerja sebab dihalangi korban Lapindo yang kecewa atas proses ganti rugi.

Ilustrasi. Lumpur. (Foto : John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. Lumpur. (Foto : John Doddy Hidayat).

Jika keadaan ini dibiarkan, tanggul bisa jebol dan lumpur menggenangi rel kereta api serta jalan raya-jalur penting menghubungkan Kota Surabaya dengan wilayah sekitarnya.

Hingga kini proses pelunasan ganti rugi korban lumpur Lapindo dalam peta area terkena dampak memang berjalan di tempat.

Masih ada sekitar 3.000 berkas milik korban Lapindo atau ganti rugi sekitar Rp 800 miliar belum diberesi PT Minarak Lapindo Jaya.

Urusan ini seharusnya selesai pada 2009 atawa tiga tahun setelah lumpur menyembur dari sumur migas milik perusahaan keluarga Bakrie tersebut.

PT Minarak Lapindo-perusahaan bertanggung jawab atas ganti rugi-selalu menunda-nunda pembayaran.

Pihak Lapindo berkali-kali mengubah kesepakatan, dimulai dari kesanggupan mencicil Rp 30 juta per bulan, kemudian menjadi Rp 15 juta per bulan, sampai akhirnya tak membayar sampai sekarang.

Korban berada di dalam peta area terkena dampak itu justru lebih buruk nasibnya dibanding korban berada di luar area tersebut.

Ganti rugi terhadap korban kelompok kedua relatif lebih lancar karena ditanggung pemerintah serta dialokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Jangan heran apabila sejumlah korban Lapindo menggugat kebijakan mereka anggap tak adil tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Sebagian permohonan korban dikabulkan majelis hakim konstitusi dalam putusan diumumkan pada Maret lalu.

Hakim konstitusi menyatakan kebijakan itu menabrak konstitusi sepanjang tak dimaknai: negara harus memastikan ganti rugi korban di luar area terkena dampak oleh perusahaan yang bertanggung jawab.

Betapa gamblang putusan MK itu. Tak selayaknya pemerintah-selama ini mengeluarkan dana Rp7 triliun untuk menanggulangi semburan lumpur dan ganti rugi korban-bersikap lembek.

Atas nama negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya memaksa PT Lapindo segera melunasi ganti rugi itu.

Bahkan pemerintah bisa menggugat lewat pengadilan apabila perusahaan ini terus-menerus ingkar janji.

Terlalu lama korban lumpur Lapindo menderita. Untuk bersikap tegas, pemerintah juga tak perlu menanti sampai lumpur itu benar-benar luber sampai ke rel kereta dan jalan raya.

Presiden Yudhoyono, yang segera mengakhiri masa jabatan, semestinya memberikan kado manis bagi korban Lapindo dengan memperjuangkan nasib mereka.

*****

Opini/Tempo.co

Related posts