Kepsek SD/TK Garut Diduga Bertarif Rp20 Juta Lebih

Garut News ( Jum’at, 03/01-2014 ).

Mahmud. (Foto : John).
Mahmud. (Foto : John).

Prosesi pelantikan sekitar 165 Kepsek SD, dan TK pada lingkup Disdik Kabupaten Garut, Jabar, Jum’at (27/12-2013), berbuntut panjang lantaran merebak-maraknya dugaan pungutan liar terhadap para calon kepsek.

Sejumlah calon Kepsek, katanya diminta menyetorkan uang hingga mencapai sebesar Rp20 juta per orang pada oknum Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan, dan oknum pengurus PGRI.

Dengan alibi, agar mereka bisa dilantik Bupati Garut sebagai Kepsek.

Mereka mengadukan langsung persoalan tersebut pada Bupati Agus Hamdani.

Salah seorang calon kepsek SD di Kecamatan Pasirwangi menjadi korban Pungli, Badriah, mengaku dirinya dan sejumlah calon Kepsek lain diminta oknum Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan, dan oknum pengurus PGRI setempat, agar menyetorkan fulus beralasan untuk pelantikan.

Tetapi kendati menyetorkan “tiud/uang” sesuai dimintakan, ternyata dirinya tak masuk di antara 165 nama dilantik menjadi Kepsek saat pelantikan di Gedung Pendopo Kabupaten, Jum’at itu.

“Saya diminta oknum Kepala UPTD menyerahkan uang sebesar Rp20 juta agar bisa dilantik, bahkan terdapat surat pernyataannya dibuat di atas materai. Namun saat pelantikan ternyata enggak lolos,” keluhnya, Kamis (02/01-2014).

Merasa tertipu, Badriah dan sejumlah calon Kepsek lain sama-sama menjadi korban Pungli mengadukan persoalan ini, langsung pada Bupati setempat.

Mereka juga melayangkan protes pada KaDisdik, Mahmud.

Koorwas Kecamatan Pasirwangi, Ida Rosidah, membenarkan terjadi praktik Pungli terhadap para calon Kepsek itu.

Dia juga menilai pengangkatan calon Kepsek di wilayahnya tak sesuai kriteria ditetapkan berdasar aspek kepangkatan, golongan, dan lamanya bekerja.

Nama-nama calon Kepsek kemudian dilantik menjadi Kepsek ini, ternyata bukan nama direkomendasikan ke Disdik.

Melainkan, nama calon Kepsek dilantik justru diganti oleh oknum Kepala UPTD Kecamatan setempat.

Sehingga tak pelak menimbulkan pernyataan para calon Kepsek lainnya.

“Mungkin kepala sekolah dilantik kemarin, menyetor uangnya lebih besar,” katanya.

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Garut, Endang Kahfi, membenarkan pihaknya menerima pengaduan sejumlah calon Kepsek menjadi korban Pungli.

Korban berasal dari Kecamatan Pasirwangi, dan Samarang.

Mereka pun, menyerahkan surat pernyataan bukti setoran uang pada oknum Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pasirwangi, dan oknum pengurus PGRI.

“Begitu terima pengaduan, kami langsung melakukan Sidak ke Disdik, menemui Kadisdik Mahmud, melakukan klarifikasi. Kami juga meminta Kadisdik menuntaskan persoalan ini, dan menindak tegas oknum pelaku,” kata Endang.

Dia menilai, pungutan uang sebesar Rp20 juta per calon Kepsek itu, mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Garut, sehingga persoalan tersebut tak bisa dibiarkan begitu saja, katanya.

“Dari keterangan dan pengakuan Kadisdik, termasuk oknum Kepala UPTD Pasirwangi, pungutan uang ini dilakukan berdasar kesepakatan bersama, bahkan dengan unsur Muspika (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan). Ini kan aneh, dan jelas pelanggaran,” ungkap Endang, pula.

Dia juga menyesalkan jawaban Kadisdik Mahmud, terkesan sebatas pernyataan normatif tanpa ada indikasi hendak serius menuntaskan persoalan bukan hal baru terjadi pada lingkungan Disdik tersebut.

“Ini sering kali terjadi setiap ada pelantikan kepala sekolah. Mereka tak jua jera. Karena itu kita minta Kadisdik menindak tegas pelakunya, dan jika perlu proses secara hukum,” tandas anggota Fraksi Partai Demokrat itu.

Hingga berita ditulis, belum terdapat tanggapan pihak Disdik.

Kadisdik Mahmud tak ada di tempat saat dikonfirmasi terkait Pungli mewarnai prosesi pelantikan Kepsek SD, dan TK tersebut.

Telepon selulernya juga tak aktif ketika dihubungi.

***** Zainul, JDH.

Related posts