Kendalikan Alih Fungsi Lahan Kian Merebak-marak

0
61 views

Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Kamis, 04/02 – 2016 ).

Jaringan Irigasi Potensial Kian Dikepung Bisnis Perumahan.
Jaringan Irigasi Potensial Kian Dikepung Bisnis Perumahan.

Upaya mengendalikan alih fungsi lahan pertanian kian merebak-marak, termasuk melindungi lahan pertanian pangan produktif, Pemkab Garut segera mengajukan pembentukan peraturan daerah (perda) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Produk hukum tersebut, hanya mencakup lahan di kawasan perkotaan terdiri enam wilayah kecamatan. Meliputi Kecamatan Garut Kota, Karangpawitan, Cilawu, Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, dan Kecamatan Banyuresmi.

Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) kabupaten setempat Tatang Hidayat katakan, LP2B di luar kawasan perkotaan cukup dicantumkan masuk pada perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dikemukakan, rancangan produk pendataan dan pemetaan LP2B rampung, juga naskah akademiknya disusun akhli dari IPB. Data LP2B digulirkan ke Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) guna dibahas bersama Sekretaris Daerah untuk dilakukan validasi lagi.

“LP2B sekarang baru mengarah pada usulan penetapan perda, dan masuk Prolegda 2016. Kini dimatangkan dahulu dengan Bagian Hukum (Bagian Administrasi Hukum dan Perundang-undangan Setda Garut),” katanya, Kamis (04/02-2016).

Dia membantah penetapan LP2B menjadi perda dinilai lamban. Apalagi disebut-sebut terkesan sengaja dilakukan untuk kepentingan tertentu dalam upaya menghindari pelanggaran dengan maraknya pembangunan perumahan dan pembangunan sodetan jalan baru di Garut sepanjang 60 kilometer.

Dijelaskan, pelaksanaan pendataan LP2B tak mudah karena banyaknya lahan harus didata mencapai sekitar 1,2 juta petak. Jumlah petugas dan anggaran pun terbatas.

Hasilnya, semula lahan pertanian masuk LP2B mencapai sekitar 39.980 hektare. Namun setelah diverifikasi lagi, lahan pertanian masuk LP2B menjadi 35.540 hektare.

“Sisanya kita tambahkan ke lahan cadangan. Lahan-lahan di pinggir jalan kan kemungkinan habis untuk bangunan atau lainnya, kecuali diamankan pemerintah. Jadi, lahan cadangan ini bisa pula diartikan lahan bisa dikeluarkan dari LP2B, namun saat ini masih berfungsi sebagai lahan pertanian,” katanya pula.

Ditegaskan, lahan pertanian masuk LP2B bisa saja dialihfungsikan sesuai ketentuan berlaku seperti diatur UU No 41/2009 tentang Perlindungan LP2B. Dengan catatan, lahan dialihfungsikan demi kepentingan umum.

Ditetapkannya LP2B, terdapat kepastian mengenai jumlah produksi pertanian pangan. Kemudian persoalan selanjutnya bagaimana teknologi pertanian diterapkan untuk meningkatkan produksinya.

*******

(nz,jdh).