Keluar dari Jeratan Utang

0
1,222 views
KH. Didin Hafidhuddin

Ahad 22 April 2018 05:39 WIB
Red: Elba Damhuri

“Utang pemerintah yang mendekati Rp 4.000 triliun bukan angka yang kecil”

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: KH Didin Hafidhuddin MS

KH. Didin Hafidhuddin

Para pemimpin yang diberi amanah kekuasaan di negara kita sejak dahulu menegaskan peran agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia sangat penrting dan sentral. Bahkan dinyatakan bahwa sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai keempat sila lain dalam dasar negara Pancasila. Pernyataan yang diucapkan secara formal tentu bukan sekadar basa-basi politik, melainkan diharapkan memiliki substansi dan menjiwai seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Pada masa lampau sering kali terjadi antara pernyataan dan kenyataan tidak sinkron hingga bangsa dan negara yang kita cintai ini kerap kali mengalami ujian sejarah yang pahit, seperti krisis politik, jatuhnya pemerintahan akibat kekeliruan yang dilakukan, serta krisis ekonomi yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat seperti yang terjadi pada Mei 1998.

Persoalan utang negara penting dikaji dari sudut ajaran agama yang diakui memiliki peran sentral di negara kita. Sejumlah kalangan mengingatkan bahaya utang negara yang terus bertambah meski pemerintah mengatakan bahwa hal itu tidak perlu dikhawatirkan.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan, utang luar negeri Indonesia terus mengalami kenaikan cukup signifikan. Hingga saat ini, utang luar negeri Indonesia mencapai Rp 7.000 triliun yang merupakan total utang pemerintah dan swasta. Sedangkan, utang pemerintah sesuai data yang dirilis Kementerian Keuangan Rp 3.866 triliun.

Utang pemerintah yang mendekati Rp 4.000 triliun bukan angka yang kecil. Ada kekhawatiran kalau pembayaran utang dibebankan kepada rakyat dalam bentuk pajak yang memberatkan, menjual aset negara, menjual BUMN, dan cara lainnya yang akan merugikan kepentingan jangka panjang dan generasi yang akan datang.

Mengenai perlunya kita mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri pernah disampaikan oleh Mr Sjafruddin Prawiranegara sejak akhir tahun 1960-an, yaitu ketika Pemerintah Indonesia mulai melaksanakan program pembangunan nasional dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Sjafruddin mengingatkan pemerintah agar jangan terlalu terpukau oleh peranan dan kontribusi modal asing dalam pembangunan, yang sampai mengakibatkan pemerintah kurang melindungi modal dan tenaga “manusia Indonesia” yang benar-benar turut berpartisipasi dalam usaha pembangunan bangsanya.

Mengutamakan modal dan tenaga asing (mengabaikan kemampuan dalam negeri dan mengabaikan tenaga kerja bangsa sendiri) sudah terang berlawanan dengan Pancasila, tandas pejuang dan tokoh Islam itu. Kritik dan masukan yang ikhlas untuk kebaikan banga dan negara dianggap angin lalu dan bahkan ditanggapi negatif oleh penguasa di masa itu.

Jeratan utang luar negeri yang begitu besar kepada satu negara tertentu yang berambisi menguasai ekonomi dunia berpotensi menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan bangsa dan Tanah Air. Dalam dunia yang dikuasai ekonomi kapitalis, suatu negara yang memberikan utang kepada negara lain dipastikan tidak sekadar menolong, tetapi sekaligus dalam rangka kepentingan negara bersangkutan, misalnya kepentingan perluasan pasar ekonomi hingga pengiriman tenaga kerja asing, seperti kita rasakan saat ini yang diunggah oleh berbagai berita di media sosial.

Ditinjau dari perspektif agama, khususnya Islam, salah satu masalah muamalah yang tak boleh dipandang enteng adalah masalah pinjam-meminjam (utang), baik berupa uang atau barang. Ayat terpanjang dalam Alquran (QS al-Baqarah [2]: 282) adalah berkaitan dengan utang-piutang. Mengingat pentingnya persoalan utang-piutang, sehingga dalam Alquran surah at-Taubah ayat 60 disebutkan salah satu asnaf penerima zakat ialah gharimin, artinya orang yang terjerat utang.

Karena itu, salah satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada umatnya adalah doa terhindar dari jeratan atau lilitan utang, “Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari kegundahan dan kesedihan, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut dan sifat kikir, dan aku berlindung kepada-Mu dari jeratan utang-utang dan dikendalikan (dikuasai) oleh orang lain.” (HR Abu Umamah).

Jika karena sangat terpaksa seseorang memiliki utang maka harus berniat untuk segera membayar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang meminjam harta manusia, (dan) ingin melunasinya, niscaya Allah akan melunaskan atasnya dan barang siapa yang meminjam (dan) ia ingin menghilangkannya (tidak mau membayar), niscaya Allah menghilangkannya (tidak memberikan kemampuan untuk membayar).” Bahkan, Rasulullah SAW tidak mau menshalatkan jenazah yang memiliki utang yang belum ada pihak yang bertanggung jawab untuk melunasi atau membayarnya.

Dalam konteks utang negara, pemerintah harus memperhitungkan kemampuan membayarnya dan tidak mewariskan beban berat tersebut kepada generasi mendatang. Terkait dengan utang atau pinjaman untuk memenuhi anggaran pembangunan, harus dilakukan secara hati-hati, disesuaikan dengan kemampuan membayar dalam jangka waktu tertentu, serta diusahakan dengan tidak membebani masyarakat, misalnya dengan melipatgandakan pembayaran pajak.

Apalagi, utang luar negeri dengan tingkat suku bunga yang tinggi sangat membahayakan karena sesungguhnya bunga itu jelas diharamkan. Perhatikan firman Allah dalam QS al-Baqarah (2) ayat 278-279. “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279).”

Neraca APBN akan semakin jauh dari kondisi ideal kalau sebagian besar digunakan untuk membayar bunga utang luar negeri. Belum lagi terjadinya kebocoran (korupsi) terhadap uang dari pinjaman tersebut sehingga kian memperparah dan memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan bangsa.

Dalam agama, perlu dicari alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan yang bersumberkan dari ajaran Islam, seperti zakat untuk menyejahterakan hidup orang-orang miskin, infak, dan sedekah serta wakaf untuk pembangunan infrastruktur kehidupan masyarakat. Upaya dan langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak seharusnya dilakukan dengan menambah utang kepada negara lain dengan bunga yang tinggi, apalagi ditambah dengan ikatan perjanjian yang menempatkan negara kita terkesan seolah pada posisi yang lemah.

Dalam rangka mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, semestinya dilakukan dengan langkah-langkah. Pertama, menumbuhkan dan menguatkan etos kerja masyarakat. Kedua, meminimalkan sifat rakus, ambisi pembangunan proyek tanpa perhitungan, dan upaya serius untuk mencegah korupsi. Ketiga, menegakkan keadilan dan pemerataan di semua bidang, termasuk di bidang ekonomi dan penegakan hukum.

Keempat, menggali potensi sumber daya alam secara bertanggung jawab. Kelima, menguatkan institusi agama, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Semoga bangsa Indonesia yang merupakan bangsa Muslim terbesar di dunia bisa keluar dari jerat utang dan rakyatnya hidup sejahtera dalam naungan pemerintah yang adil dan bertanggung jawab serta berpihak kepada mereka, sehingga mengundang rahmat dan pertolongan Allah SWT. Amin.

Wallahu alam bi ash-shawab.

********

Republika.co.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here