Kelambanan Regulasi Dana Desa

0
117 views

– M. Zainal Anwar, Manajer Program Governance and Policy Reform Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta

Jakarta, Garut News ( Senin, 11/05 – 2015 ).

Ilustrasi. Mainan Anak Desa. (Foto : John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. Mainan Anak Desa. (Foto : John Doddy Hidayat).

Dana desa yang sudah mulai ditransfer ke beberapa daerah pada medio April 2015 ini terancam tidak bisa digunakan secara optimal. Belum banyaknya daerah yang menerbitkan peraturan bupati soal pembagian kewenangan kabupaten dan desa menjadi salah satu pokok persoalan.

Belum adanya kejelasan pembagian kewenangan antara kabupaten dan desa akan menjadikan desa kesulitan merumuskan program desa yang nantinya didukung oleh dana desa.

Persoalan kian rumit karena penggunaan dana desa harus merujuk pada “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa” (RPJMDes) dan “Rencana Kerja Pemerintah Desa” (RKPDes) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dalam PP 43 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Desa bisa membuat perencanaan yang baik dan berkualitas jika sudah mengetahui apa saja kewenangan yang dimiliki.

Belum adanya kejelasan pembagian kewenangan ini bisa menjadikan dokumen RPJMDes dan RKPDes sekadar formalitas dan menjadi persyaratan administratif untuk bisa memperoleh dana desa. Jika demikian, tampaknya bisa dipastikan kalau dana desa belum akan menjadi pemicu pembangunan di desa.

Padahal kewenangan desa adalah substansi penting dalam UU Desa sekaligus menjadi panduan utama bagi desa dalam menyusun perencanaan desa yang nantinya akan didukung oleh anggaran yang berasal dari APBN (dana desa).

Kelambatan daerah dalam merespons UU Desa ini pada gilirannya menyandera desa dalam melakukan percepatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi pemerintah dan warga desa.

Tidak bisa terhindarkan pula jika antusiasme desa untuk segera memajukan desa sebagaimana cita-cita yang terkandung dalam UU Desa menjadi lamban.

Kondisi yang demikian tentu saja tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Diperlukan langkah konkret dan strategis. Di level pusat, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri No 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Regulasi ini juga dengan tegas memerintahkan bupati/wali kota untuk mengidentifikasi mana yang menjadi kewenangan daerah dan desa.

Artinya, tidak ada lagi alasan bagi daerah untuk menunda penerbitan peraturan bupati karena sudah ada panduan regulasi, dari peraturan pemerintah hingga peraturan menteri.

Tapi, sejatinya, persoalannya tidak melulu soal ketersediaan dan kelengkapan regulasi. Berdasarkan pengalaman penulis di beberapa daerah, ada faktor lain yang juga tidak kalah penting, yaitu kesediaan “satuan kerja perangkat daerah” (SKPD) untuk melepaskan sebagian kewenangannya ke desa.

Ada kecenderungan bahwa SKPD enggan memberikan kewenangannya yang terkait dengan desa, karena itu sama saja dengan mengurangi jatah anggaran yang selama ini diperoleh.

Jika Menteri Desa ingin peraturan soal kewenangan yang dibuatnya berjalan efektif, tidak ada jalan lain kecuali segera mengundang bupati/wali kota untuk memastikan pemimpin daerah tersebut membentuk tim pengkajian dan inventarisasi agar segera diketahui kewenangan daerah dan desa.

Peraturan bupati soal daftar kewenangan daerah dan desa ini akan menjadi pedoman bagi desa untuk menyusun peraturan desa tentang kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan kebutuhan.

*********

Kolom/Artikel Tempo.co

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here