Kegagalan di Pantura

Garut News ( Senin, 03/02 – 2014 ).

Ilustrasi. (Foto : John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. (Foto : John Doddy Hidayat).
Rusaknya lintasan jalan sepanjang jalur Pantai Utara Jawa atawa Pantura lantaran banjir semakin menggambarkan buruknya kinerja pemerintah.

Pemerintah tak hanya gagal mencegah banjir melalui perbaikan tata kelola air, tetapi juga kewalahan menyediakan infrastruktur transportasi layak, dan andal.

Jalur sempat lumpuh selama banjir itu kini rusak parah.

Kementerian Pekerjaan Umum mendata sedikitnya terdapat 3.000 lubang berkedalaman 10-25 sentimeter di jalur Pantura.

Kerusakan terbanyak pada ruas Karawang-Indramayu.

Para pengusaha pun menjerit.

Pengiriman barang dari Jakarta ke Surabaya menggunakan truk kudu memakan waktu berhari-hari.

Kenapa pemerintah tak pernah tuntas membenahi jalur Pantura?

Seluruh ruas di jalur itu semestinya berkonstruksi beton agar tahan lama.

Kebiasaan sekadar memoles jalan sehabis musim hujan atawa menjelang musim mudik Lebaran kudu ditinggalkan.

Saban tahun, pemerintah menggelontorkan Rp1,2 triliun lebih hanya perbaikan.

Terkesan tambal sulam jalur sepanjang 1.300 kilometer itu hanya menjadi proyek mainan para pejabat.

Tak hanya keteter membenahi jalur yang ada, pemerintah juga belum mampu menyediakan jalan alternatif.

Pemerintah merancang proyek jalan tol, dan jalur ganda kereta trans-Jawa sejak 2004, tetapi hingga sekarang belum kelar.

Kegagalan ini membuat beban jalur Pantura kian berat.

Saat ini, dalam sehari, terdapat 40 ribu sampai 50 ribu kendaraan melewati jalur Pantura.

Padahal jalur ini cuma dirancang menahan beban 20 ribu kendaraan sehari.

Proyek rel ganda trans-Jawa lumayan mengalami kemajuan.

Tahun ini diperkirakan selesai sebab hanya sedikit ruas lahannya belum dibebaskan.

Namun proyek tol trans-Jawa seakan berjalan di tempat lantaran masih banyak tanah belum dibebaskan.

Dari sembilan ruas jalan tol direncanakan di jalur ini, baru lahan jalan tol Cikampek-Palimanan dibebaskan 100 persen.

Kinerja buruk itu rapor merah Kementerian Pekerjaan Umum.

Namun semestinya bukan hanya kementerian ini bertanggung jawab.

Sebab, proyek penting ini menyangkut banyak urusan, dari pembebasan tanah hingga sederet kebijakan pemerintah menyokongnya.

Yang jelas, publik melihat betapa lemah kemampuan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono menyelesaikan proyek besar.

Jika infrastruktur transportasi di Jawa saja begitu amburadul, orang tentu mudah membayangkan keadaan lebih buruk di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Peran pemerintah pun kurang signifikan memacu laju perekonomian lewat pembangunan infrastruktur.

Dari kasus proyek Pantura, terungkap akar persoalannya.

Kelemahan kita bukan terletak pada kurangnya gagasan indah, melainkan pada kemampuan eksekusi.

Itulah pelajaran penting sekaligus pekerjaan rumah bagi pemerintah hasil Pemilu 2014 mendatang.

***** Opini/Tempo.co

Related posts