Kebijakan DTKS Gubernur Jabar Dinilai Sangat Memusingkan

0
11 views
Dadang Bunyamin, S.Sos
Didampingi Sekmat Tarogong Kidul, “Tak Bisa Menutup Pertokoan”

“Tak Bisa Menutup Pertokoan”

Garut News ( Selasa, 28/04 – 2020 ).

Kebijakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berupa Keputusannya mengenai ‘Data Terpadu Kesejahteraan Sosial’ (DTKS) dinilai sangat memusingkan, lantaran diduga kuat merupakan produk pendataan tahun 2017. 

Sehingga sempat menimbulkan kegaduhan masyarakat calon penerima ‘Bantuan Gubernur’ bagi korban terdampak pandemi wabah Covid-19. Pada data tersebut antara lain masih terdapatnya nama-nama yang sudah wafat.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Garut Dadang Bunyamin, S.Sos katakan DTKS itu ternyata tidak cocok dengan produk pendataan 2020 bahkan juga 2019.

Ironisnya pula, awalnya tak diintruksikan dilakukan verifikasi sebelum kebijakan diputuskan, melainkan harus kembali diverifikasi setelah menuai protes para calon penerima manfaat.

Hingga Selasa pagi di Kabupaten Garut baru tuntas memverifikasi data pada 20 wilayah kecamatan, sehingga maksimal diupayakan bisa tuntas seluruh 42 kecamatan hari ini juga.

Sedangkan Bantuan Gubernur ini masing-masing bernilai Rp500 ribu, terdiri Rp350 ribu berupa pemberian pangan melalui Bulog, dan Rp150 ribu uang tunai melalui Kantor Pos setempat kepada setiap penerima manfaat, katanya di ruang kerjanya, Selasa (28/04-2020).

“Tak Bisa Menutup Pertokoan”

Meski Garut sebagai zona merah coronavirus desease Covid-19, yang kini gencar menyelenggarakan ragam upaya penanggulangannya. Antara lain kerapnya menutup lintasan ruas jalan pusat perbelanjaan serta sterilisasi wilayah.

Namun tak bisa memerintrahkan penutupan pertokoan termasuk mal, dan toserba. Sebab belum diberlakukannya ‘Pembatasan sosial berskala Besar’ (PSBB).

Sehingga meski sekalipun sarana ibadah ditutup maupun dibatasi agar tak terjadi banyak kerumunan orang, namun dimana-mana pertokoan maupun pusat-pusat perbelanjaan masih bebas beroperasional yang acap terdapat kerumunan pengunjung.

“Saya bisa melakukan pelarangan secara ketat, jika diberlakukan PSBB,” antara lain tandas Wakil Bupati dr H. Helmi Budiman ketika didesak pertanyaan Garut News di Kantor Kecamatan Tarogong Kidul, Selasa sore.

PSBB salah satu jenis penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, selain karantina rumah, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah. Bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat (KKM) yang terjadi antarorang di suatu wilayah tertentu.

PSBB dilakukan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan melalui Keputusan Menteri.

*******

Esay/Fotografer : John Doddy Hidayat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here