Kebijakan Anies Baswedan Momentum Besar Penertiban Ruang

0
47 views
Bersama Mewujudkan Penertiban Ruang di Garut.

“RTR Harus Menjadi Panglima Kebijakan Seluruh Sektor, Diperlukan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Penataan Ruang”

Garut News ( Jum’at, 28/06 – 2018 ).

Oleh: Cep Ayi Fitriana, ST., MAP. *

Ilustrasi : Bersama Mewujudkan Penertiban Ruang di Garut. (Foto : John Doddy Hidayat).

Kebijakan dilanjutkan tindakan nyata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Bahkan terjun langsung di lapangan memimpin penyegelan Pulau D pada, Kamis (07/06 – 2018) lalu,  merupakan momentum besar penertiban ruang dalam bentuk pengendalian pemanfaatan ruang.

Lantaran kendati ada atau tidak ada aturan mengatur ruang secara rinci, maupun peraturan zonasi hingga kepada aturan teknis lainya berupa “Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan”(RTBL) tentunya mengacu pada “Rencana Umum Tata Ruang” (RUTR).

Cep Ayi Fitriana, ST., MAP. * (Foto : John Doddy Hidayat).

Sedangkan “Rencana Tata Ruang” (RTR) harus menjadi panglima kebijakan bagi seluruh sektor, yang memerlukan ruang (spasial). Sektor/urusan lain terlibat secara langsung maupun tak langsung juga harus mengacu dan memedomani RTR.

Tetapi kendala dihadapi pemerintah daerah, baik provinsi maupuan kabupaten/kota dalam penyusunan RTR, yakni masih lemahnya konsep dalam masalah penentuan tujuan penataan ruang yang diuraikan menjadi kebijakan penataan ruang, strategi penataan ruang sampai menjadi indikasi program harus diwujudkan untuk 20 tahun mendatang.

Kemudian dari tujuan hingga indikasi program tersebut, dituangkan dalam peta setidaknya berupa peta struktur ruang, dan peta pola ruang.

Kembali ke masalah lemahnya konsep, sebagai contoh setiap wilayah perencanaan penataan ruang pemerintah daerah masih menentukan tujuan penataan ruang secara umum, yang jika tujuan itu dipakai di wilayah perencanaan lain, bisa saja digunakan.

Karena itu, harus kuatnya konsep dalam menetapkan tujuan penataan ruang yang sifatnya khas, dan berkarakter dituangkan dalam kalimat singkat padat, jelas, serta ‘terukur’ (akuntabel).

Setelah rencana tata ruang disusun, dan ditetapkan menjadi “Peraturan Daerah” (Perda) guna mewujudkan pemanfaatan ruang agar semua tercantum dalam perencanaan yang diuraikan dalam indikasi program ini, terlaksana sesuai tahapan waktu ditetapkan.

Selanjutnya mengawal perwujudan pemanfaatan ruang tersebut, yakni dengan melakukan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai upaya menjamin tata ruang sesuai rencana tata ruang, sebagaimana diatur Undang – Undang Nomor. 26/2007 Tentang Penataan Ruang, dan “Peraturan Pemerintah” (PP) Nomor. 15/2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang, selain pentingnya rencana tata ruang berkualitas, lengkapnya instrument pengendaian pemanfaatan ruang seperti insentif dan disinsentif, juga kepastian hukum pemanfaatan ruang.

“Namun lebih krusial, berupa kesadaran hukum masyarakat mengenai penataan ruang”

Sebab tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat melalui penegakan aturan berupa penegakan sanksi administratif, dan/atau sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang atas RTR berlaku.

Apabila pada suatu wilayah belum ada rencana rinci berupa “Rencana Detail Tata Ruang” (RDTR), dan “Peraturan Zonasi” (PZ). Maka mengacu kepada aturan diatasnya yaitu RUTR berupa “Rencana Tata Ruang Wilayah” (RTRW).

Sehingga taqk ada alasan pembenaran apapun pada setiap kegiatan, yang tak mengacu kepada RTR.

Apa yang dilakuan Gubernur Anies Baswedan, harus kita berikan dukungan sepenuhnya sebagai momentum besar dalam penertiban ruang. Jika hingga kini Pemprov DKI menyegel bangunan-bangunan terdapat di pulau D itu, baru bagian tindakan adminstratif.

Padahal setiap pembangunan dilakukan tak sesuai RTR bagi para pihak terlibat bisa dipidanakan, sesuai ketentuan Psl. 69, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, dan 75 Undang – Undang Nomor. 26/2007 Tentang Penataan Ruang.

Dalam pada itu, di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dijadwalkan hingga pekan pertama Desember 2018 mendatang, tuntasnya penyusunan RDTR pada empat wilayah kecamatan.

Terdiri Kecamatan Selaawi, Cibiuk, Leuwigoong, dan Kecamatan Kadungora bersumber “Bantuan Provinsi” (Banprov) 2018 bernilai total Rp3,2 miliar.

Sehingga menjadikan dari 42 wilayah kecamatan se kabupaten setempat, masih terdapat 50 persen atau 21 wilayah kecamatan yang tuntas penyusunan RDTR nya.

Diselenggarakan pula Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang se Kabupaten Garut, juga bersumber Banprov 2018 bernilai Rp600 juta.

*********

Penulis ; Kepala Seksi Perencanaan Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Garut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here