Keberaksaraan Politik

by

Agus M. Irkham,
Aktivis Literasi

Garut News ( Kamis, 13/03 – 2014 ).

Ilustrasi. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. (Foto: John Doddy Hidayat).

“Pemberantasan kemiskinan merupakan pilar bagi tercipta dan berkembangnya demokratisasi,” kata Nelson Mandela (alm).

Dengan kata lain, kemiskinan bisa memborgol demokrasi.

Karena diborgol, akibatnya preferensi politik lebih didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat jangka pendek dan pragmatis (materi).

Kesibukan bekerja guna melawan kelaparan, bukannya kemiskinan, juga telah membuat sebagian besar masyarakat kita tidak mempunyai waktu lagi untuk menyuarakan aspirasinya, aspirasi yang lebih bersifat konstruktif, berkelanjutan, dan jangka panjang.

Alih-alih mengupayakan praktek berdemokrasi (pemilu) agar berkualitas, mempertahankan kepul dapur saja susah.

Di mata masyarakat pemilih yang demikian, hal paling kunci yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan pilihan adalah kandidat yang paling bisa memberikan manfaat nyata dan seketika.

Bukan kandidat yang memiliki tawaran program yang progresif dan menyeluruh.

Selain kemiskinan, rendahnya keberaksaraan politik semakin menambah kecenderungan pragmatisme tersebut.

Keberaksaraan politik merupakan kesanggupan untuk mendaras informasi, baik berupa teks maupun non-teks di luar hal-hal yang bersifat teknis fungsional (profesi).

Literasi budaya memungkinkan tumbuhnya kepedulian (empati), sikap kritis, sportif, dan kesediaan untuk turut ambil bagian dalam proses penyelesaian masalah-masalah kolektif-budaya demokrasi.

Risiko paling dekat dengan rendahnya keberaksaraan politik adalah berupa ketidakmampuan menggali, memilih, dan memilah informasi, rumor, desas-desus, klaim politik, melakukan cek, ricek, menganalisis informasi politik yang didapat, serta menggunakan itu semua sebagai pertimbangan sebelum menentukan satu pilihan dari sekian banyak pilihan bentuk partisipasi politik.

Dan pihak yang paling sibuk pada hari-hari “Indonesia memilih” adalah partai politik dan para calon legislator.

Mereka menggiring preferensi politik masyarakat melalui beragam simulasi pertandaan.

Dimulai dari iklan politik via televisi, baliho, spanduk, stiker, hingga selebaran.

Dan semua itu dilakukan tidak dalam rangka melaksanakan civic education, tapi lebih digerakkan oleh kepentingan jangka pendek, perolehan suara.

Simulasi citra, melalui bahasa dan simbol, digunakan sebagai alat meraih kekuasaan, khususnya dengan cara memanipulasi tanda sehingga menghasilkan berbagai distorsi makna.

Rendahnya tingkat keberaksaraan politik membuat partisipasi politik warga-preferensi atas kandidat legislator-lebih dominan disandarkan pada ikon, citra, image, dan “kecakepan” wajah, bukan program, dan kecakapan kerja.

Preferensi politik menjadi sebuah pilihan tidak sadar karena mengabaikan unsur kehati-hatian, pengawasan, serta informasi lengkap/rekam jejak kandidat.

Kalau sudah begitu, terpilihnya anggota legislatif berkualitas sulit diharapkan.

Padahal pemilu yang sukses tidak saja sukses dalam penyelenggaraan, tapi juga sukses menghasilkan anggota Dewan yang jujur, amanah, cerdas, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Dan pemimpin yang demikian hanya bisa dihasilkan oleh masyarakat yang telah mapan secara ekonomi, dan memiliki keberaksaraan politik yang tinggi.

******

Kolom/Artikel Tempo.co