Keadilan; Fondasi Kebinekaan dan Pertaruhan Nasib Umat Islam

0
13 views
Akun artis kelahiran Korea, Lee Jeong Hoon yang mengomentari aksi 2 Desember di akun Instagram pribadinya, Jumat (2/12).

Red: Muhammad Subarkah

Keadilan itu Fondasi Kebinekaan!

Oleh: Margarito Kamis, Pakar Hukum Tata Negara, Staf Pengajar FH. Univ Khairun Ternate
=======

Garut News ( Sabtu, 03/12 – 2016 ).

Akun artis kelahiran Korea, Lee Jeong Hoon yang mengomentari aksi 2 Desember di akun Instagram pribadinya, Jumat (2/12).
Akun artis kelahiran Korea, Lee Jeong Hoon yang mengomentari aksi 2 Desember di akun Instagram pribadinya, Jumat (2/12). Istagram.

Keadilan, karena keagungan esensinya, memukau dan memikat, mungkin tidak semua orang, tetapi tidak bagi orang yang memiliki akal budi. 

Akal budi tak memiliki kekuatan menolak, bahkan sekadar meremehkan keadilan, karena dalam esensinya, akal budi  merupakan refleksi suara hati terdidik. Suara hati terdidik, untuk alasan apa pun, tidak mungkin tak tersematkan sebagai mata air rasa itu, sekaligus menjadi pangkal kerinduan pada keadilan. 

Rindu itulah, yang beberapa waktu lalu, pada sebuah acara televisi, tepatnya pada acara Indonesia Lawyer Club (ILC), diidentifikasi, didefinisikan, dan dituturkan dengan sangat gamblang nan elok oleh, maaf AA Gym, sapaan populernya kiai yang tutur katanya, selalu menyejukkan itu.

Persistiwa yang acap disebut 411, yang kala itu baru tiga hari berlalu, katanya kurang lebih, hanya ekspresi kerinduan terhadap keadilan. Cuma minta keadilan, itu saja esensinya. Simpel, jujur, dan bernas.

Keadilan, begitu juga hukum, tidak mungkin ada dan dibicarakan bila tidak ada lebih dari seorang manusia. Keadilan dan hukum, karena itu, diperbincangkan karena  adanya jalinan antarmanusia. Tanpa jalinan itu, keadilan begitu juga hukum kehilangan basis epistemologisnya, sehingga tidak relevan diperbincangkan. Kehendak yang bertali-temali dalam kehidupan nyata itulah, alasan utama keadilan dan hukum, menemui justifikasi atas keberadaannya. 

Akal budi, kapan dan di mana pun, dengan cara apa pun, tidak akan menjadi energi merawat eksistensi ketidakadilan itu. Tak ada akal budi  yang mampu bertahan menghadapi kenyataan segelintir orang menjadi orang istimewa, dan lainnya inferior, kelas dua dan tiga, sebagaimana penjajah Belanda menerapkannya di Hindia Belanda melalui Pasal 131 Indische Staatsregeling. 

Pasal inilah mengategorikan, diskriminatif, penduduk Hindia Belanda, menjadi golongan Eropa sebagai golongan kelas satu, timur asing kelas dua, dan orang pribumi kelas tiga. 

Esensi berbangsa

Menolak diperlakukan semena-mena, diskriminatif, tidak adil, dan sebaliknya merindukan kesetaraan, perlakuan yang adil, sekaligus beradab dan bermartabat, sekadar ilustrasi, mengubah Inggris menjadi negara kesatuan, begitu juga Prancis.

Itulah, sekali lagi sekadar ilustrasi, jalan esensi kebangsaan. Jalan ini andal karena bersemayam dalam kesadaran naluriah, yang tidak mungkin tak berpaut dengan elan akal budi yang acapkali berkadar transendensi.

Manusia tanpa kemanusiaan, jelas mengingkari kodrat alamiahnya. Kemanusiaan tanpa keadilan, tentu dalam kehidupan nyata, jelas lapuk. Keadilan tanpa keberadaban, sebagaimana didemonstrasikan, jelas membinasakan.

Kemanusiaan yang tidak berkeadilan dan berkeadaban, terbukti meluluhlantakkan Romawi, dan dalam kasus kita penjajahan Belanda.

Cita keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terukir apik, manis dalam sila kedua Pancasila, tak mungkin  bukan  bukti refleksif atas kelemahan konsep kemanusiaan ala penjajah Belanda.

Sebutan pribumi yang disematkan penjajah, dalam catatan Bung Hatta, ternyata berkonotasi orang rendahan, karena berbagai sebab artifisial yang diberikan Belanda. 

Keadilan yang berperikemanusiaan dan beradab, sungguh, andal sebagai jalan politik pembentukan kesatuan politik, Republik Indonesia.

Kemilau perikemanusiaan yang berkeadilan dan beradab itu, yang merupakan mata air kebinekaan, menggelorakan Panitia Sembilan, bentukan BPUPKI merumuskan dasar negara, Pancasila. A A Maramis adalah salah satu anggota panitia itu. Lahirlah apa yang disebut Piagam Jakarta. Sila pertama Pancasila dalam Piagam ini adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.

Menarik, tujuh kata itu, nyatanya dilepas, setelah dua tokoh dari timur Indonesia tidak cukup berkenan. Padahal, kebinekaan tak akan sirna karena tujuh kata itu, tetapi demi Indonesia dan kebinekaan,  tujuh kata itu dilepas. Berkelas, karena cara itu merefleksikan kebesaran cita keberagaman, berbineka  dalam  politik, Republik  Indonesia oleh tokoh-tokoh Islam.

Ketidakadilan, di mana dan kapan pun, selalu melukai akal budi. Mengagumkan, walau terluka, umat Islam tidak memilih jalan barbar, main hakim sendiri. 

Mereka, dengan kesadaran transendensinya mendatangi, jelas demonstratif, karena jumlah dan keberadabannya, otoritas konstitusional. Tidak banyak yang diminta. Yang  diminta hanyalah, meminjam kalam AA Gym, tegakkan hukum dengan adil.

Hukum, karena sejarah dan eksistensinya, jelas merupakan sarana kemanusiaan menggapai keadilan hakiki. Tetapi, urusan hukum sama rumitnya dengan semua urusan lain yang memiliki dimensi teknis.  Dimensi ini, dalam gagasan konstitusionalisme, diakui tak bisa diingkari.

Tetapi,  entah karena urusan teknis atau lainnya, termasuk dan tidak terbatas pada faktor kepentingan politik, praksis penerapan hukum teridentifikasi cukup sering berada di persimpangan jalan keadilan.

Jalan keadilan, tidak lain adalah jalan kesamaan perlakuan, jalan perlakuan yang ternalar, dengan nalar sejarah dan kaidah, yang berpaut dengan akal budi, bukan jalan lain. Nalar ini adalah nalar orang-orang  adil.

Orang adil, dalam sejarahnya gemilang dalam kenangan peradaban. Kebinekaan yang tidak lain merupakan kembang-kembang peradaban, akan terus mekar di bawah panji-panji keadilan.

Kapan saja keadilan berada di persimpangan, maka pada saat yang sama kebinekaan pun menjadi kehilangan makna!

********

Republika.co.id