Kalangan PKL Garut Tolak Direlokasi

Garut News ( Kamis, 22/05 – 2014 ).

Eko Yulianto. (Foto : John Doddy Hidayat).
Eko Yulianto. (Foto : John Doddy Hidayat).

Kalangan “pedagang kaki lima” (PKL) di Garut menolak keras direlokasi.

Namun, Pemkab setempat tetap bersikeras membangun gedung relokasi PKL.

Bupati Rudy Gunawan katakan, pembangunan gedung relokasi PKL biasa bertengger pada lintasan ruas Jalan Ahmad Yani, jantung Kota Garut aatawa “Pengkolan” dimulai pekan depan.

Gedung penampungan PKL tersebut, dibangun tiga lantai pada lokasi bekas Rumah Potong Hewan (RPH) Pajagalan di Jalan Guntur Kecamatan Garut Kota, diperkirakan menelan biaya mencapai Rp2,4 miliar.

“Kami paham ekspektasi masyarakat, terutama Pengkolan. Pekan depan dilakukan peletakan batupertama PKL di bekas RPH Pajagalan,” tandas Rudy Gunawan, Rabu (21/05-2014) petang.

Diperkirakan, pembangunan relokasi PKL tersebut rampung Oktober mendatang mendatang.

Menurut bupati, relokasi para PKL dilakukan sesuai amanat Permendagri Nomor 41/2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL, menyebutkan kepala daerah tak boleh melakukan langkah penertiban PKL tanpa memberikan solusi pada suatu tempat diatur peraturan kepala daerah.

“Apabila peraturan kepala daerah tak dilaksanakan, itu mengandung sanksi,” tegasnya pula.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar (Disperindag) Kabupaten Garut Eko Yulianto menyebutkan, gedung itu diperkirakan hanya mampu menampung 500 PKL.

Sehingga masih banyak PKL perlu direlokasi ke tempat lain.

Kini, berdasar data Disperindag, jumlah PKL mencapai sekitar 1.300.

“Tempat relokasi lainnya masih dipertimbangkan. Ya, bertahaplah,” katanya.

Langkah relokasi PKL ini, diperkirakan tak berjalan mudah lantaran rencana tersebut mendapatkan penolakan dari kalangan PKL.

Seperti dikemukakan Ate Suparman(40), PKL biasa berjualan pakaian di kawasan Pengkolan.

“Kami tetap menolak direlokasi. Apalagi tempat dibangun relokasinya tak cocok dengan keinginan kita. Ini tak adil,” tegasnya.

Ungkapan senada dikemukakan “Ketua Lembaga PKL Garut” (LPKLG), Tatang.

Dia beralibi, pihaknya tak diajak bicara mengenai rencana itu.

“Sejauh ini kami hanya mendengar rencana relokasi itu dari media, dan ada beberapa kali rapat Pemkab dengan pengurus RT dan RW. Anehnya, membahas soal PKL, tetapi PKL tak pernah dilibatkan,” katanya.

Menurut dia, dirinya bersama para PKL biasa mangkal pada titik-titik keramaian Pengkolan hanya berharap mendapat penataan dari Pemkab Garut agar tak berkesan kumuh, dan dituding biang keladi kesemrawutan, bukan direlokasi.

Ia beralibi pula, penolakan direlokasi bukan berarti menentang program Pemkab Garut.

Karena itu, diharapkan konsep penataan PKL ditawarkan LPKLG diujicobakan terlebih dahulu sebelum melangkah ke relokasi.

Jika ternyata hasilnya tak seperti diharapkan, barulah Pemkab mengambil langkah relokasi, imbuhnya, menyerukan.

*******

Noel, JDH.

Related posts