Kadisdik Garut Tak Berani Laksanakan Kebijakan Strategis

0
55 views

Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Selasa, 10/05 – 2016 ).

Pembahasan Masalah Periodisasi Kepala Sekolah Dengan Komisi D DPRD Garut, Selasa (10/05-2016) Sore.
Pembahasan Masalah Periodisasi Kepala Sekolah Dengan Komisi D DPRD Garut, Selasa (10/05-2016) Sore.

“Kepala Dinas Pendidikan” (Kadisdik) Kabupaten Garut, Mahmud mengaku tak berani melaksanakan kebijakan “strategis” khususnya terkait dengan realisasi periodisasi kepala sekolah SMA/SMK.

Lantaran terdapat surat edaran terbaru dari Kemendagri yang melarang melaksanakan kebijakan strategis.

“Periodisasi tetap bakal dilaksanakan, namun masih menunggu keputusan. Apakah merupakan kebijakan kabupaten, atau provinsi,” ungkap Mahmud ketika didesak pertanyaan Garut News seusai beraudensi dengan Komisi D pada DPRD setempat, Selasa (10/05-2016).

Kadisdik Mahmud Seusai Membahas Periodisasi Kepala Sekolah Dengan Komisi D DPRD Garut.
Kadisdik Mahmud Seusai Membahas Periodisasi Kepala Sekolah Dengan Komisi D DPRD Garut.

Sekarang ini terdapat SMA yang kosong kepala sekolahnya, sehingga terpaksa ditangani Plt kepala sekolah, katanya.

“Janji Masih Bupati Sekolah Gratis Belum Terealisasi”

Dalam pada itu, “Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia” (KAMMI) Garut memertanyakan keseriusan Pemkab setempat memerhatikan, dan mengelola pelayanan terhadap masyarakat di bidang pendidikan di kabupatennya.

“Termasuk janji politik Bupati Garut Rudy Gunawan berkaitan bidang pendidikan tersebut”

Sebab, hingga kini, banyak persoalan seputar pendidikan di kabupaten itu yang tak kunjung tuntas. Mulai ketidaktransparanan anggaran pendidikan sebesar 20%, anjloknya indeks pendidikan, banyaknya sarana ruang kelas rusak, tak meratanya penempatan guru PNS, tak jelasnya pengangkatan guru honorer menjadi PNS, memperihatinkannya kesejahteraan guru honorer, hingga terjadinya banyak kasus amoral maupun kekerasan di lingkungan sekolah.

“Demikian pula mengenai janji Bupati terkait sekolah gratis yang masih menjadi tanda tanya masyarakat”

Bupati dan Kadisdik Kerap Ditagih Janji Manis "Sekolah Gratis".
Bupati dan Kadisdik Kerap Ditagih Janji Manis “Sekolah Gratis”.

Dalam pernyataannya, KAMMI mendesak Disdik Garut segera menuntaskan pelbagai persoalan pendidikan ini.

“Karena banyaknya persoalan pendidikan belum juga tuntas, kami menilai kinerja Dinas Pendidikan Garut belum memuaskan, bahkan terkatagori raport merah,” tandas Ketua KAMMI Garut Cecep Zulkifli usai beraudensi dengan jajaran Dinas Pendidikan (Disdik), dan Komisi D DPRD di Ruang Aspirasi DPRD setempat, Selasa pekan lalu.

Pada audensi itu pun, secara simbolis, KAMMI sempat menyerahkan raport merah berupa sebuah map berisikan sejumlah catatan kritik dan saran kepada Kepala Disdik Garut Mahmud, disaksikan sejumlah pejabat Disdik lainnya, dan Ketua Komisi D DPRD Garut Asep De Maman.

Sebelumnya, massa KAMMI juga sempat berunjuk rasa dan melakukan orasi di kawasan Bundaran Simpang Lima Tarogong Kidul, dan halaman gedung DPRD.

Menanggapi pernyataan KAMMI, Kepala Disdik Mahmud disertai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Totong katakan pihaknya sebenarnya berusaha maksimal menjalankan pelbagai program pendidikan sebagaimana mestinya.

Kendati diakui masih banyak persoalan belum dapat dituntaskan karena terkendala sejumlah faktor, termasuk terbatasnya APBD Garut.

Namun, dia juga menyatakan Disdik membuka diri terhadap berbagai saran dan kritik demi perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan ke depan.

Berkaitan transparansi anggaran pendidikan 20%, Mahmud mengatakan sebagian besar anggaran tersebut habis untuk gaji guru. Sehingga anggaran tersedia untuk perbaikan sarana pendidikan semisal ruang kelas rusak masih sangat kurang dibandingkan kebutuhan.

Jumlah guru di lingkungan Disdik mencapai sekitar 14.000 dari kalangan PNS, dan sekitar 12.914 tenaga honorer.

Ironisnya, dari 12.914 guru honorer itu, hanya sekitar 7.000 di antaranya mendapatkan honorarium APBD. Mereka merupakan guru honorer mendapatkan “Nilai Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan” (NUPTK) bermasa kerja lima tahun lebih.

Nilai honorariumnya pada 2016 ini Rp100 ribu per orang/bulan, naik dibandingkan 2015 hanya Rp60 ribu per orang/bulan.

“Untuk bayar guru honorer, kita sebelumnya menganggarkan Rp5,460 miliar per tahun. Jadi, guru honorer itu di bayar Rp60 ribu per orang/bulan. Tetapi sekarang dinaikkan menjadi Rp100 ribu per orang/bulan,” katanya.

Sedangkan mengenai sekolah gratis tingkat SD, SMP, dan SMA yang merupakan janji politik Bupati Garut, Mahmud menyatakan hal itu direalisasi secara bertahap. Dia mengklaim, program sekolah gratis bagi SD, dan SMP direaliasi seratus persen. Namun bagi tingkat SMA baru mencapai 33,34 %.

Itu pun terbatas bagi kalangan masyarakat tak mampu.

Berkenaan banyaknya aksi kekerasan, tawuran pelajar, kasus amoral maupun pergaulan bebas, Mahmud menyatakan tak bisa hanya ditangani Disdik melainkan membutuhkan peran serta masyarakat. Terdapat juga instansi lain berwenang menangani pembinaan mental anak terutama di luar jam sekolah.

Ketua Komisi D Asep De Maman menambahkan, kurangnya anggaran pembangunan kebutuhan masyarakat terlihat dari struktur APBD Garut. Dari APBD 2016 (Rp3,7 triliun), 64 % di antaranya justeru habis untuk belanja pegawai. Sehingga untuk kebutuhan masyarakat sangat kekurangan. Belum lagi untuk program urusan wajib pemerintah daerah.

Anggaran pendidikan 20% dari “Dana Alokasi Umum” (DAU) saja sebagian besar untuk membayar gaji guru. Sehingga tak aneh, jika aspek pelayanan bidang pendidikan, seperti tersedianya sarana prasarana pendidikan yang baik masih belum sesuai harapan.

Dijelaskan, tingkat SD saja, pihaknya mencatat sekitar 9.000 ruang kelas rusak berat. 1.148 ruang kelas di antarnya harus diperbaiki karena usianya 34 tahun lebih. Kondisi ruang kelas rata-rata dibangun pada 1982 dari program Intruksi Presiden (Inpres) RI itu beratapkan asbes, bertiang baja, dan berjendela belakang berupa ram kawat.

“DAK (dana alokasi khusus dari APBN) diterima Garut tahun ini Rp6,7 miliar. Jika satu ruang kelas dibutuhkan Rp6,4 juta untuk perbaikan, maka setahun hanya seratus ruang kelas bisa diperbaiki. Bisa dibayangkan berapa lama, dan berapa besar dana dibutuhkan menuntaskan program perbaikan ruang kelas rusak SD.” katanya pula.

********

( nz, jdh ).