Garut News ( Selasa, 26/08 – 2014 ).
Resmi sebagai pemenang Pemilihan Umum Presiden 2014 semestinya tak membuat pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla larut dalam pesta kemenangan.
Setumpuk pekerjaan besar menanti begitu pasangan ini disahkan Mahkamah Konstitusi.
Tantangan pertama di depan mata bagaimana menyiasati anggaran negara, yang proses pembahasannya dilakukan pemerintah sebelumnya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 dalam Sidang Paripurna DPR pada pertengahan Agustus lalu.
Dari deretan asumsi makro yang dibuat, rancangan itu cukup merepotkan pemerintah Joko Widodo alias Jokowi.
Tim ekonomi Yudhoyono mematok target defisit anggaran 2015, yaitu 2,3 persen dari produk domestik bruto (PDB), hanya sedikit di bawah APBN 2014 yang diperkirakan 2,4 persen.
Artinya, dengan angka defisit sebesar itu, ruang gerak presiden baru hanya tinggal 0,2 persen dari PDB atau hanya Rp 23 triliun.
Angka tersebut tentunya bisa “menyandera” lantaran sulit berharap Jokowi bisa leluasa melaksanakan program kerja perbaikan ekonomi Indonesia.
Rencana untuk menyiapkan kartu pintar dan kartu sehat guna membantu masyarakat miskin di bidang pendidikan dan kesehatan kudu bisa dilaksanakan dengan anggaran sisa sebesar itu.
Pemerintah juga tak memangkas subsidi bahan bakar minyak.
Alokasi subsidi sebesar Rp 364 triliun, atawa 26 persen dari total anggaran, bisa menjadi indikasi pemerintah Yudhoyono tetap ingin mewariskan “penyakit” keuangan negara itu kepada penggantinya.
Salah satu petunjuk, anggaran pembangunan infrastruktur justru berkurang menjadi Rp169 triliun dari Rp207 triliun, ketika semua pihak merasakan lambatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi salah satu penyebab utama tak optimalnya pertumbuhan ekonomi nasional.
Selayaknya Presiden Yudhoyono melibatkan Tim Transisi dibentuk Jokowi dalam pembahasan anggaran negara.
Diskusi ini menjadi penting sebab, bagaimanapun, seluruh keputusan dalam anggaran itu sepenuhnya akan dijalankan pemerintah baru.
Selain itu, harapan akan terciptanya kesinambungan program pembangunan ekonomi bisa terealisasi.
Berat persoalan anggaran akan dihadapi mesti disiasati Jokowi dengan memasukkan program kerja ke dalam rencana kerja jangka menengah nasional periode 2015-2019.
Dalam jangka pendek, bisa dengan mengajukan anggaran perubahan pada pertengahan tahun depan.
Tapi tentunya ikhtiar berkelit dari anggaran yang sulit semestinya dilakukan orang yang memiliki kemampuan teknis.
Walhasil, Jokowi kudu memilih orang tepat duduk di tim ekonomi dalam kabinet mendatang.
Tak ada lagi waktu coba-coba dengan menempatkan orang tak tepat mengisi jabatan strategis.
Tim ekonomi mesti diisi orang-orang profesional, berkemampuan, berintegritas, dan siap bekerja keras.
Mereka juga kudu berani melaksanakan keputusan tak populis, seperti menaikkan harga BBM.
******
Opini/Tempo.co
