Fotografer : John Doddy Hidayat
Garut News ( Jum’at, 23/12 – 2016 ).
Umumnya kalangan pejabat Pemkab Garut kini semakin “galau” berharap menjelang pelantikan pejabat mengisi Perangkat Daerah baru kabupaten setempat yang diagendakan berlangsung sejak 28 Desember 2016.
Mereka resah lantaran beredarnya “bocoran” daftar calon pejabat struktural eselon dua, dan tiga dinyatakan lolos seleksi kemudian disiapkan mengisi jabatan baru pada Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru. Termasuk sejumlah jabatan camat dinilai cukup strategis.
Sebab selain banyak pejabat ditempatkan pada posisi di luar dugaan, baik mutasi maupun rotasi, juga ada beberapa pejabat eselon dua bahkan belum jelas penempatannya. Sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah mereka didemosi atau bagaimana?
Sejumlah pejabat bakal menempati jabatan pada SKPD pada Perangkat Daerah baru hasil pelaksanaan Perda Kabupaten Garut Nomor 9/2016 tentang Penyusunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagai pelaksanaan Undang Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah pun telah dipanggil menghadap Bupati Garut Rudy Gunawan di kantornya.
“Memang saya dan yang lain juga dipanggil Pak Bupati soal jabatan baru ini. Selain saya, ada beberapa memang dinyatakan “aman” (dalam jabatan baru). Sepertinya, ini kecil kemungkinan terjadi perubahan lagi,” ungkap seorang pejabat eselon dua yang enggan disebutkan identitasnya, Kamis (22/12-2016).
Dikemukakan, bersyukur atas kepercayaan diberikan Bupati dengan posisi baru bakal ditempatinya itu karena memang sesuai dengan lamaran diajukannya sewaktu dibuka seleksi.
Namun pejabat lainnya justru menyatakan sangat kecewa dengan hasil seleksi tersebut, apabila memang sesuai dengan “bocoran” beredar.
“Saya enggak mengerti, kenapa diposisikan ke jabatan justru tak pernah saya lamar. Kalau seperti itu, buat apa dilakukan assesment atau fit job ?” katanya.
Bocoran daftar pejabat Pemkab dengan jabatan barunya, antara lain Suherman semula Staf Ahli Bupati Garut Bidang Politik menjadi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) dengan Sekretaris Prayogi.
Wahyudijaya semula Kepala Dishub menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Asep Suparman semula Kepala Bakesbangpol menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Aji Sukarmaji semula Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan menjadi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dengan Sekretaris Satria Budi.
Deni Suherlan semula Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Widiana semula Kepala Bappeda menjadi Inspektur, Buldan Ali Junjunan semula Inspektur menjadi Kepala BKD.
Disusul Asep Sulamen Farouq semula Kepala BKD menjadi Asisten Bidang Administrasi Umum (Asda III), Jatjat Munajat semula Asda III menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Nurdin Yana semula Kepala Administrasi Pemerintahan Setda Garut menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Aah Saeful Anwar semula Sekretaris Dinas Binamarga menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Uu Saepudin semula Kepala Dinas Sumber Daya Alam dan Pertambangan menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan Sekretaris Deden Surojo.
Kemudian Raden Tedi semula Staf Ahli Bupati Garut menjadi Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi, Totong semula Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset menjadi Kepala Badan Keuangan Daerah dan Aset, U Basuki Eko semula Camat Garut Kota menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah, dan Elka Nurohimah semula Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Kepala Dinas Sosial.
Beberapa pejabat disebut-sebut dikukuhkan. Antara lain Mahmud sebagai kepala Dinas Pendidikan, Mlenik Maumeriadi sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kuswendi sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Budi Gan Gan sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Indriana sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan.
Sedangkan pejabat lainnya terancam kehilangan jabatan dan belum jelas nasibnya. Antara lain Eded Komara Nugraha semula Kepala Dinas Binamarga, Dikdik Hendrajaya semula Kepala Diskominfo, Enok Rihawati semula Kepala Dinas Perkebunan, Edi Muharam semula Kepala Badan Ketahanan Pangan, dan Hermanto semula Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K).
*********
(nz, jdh).
