You are here
Jejak Calon Kepala Polri OPINI 

Jejak Calon Kepala Polri

Garut News, ( Selasa, 01/10 ).

Ilustrasi. (Ist).
Ilustrasi. (Ist).

Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencalonkan Komjen Sutarman sebagai Kapolri menimbulkan pertanyaan.

Meski sejumlah politikus di DPR menilai Sutarman figur tepat posisi ini, rekam jejaknya kurang meyakinkan.

Orang tak ragu pengalaman Sutarman yang lengkap.

Ia pernah menjadi kepala Kapolda di tiga wilayah berbeda: Kepulauan Riau, Jawa Barat, dan Jakarta.

Kini ia menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

Tetapi justru di posisi terakhir inilah dipertanyakan kemampuannya-mungkin lebih tepat kemauannya-membongkar kasus besar menjadi perhatian publik.

Lihat saja, misalnya, kasus korupsi proyek pabrik vaksin flu burung terbengkalai.

Hingga sekarang perkara ini belum dibawa ke pengadilan.

Padahal kasus tersebut tak sepele.

Sejumlah pejabat Kemenkes dan pimpinan Biofarma disebut-sebut merekayasa nilai proyek sebesar Rp2,25 triliun itu.

Pada awal 2012, BPK mengaudit proyek itu dan menemukan kerugian negara sampai Rp600 miliar.

BPK juga mengantongi petunjuk keterlibatan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sampai sejumlah pejabat penting.

Namun sampai kini kepolisian tak melaporkan perkembangan penyidikan kasus tersebut pada publik.

Kasus lain, korupsi proyek pengadaan pelat nomor kendaraan bermotor bernasib sama.

Kasus ini mencuat bersamaan terbongkarnya korupsi pengadaan simulator kemudi di Korps Lalu Lintas Mabes Polri pada pertengahan tahun lalu.

Ditambah pengadaan surat tanda nomor kendaraan (STNK), nilai proyek ini lebih Rp1 triliun.

Seolah hendak mendahului KPK, Sutarman buru-buru memulai penyidikan kasus tersebut pada Oktober 2012.

Tetapi, sampai Irjen Djoko Susilo di Korlantas Polri divonis 10 tahun penjara pada awal September ini, penyidikan kasus pelat nomor, dan pengadaan STNK seolah hilang tak berbekas.

Inilah membuat orang ragu apakah Sutarman mampu memberantas korupsi di lingkup internal kepolisian.

Catatan lain juga perlu dijawab Sutarman, soal keberpihakannya terlalu “bersemangat” pada semangat esprit de corps.

Ketika KPK berusaha menyidik kasus rasuah melibatkan petinggi polisi akhir tahun lalu, sejumlah perwira merancang serangan balik.

Sebuah kasus kriminal lama melibatkan penyidik utama KPK, Komisaris Novel Baswedan, dibuka lagi.

Jika benar-benar setia pada sumpahnya sebagai bayangkara, seharusnya Sutarman sejak awal mendukung KPK memerangi korupsi.

Kini DPR hampir pasti bakal menyetujui pencalonan Sutarman sebagai Kepala Polri.

Sutarman hanya punya satu cara menepis keraguan publik: ia kudu segera menyelesaikan semua tunggakan kasus korupsi di lembaganya.

Hanya dengan cara itulah khalayak bisa percaya, Polri di bawah Sutarman bakal lebih baik.

***** Opini/ Tempo.

Related posts

Leave a Comment