Jebolnya Anggaran Negara

Garut News ( Sabtu, 31/05 – 2014 ).

Ilustrasi. (Foto : John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. (Foto : John Doddy Hidayat).

Pemerintah kudu memangkas anggaran negara hingga Rp100 triliun demi menekan defisit.

Jebolnya anggaran kali ini bukan hanya disebabkan nilai subsidi bahan bakar minyak, melainkan juga lantaran belanja rutin besar.

Beban anggaran lebih ringan jika kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berani merampingkan birokrasi.

Nyaris semua kementerian, dan lembaga negara terkena pemotongan anggaran.

Ada dipangkas hingga 30 persen seperti dialami Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Sosial.

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum, memiliki proyek infrastruktur, pun dipangkas 27 persen.

Hanya lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu luput dari penghematan anggaran.

Langkah itu sulit dihindari lantaran anggaran kita “lebih besar pasak daripada tiang”.

Pendapatan diproyeksikan mencapai Rp1.597 triliun, tetapi pengeluaran jauh melampaui angka ini.

Agar defisit tak melebihi 2,5 persen dari produk domestik bruto, penghematan mesti dilakukan.

Apalagi pemerintah tak mungkin mengurangi subsidi BBM? salah satu penyebab membengkaknya pengeluaran–dalam waktu singkat.

Nilai tukar rupiah melemah menyebabkan meningkatnya nilai subsidi BBM.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diasumsikan nilai tukar rupiah sebesar 10.500 per dolar Amerika Serikat.

Asumsi meleset ini kemudian diubah menjadi 11.700 per dolar Amerika pada APBN Perubahan.

Sebab kebutuhan BBM dipenuhi dengan mengimpor, subsidi BBM direncanakan sekitar Rp210 triliun jelas membengkak.

Sikap pemerintah tak berani mengurangi subsidi BBM kudu dibayar mahal.

Upaya menghemat bahan bakar minyak dengan cara memerbanyak pemakaian bahan bakar gas pun tak dilakukan serius.

Sementara itu, lifting minyak tak mencapai target.

Penerimaan pajak pun tak maksimal lantaran pertumbuhan ekonomi menurun.

Semua itu diperburuk kegagalan pemerintah mereformasi birokrasi.

Menaikkan standar gaji pegawai dan memerbesar tunjangan langkah bagus.

Tetapi program itu semestinya diikuti perampingan birokrasi.

Pemerintah lama mengidentifikasi beberapa kementerian terlalu gendut dan tak efisien, namun hingga kini tak ada tindakan apa pun.

Birokrasi terlalu gemuk itu menghabiskan banyak anggaran negara.

Biaya gaji pegawai pusat saja mencapai Rp263 triliun.

Belum termasuk Rp563 triliun dana transfer ke daerah, sebagian besar juga digunakan gaji pegawai daerah.

Bandingkan dengan anggaran infrastruktur kita hanya Rp206 triliun.

Sulit berharap Presiden Yudhoyono memerbaiki karut-marut anggaran itu di ujung masa jabatannya.

Harapan hanya bisa ditumpukan pada pemerintah hasil Pemilu 2014.

Pemerintah mendatang sebaiknya membuat anggaran lebih realistis.

Memimpikan penerimaan besar boleh saja, tapi jangan lupa mengontrol subsidi dan pengeluaran.

******

Opini/ Tempo.co

Related posts