Jawaban Dugaan Anggota DPRD Korupsi Pokir – BOP.

0
20 views
Drs. Dudeh Ruhiyat, M.Pd
Ilustrasi. Dudeh Ruhiyat Ketika Memimpin Pertemuan Korban Bencana Cimanuk Dengan Bupati dan Jajaran Pemkab Garut. (Foto : John Doddy Hidayat).

Garut News ( Jum’at, 12/07 – 2019 ).

Oleh : Drs. Dudeh Ruhiyat, M.Pd

Menyusul kian banyaknya beredar info tak sedap pada pelbagai media, baik cetak maupun media sosial terkait pemberitaan “Anggota DPRD Garut diduga korupsi BOP dan Pokir”.  Ternyata semakin hari bertambah kencang disampaikan sebagian elemen masyarakat.

Sehingga mengesankan seakan-akan anggota DPRD sebagai lembaga korup, yang juga berdampak ketidaknyamanan anggota dalam bekerja, termasuk mengusik kenyamanan keluarga anggota DPRD maupun pegawai Kesekretariatan terdampak psikologis pemberitaan tersebut, lantaran juga menjadikan buah bibir masyarakat yang tak mengenakan.

Karena itu dinilai perlu perlu saya jelaskan, aspirasi masyarakat – reses – Pokir DPRD merupakan satu kesatuan kewajiban anggota DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat, yang saling melengkapi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Penjelasan pertama, terkait MASA RESES merupakan masa kegiatan DPRD di luar masa sidang dan di luar gedung yang dilakukan tiga kali dalam setahun, atau 14 kali reses selama periode lima tahun masa jabatan DPRD.

Ilustrasi. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut. (Foto : John Doddy Hidayat).

Pelaksanaan reses juga merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD, yang perlu dilakukan dalam rangka manjaring aspirasi masyarakat secara berkala dengan cara bertemu konstituen pada daerah pemilihannya masing-masing.

Guna meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan ‘check and balances’ antara DPRD, dan Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuannya, menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen termasuk pengaduan masyarakat untuk memberikan pertanggungjawaban secara moral serta politis kepada konstituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan Perwakilan Rakyat dalam Pemerintahan.

Tahapan reses pun dimulai dari (1) Rapat Pimpinan dan atau Badan Musyawarah menyusun jadwal pelaksanaan serta tempat tujuan reses, (2) Penjelasan pelaksanaan reses oleh pimpinan dan Sekretariat DPRD, (3) Pelaksanaan reses, dan (4) Rapat Paripurna pelaporan hasil reses.

Kemudian mengenai anggaran reses mengacu pada Surat Edaran Mendagri Nomor 188.31/006/BAKD, tertanggal 4 Januari 2006.

Selanjutnya terkait dengan muatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD harus sinergi, dan saling melengkapi antara Kebijakan Pusat/Provinsi, Reses dan RPJMD.

Adapun Transformasi Pokok-pokok Pikiran DPRD, dalam regulasi sebagai berikut : PP No. 1/2001, psl 25 (e) bahwa DPRD harus memerhatikan, menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindaklanjut penyelesaian.

PP No. 25/2004 direvisi PP No. 53/2004 psl 36 (f) bahwa DPRD harus menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, dan PP No. 16/2010, bahwa DPRD (Badan Anggaran) memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam memersiapkan rancangan APBD paling lambat lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.

Pertanyaannya, dimanakah Pokir DPRD diimplementasikan penyusunannya ?

Maka dipastikan mengacu pada Kepmendagri No. 29/2002 Tentang Pedoman Pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata Usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD ;

Serta Permendagri No. 54/2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8/2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah,

Berikutnya Pokok-Pokok Pikiran (pokir) DPRD diimplementasikan, baik ketika dalam penyusunan RKA-SKPD maupun saat dalam penyusunan RKPD.

Pertanyaan berikutnya, bagaimana pokok-pokok pikiran DPRD dijabarkan dalam Tata Tertib DPRD ?

Pada Tata Tertib DPRD hanya copy dan paste PP No. 16/2010, bahwa DPRD (Badan Anggaran) memberikan saran, dan pendapat berupa Pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam memersiapkan rancangan APBD paling lambat lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.

Kemudian mengacu pada Permendagri No. 54/2010, bahwa perumusan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yakni penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasar hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Dengan demikian pokok-pokok pikiran DPRD memuat : pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan, rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan, yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya, yang juga belum terbahas dalam Musrenbang, dan agenda kerja DPRD untuk tahun rencana berikutnya.

Dari seluruh proses, dan mekanisme terkait aspirasi masyarakat – reses – dan pokok-pokok pikiran DPRD dibawa ke dalam Sidang Paripurna DPRD sehingga menjadi sebuah Dokumen Penelaahan Pokir DPRD, selanjutnya disampaikan oleh Sekretariat Dewan kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

Sedangkan muatan Dokumen Penelaahan Pokir DPRD terdiri : (1) Inventarisasi jenis program/Kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok Pikiran DPRD tahun lalu, dan dikelompokan kedalam urusan SKPD.

(2) Kajian pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan tersebut,

(3) Indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan (CPCL), (4) Melakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD, yang berasal dari SKPD terkait terhadap kebutuhan riil di lapangan dengan memertimbangkan azas manfaat, kemendesakan, efisiensi, dan efektivitas,

Serta (5) Rumuskan usulan program dan kegiatan, yang bisa diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD.

Selanjutnya yang terakhir, terkait Mekanisme Penganggaran dalam Konteks Tugas dan Wewenang Kepala Daerah, dan DPRD. Tugas dan wewenang Kepala Daerah Psl 65 ayat (1) huruf d UU No. 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana tugas Kepala Daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Perda, dan mengajukan rancangan Perda Tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perda Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Sedangkan tugas dan wewenang DPRD , psl 101 ayat (1) huruf b dan psl 154 ayat (1) huruf b UU No. 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mana tugas dan wewenang DPRD membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda Provinsi/Kab/Kota tentang APBD Provinsi/Kab/Kota, yang diajukan Gubernur/Bupati/Walikota.

Sehingga berdasar penjabaran di atas, terkait Indikasi anggota DPRD diduga Korupsi Pokok-pokok Pikiran DPRD, saya sangat berkeyakinan tidak ada ketentuan perundang-undangan dilanggar DPRD, dan tidak ada celah DPRD memanipulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Kemudian terkait korupsi BOP, sepengetahuan saya yang dimaksud dengan BOP (Biaya Operasional Pimpinan) merupakan hak pimpinan DPRD senilai Rp300 juta/tahun, misalnya untuk kebutuhan BBM, Mamin, dan lain-lain, sedangkan anggota DPRD tidak mendapatkannya.

Namun mengingat masalah ini sedang berproses hukum di Kejaksaan, saya menghargai dan mensuport agar Kejaksaan Negeri professional, dan supaya menindaklanjuti pemeriksaan sesuai dengan ‘Laporar Pengaduan’, saya percaya Kejaksaan bekerja tidak dalam tekanan, dan tidak akan terintervensi politis dari pihak luar.

Adanya persepsi Pokok-pokok Pikiran sama dengan jaring asmara 2004, perlu saya jelaskan bahwa sangat sangat sangatlah beda (serupa tapi tak sama), baik dari proses, mekanisme maupun pencairannya, contoh misalnya, dalam korupsi jaring asmara, calon penerima dan calon lokasi (CPCL) bisa dadakan dibikin, tidak melalui prosedur ketentuan, tidak divalidasi oleh SKPD, dan lain-lain.

Sedangkan proses pencairannya dilakukan anggota DPRD tidak melalui proses perbankan, yang mencairkan dan yang membawa uang dari Bagian Keuangan Setda adalah anggota, kemudian dibawa kerumahnya anggota, terus dipanggil CPCL, terus ada pembagian transaksi uang dibagi dua antara anggota dengan penerima (CPCL), yang terkenal dengan istilah Bagidu bahkan ada si penerima (CPCL) hanya mendapat seperempatnya (itulah salah satu contoh kasus dalam Jaring Asmara).

Demikian tanggapan saya, sebagai bentuk klarifikasi apa yang menjadi pemberitaan akhir-akhir ini terkait dugaan Anggota DPRD korupsi Pokir dan BOP.

*******

Penulis : Ketua Komisi ll DPRD Kabupaten Garut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here